DESENTRALISASI DAN REALITAS KORUPSI DI DAERAH

DESENTRALISASI DAN REALITAS KORUPSI DI DAERAH

A. Desentralisasi
Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu De yang berarti lepas , dan Centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.
Indonesia saat ini sedang menjalankan upaya desentralisasi yang paling cepat dan meluas yang pernah ada dalam sejarah, dimotori oleh kekuatan-kekuatan politik regional yang muncul sejak jatuhnya pemerintahan Suharto yang sentralistik dan otoriter. Di masa lalu, ketidakpuasan timbul akibat pengendalian pemerintah pusat terhadap penghasilan dari sumber daya alam di daerah serta kurang sensitifnya pemerintah terhadap perbedaan antardaerah; ketidakpuasan ini kemudian memunculkan permintaan yang kuat akan pembagian kekuasaan. Berbagai proposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970-an, namun elemen-elemen utamanya tidak pernah terlaksana. Dipicu oleh krisis moneter dan pergolakan politik yang timbul setelah itu, Indonesia sekarang mengambil langkah raksasa dalam desentralisasi politik dan fiskal. Pemerintah merespon kepada permintaan akan desentralisasi yang semakin keras ketika DPR dengan cepat menyetujui dua undang-undang di bulan April 1999 dengan menetapkan tanggal 1 Januari 2001 sebagai mulai dilaksanakannya desentralisasi yang drastis, yang bisa dikatakan sebagai “big bang” (“ledakan keras”).
Elemen utama Undang –Undang dari desentralisasi ini adalah:
1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan transfer antarpemerintah.
Undang-undang di atas mencakup semua aspek utama dalam desentralisasi fiskal dan administrasi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah sejak awal 2001 dalam banyak hal melewati provinsi. Berdasarkan undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.
Pergeseran konstitusional ini diiringi oleh pengalihan ribuan kantor wilayah (perangkat pusat) dengan sekitar dua juta karyawan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Lebih penting lagi, Dana Alokasi Umum atau DAU yang berupa block grant menjadi mekanisme utama dalam transfer fiskal ke pemerintah daerah, menandai berakhirnya pengendalian pusat terhadap anggaran dan pengambilan keputusan keuangan daerah. DAU ditentukan berdasarkan suatu formula yang ditujukan untuk memeratakan kapasitas fiskal pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Pemerintah Pusat juga akan berbagi penerimaan dari sumber daya alam gas dari daratan, minyak dari daratan, kehutanan dan perikanan, dan sumber-sumber lain dengan pemerintah daerah otonom.
Kedua undang-undang baru ini serta perubahan-perubahan yang menyertainya mencerminkan realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan. Periode yang tengah dialami oleh Indonesia pasca dikeluarkannya UU No. 22/ 1999 yaitu periode transisi atau masa peralihan sistem. Artinya, secara formal sistem telah berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Tetapi, mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru.
B. Pelaksanaan Desentralisasi .
Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang timbul pada awal di canangkan Reformasi tahun 1998 pada awalnya bertujuan secara politik, tujuan Desentralisasi adalah untuk memperkuat Pemerintah Daerah, menunjang kemampuan dan keterampilan berpolitik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, untuk mempertahankan integrasi nasional. Serta bertujuan secara ekonomi meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi demi mewujudkan pembangunan daerah dan terciptanya kesejahteraan dimasing-masing daerah.
Namun dalam kenyataannya dilapangan desentralisasi di Indonesia justru menimbulkan raja-raja kecil di daerah serta penyebaran perilaku korupsi serta terciptanya aksi aksi kekerasan dalam setiap pilkada didaerah daerah, dimana pemerintah dikendalikan oleh tangan tangan tak kentara yang berada diluar system dan structural.
Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan dua belas tahun. Saat awal otonomi daerah dilaksanakan, orang membayangkan otonomi daerah adalah sebuah fase baru, yang bakal memberikan harapan sekaligus ruang hidup yang lebih leluasa. Wajar saja antusiasme pemberlakuan otonomi disambut di mana-mana, bahkan sampai ke pelosok yang terisolasi sekalipun. Tetapi, sejak UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah diberlakukan, bahkan sampai diganti dengan yang baru, yaitu UU No 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah seperti jalan di tempat dan masih jauh dari tujuan otonomi itu sendiri.
Bahkan, otonomi daerah telah menimbulkan masalah-masalah baru, di antaranya menjauh dari cita-cita persatuan bangsa seperti, pertama, fanatisme daerah. Kedua, mangarah paham separatis. Ketiga, kebocoran dana APBN ternyata masih terus berlanjut karena tidak terkontrol, di mana keberadaan bupati dan wali kota tidak punya hak untuk mencampuri proyek-proyek yang diperbantukan pusat kepada provinsi.
Keempat, yang tidak kalah menariknya adalah tentang suasana pemilihan langsung kepala-kepala daerah yang sangat mencekam. Malah sekarang ini di kalangan masyarakat mengatakan undang-undang ini membuat kita tidak terkendali atau kebablasan.
Harus diakui, sejak otonomi daerah diberlakukan, banyak kritik yang mengemuka terkait perilaku menyimpang para kepala daerah. Fenomena munculnya raja-raja kecil hingga maraknya korupsi di daerah menjadi petanda ada yang salah dengan otda. Belum lagi bila mengacu pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mayoritas habis untuk belanja birokrasi. APBD dinilai masih menjadi incaran para koruptor.
Hal ini dibuktikan terus meningkatnya potensi kerugian negara akibat korupsi yang menggerogoti APBD. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan keuangan daerah, terutama APBD, jelas sangat ironis di tengah himpitan hidup masyarakat, kemiskinan, serta angka pengangguran yang telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus korupsi tersebut juga menjadi bukti telah terjadi pembajakan makna desentralisasi sekaligus potret buram pelaksanaan otonomi daerah yang dengan susah payah mulai bangun.
Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah dan kasus Korupsi
Desentralisasi bukan hanya telah memperbanyak jumlah pejabat publik yang dipilih rakyat sehingga meningkatkan proses demokrasi di tingkat lokal, namun ternyata juga membuka pintu bagi korupsi dan politik uang. dapat kita lihat bahwa fenomena korupsi di daerah saat ini dapat disebabkan oleh faktor sistem Pemilukada, karena Dalam sejumlah kasus di Indonesia, uanglah yang berbicara dalam pemilihan pejabat daerah, sehingga merusak proses demokrasi pemerintahan lokal. Sebenarnyanya bukan desentralisasinya yang salah, tetapi sistem pemilihan langsung kepala daerah yang membuka peluang terjadinya peluang korupsi. Mahalnya biaya pilkada menjadi penyebab utama mengapa kepala daerah melakukan korupsi. Mereka ingin segera balik modal dengan memberikan secara gampang izin-izin yang menjadi diskresi dan kewenangannya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat dari 524 kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), 173 di antaranya terlibat kasus korupsi pada 2004 – 2012. Dari jumlah tersebut, 70 persen telah diputus bersalah dan diberhentikan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sebuah rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah menuturkan ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, 17 orang di antaranya adalah gubernur. Hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 17 gubernur yang dipaparkan Gamawan itu, tak semuanya kini masih menjabat. Mereka yang sudah non-aktif antara lain adalah Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin (kasus korupsi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah) dan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Ariffin (kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran).
Dengan otonomi daerah, para kepala daerah dengan kekuasaannya memanfaatkan aji mumpung sebagai bupati/wali kota menciptakan modus baru korupsi, antara lain menahan setoran pajak ke pusat dengan menyimpan di rekening pribadi kepala daerah maupun modus pinjaman kas daerah untuk investasi pribad, Modus lain adalah pemanfaatan sisa dana tanpa pertanggungjawaban, manipulasi sisa APBD, manipulasi perizinan, gratifikasi dari dana BPD penampung anggaran daerah, hingga bantuan sosial yang tak sesuai peruntukan. Jadi, memang banyak cara, trik, dan modus yang dipergunakan kepala daerah dan birokrasi pemerintah daerah untuk memperkaya dirinya .
Kita mafhum bahwa desentralisasi politik yang saat ini tengah berjalan memang telah membalik arah seluruh logika kekuasaan secara sangat cepat dan mengurangi kekuasaan pusat secara amat signifikan. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah lahirnya kompleksitas persoalan yang luar biasa dalam spektrum otonomi daerah. Sebagian adalah persoalan lama yang belum tuntas dan sebagian merupakan persoalan baru. Di sisi lain, politik desentralisasi telah menyimpang jauh dari keinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Desentralisasi hanya dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah menjadi urusan daerah, termasuk perilaku korupsi. Akibatnya desentralisasi berubah menjadi lahan subur transformasi korupsi dari pusat ke daerah. Desentralisasi hanya dijadikan kepala daerah sebagai alat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyak bukan bagaimana mensejahterakan masyarakat di daerah.
Sejak implementasi otonomi daerah boleh dikatakan hampir semua kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi belum ada yang dapat dikatakan sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Justru sebaliknya “sukses” membiakan korupsi. Bagaimana mungkin kita bisa berharap akan terwujudkannya kesejahteraan masyarakat di daerah, bila kemudian kepala daerah terpilih menjadi tersangka korupsi. Bahkan ada kepala daerah yang telah divonis penjara terpilih kembali. Betapa anehnya perjalanan otonomi daerah selama ini.
Pilkada sepertinya dianggap menjadi kunci dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilkada yang menelan biaya milyaran rupiah baik dari dana APBD dan dari calon kepala daerah ternyata tidak memberikan apa-apa bagi masyarakat selain penderitaan yang berkepanjangan. Begitu menang pilkada kepala daerah bukannya sibuk mengurus masyarakatnya dan menunaikan janji-janji selama kampaye. Tapi lebih sibuk untuk mengembalikan semua modal yang telah habis untuk biaya Pilkada yang akhirnya menyeretnya sebagai tersangka korupsi. Apabila banyak kepala daerah terlibat korupsi, maka sudah selayaknya implemetasi otonomi daerah dikaji ulang kembali. Karena selama ini otonomi daerah sudah berada dalam kondisi gawat darurat. Dengan kata lain, untuk apa dilaksanakan Pilkada dengan biaya besar kalau ternyata hanya memunculkan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi?
Kesimpulan
Desentralisasi dan otonomi daerah di satu sisi menyimpan banyak harapan positif, bahwa kemandirian akan melahirkan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah, dan memaksimalkan potensi-potensi lokal. Namun di sisi lain, desentralisasi juga menimbulkan dampak negatif. Otonomi yang mengisyarkatkan bahwa pejabat di daerah memiliki kewenangan lebih, justru menyuburkan korupsi di daerah. Lebih parah lagi, tidak ada pihak-pihak yang aktif dan kritis mengontrol kewenangan pejabatnya. Institusi-institusi pengontrol sebenarnya sudah dibentuk. Hanya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan mereka justru ikut terjerumus dalam praktik korupsi juga. DPRD sebagai perwakilan masyarakat di daerah, justru merupakan salah satu lembaga terkorup di daerah. Iktikad baik dari pihak-pihak terkait, terutama DPRD dan pemerintah daerah sendiri, untuk menunjukkan dan melestarikan budaya tansparansi sangat mutlak diperlukan, jika ingin dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah bisa benar-benar dihilangkan.
Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan rekomendasi antara lain:
1. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois dan melaksanakan fungsi serta kewajibannya dengan baik.

Daftar Pustaka

Chottob, Iskadir dan imam Suhardjo . Dari sentralisasi ke Otonomi, DPRD- DKI Jakarta , Jakarta , 2000.

Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah , Penerbit Erlangga Jakarta, 2004.

http://majidbsz.wordpress.com/2008/06/30/dampak-positif-dan-negatif-otonomi-daerah-terhadap-kemajuan-bangsa-indonesia-dilihat/

http://sidakpost.com/isi%20berita/Desentralisasi%20Dan%20Korupsi.html
http://www.shnews.co/detile-1598-potret-buram-otda.html
http://effanzulfiqar.wordpress.com/2012/01/13/korupsi-di-daerah-sisi-gelap-desentralisasi/

Korea Wave dan Indonesia

Globalisasi Korea Wave melalui Arus Media menjangkit Indonesia

Kata “globalisasi” diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal. Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja (working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya masyarakat. Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa- bangsa di seluruh dunia.
Menurut pendapat Krsna (Pengaruh Globalisasi Terhadap Pluralisme Kebudayaan Manusia di Negara Berkembang.internet.public jurnal.september 2005). Sebagai proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia.Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya
Globalisasi dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang semakin hari semakin terlihat perkembangannya serta pengaruhnya. Tak hanya pengglobalisasian barang konsumsi tetapi juga budaya dari suatu negara. Contoh globalisasi dalam bidang ekonomi mungkin sudah sering diuraikan para pakarnya. Kali ini saya ingin menguraikan mengenai globalisasi budaya korea yang dilakukan Korea Selatan dalam hal dunia hiburan yang didukung oleh g;obalisasi arus media cetak dan elektronik yang berimbas pada budaya masyarakat mancanegara dan dalam tulisan ini menginvasi Indonesia. Saya mengulas hal ini karena demam Korea sedang mewabah di Indonesia, terutama dari seri drama dan musiknya. Jika sebelumnya Hollywood Star lah yang menjadi icon musik, fashion, film ataupun serial TV di Indonesia , maka belakangan ini kiblat dari itu semua telah berganti arah mengikuti tren Korea. Hollywood star berganti menjadi Hallyu Star. Dunia hiburan mancanegara tidak lagi didominasi oleh aksi-aksi dari Beyonce, Lady gaga, Justin Bieber, ataupun Robert pattinson lagi sebagai icon trendsetter , tapi produk dari Korea juga turut ambil bagian dalam panggung hiburan dunia. Pengaruh globalisasi ini sebenarnya terjajah oleh budaya korea itu sendiri. Seringnya stasiun TV swasta Indonesia menayangkan drama korea dan semakin mewabahnya demam K-POP (Korean POP) di kalangan remaja menjadi bukti bahwa Korea Selatan berhasil memindahkan atau menyebarluaskan sesuatu yang asli dari negaranya ke luar negeri, dalam kasus ini adalah Indonesia. Riza Noer Arfani, MA, yang merupakan staff pengajar jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UGM, berpendapat bahwa globalisasi adalah kecenderungan umum terintegrasinya kehidupan masyarakat domestik/lokal kedalam komunitas global di berbagai bidang(Globalisasi Implikasi dan Karakteristik, 2004). Dari dua contoh pengertian diatas, jelas tertulis bahwa globalisasi adalah peristiwa berpindahnya suatu hasil produksi manusia (baik dalam bentuk fisik maupun hasil pemikiran seperti budaya,dsb) dari lingkungan awalnya ke lingkungan baru yang cakupannya lebih luas.
Hallyu atau ” Korean Wave” adalah istilah yang diberikan untuk tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, atau secara singkat mengacu pada globalisasi budaya Korea (Shim, 2006). Fenomena ini diikuti dengan banyaknya perhatian terhadap produk KoreaSelatan, seperti misalnya masakan, barang elektronik, musik dan film. Di Indonesia saat ini, fenomena gelombang Korea melanda generasi muda Indonesia yang umumnya menyenangi drama dan musik Korea. Di Indonesia sendiri, Percakapan sehari hari masyarakat lokal seringkali didominasi K-Pop, terutama remaja puteri. seringkali didominasi antusiasme tentang berita-berita seputar K- Pop , baik tentang perkembangan musik, model pakaian, dance para grup idol ataupun serial dramanya. Seringkali gadis –gadis SMP, SMA ataupun mahasiswi di kampus membahas bintang-bintang hallyu seperti Lee Min Ho, Super Junior, SNSD, ataupun berita korea apa saja yang menjadi hot news serta mengikuti trend busana korea. Hal ini menunjukkan betapa budaya Korea telah begitu melekat di hati para penggemar Indonesia. Pada dasarnya, globalisasi budaya Korea tersebut tak bisa dilepaskan dari peran media. Media membawa nilai-nilai budaya Korea ke luar negeri dan menjadi salah satu penunjang utama berhasilnya gerakan hallyu atau globalisasi budaya Korea di dunia internasional. Media yang banyak berperan dalam persebaran nilai-nilai budaya Korea pada mulanya adalah televisi, yang menayangkan drama-drama Korea. Kesuksesan televisi memediasi masuknya budaya Korea ke Indonesia ini tak dipungkiri menimbulkan efek domino ke musik dan film. Jenis media yang mengantarkan produk-produk budaya Korea ke tangan khalayak Indonesia itu pun semakin beragam, yaitu VCD, DVD, dan yang paling fenomenal, tentu saja, internet. Internet bahkan bisa disebut sebagai media yang paling berpengaruh dalam globalisasi budaya Korea karena tak banyak film dan musik Korea mendapatkan tempat di media Mainstream internasional. Hal ini pun berlaku di Indonesia. Dahsyatnya kekuatan internet dalam penyebaran “Korean Wave” ini terlihat dari ramainya arus informasi mengenai budaya Korea di internet. Situs jejaring sosial Twitter mencatat bahwa sepanjang 2010, Super Junior, grup boyband ternama asal Korea, menempati posisi trending topic kedua dalam hal musik. Super Junior hanya dikalahkan oleh Justin Bieber, penyanyi remaja Amerika yang disebut sebagai raja twitter (Twitter.com, Desember 2010). Di situs YouTube, setiap kali penyanyi Korea merilis teaser dan music video (MV) di YouTube, dalam beberapa hari saja dapat ditonton oleh lebih dari 1 juta orang dan bahkan seringkali menjadi video top favorite, most popular, atau most discussed (YouTube.com, 2010).

Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia.Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain- lain akan mempengaruhi nilai- nilai nasionalisme terhadap bangsa Korea Wave ini membawa pengaruh besar terhadap generasi muda di Indonesia yang sedang memuja korea wave. Inilah yang ditakutkan dari globalisasi, yaitu ketika masyarakat lokal “menuhankan” budaya asing dan menelantarkan budaya aslinya sendiri tapi kita tidak merasa . Sebenarnya kita sedang terjajah dengan kejayaan Korean Pop Culture di Indonesia.. Gelombang Hallyu yang sangat besar di Indonesia haruslah menjadi pemacu semangat yang nyata untuk melakukan perubahan. Korea wave pada dasarnya sangat menarik untuk dipelajari dan menginspirasi karena ditengah kemodernannnya, ada semangat perubahan terus menerus didalamnya, tetapi dengan tidak meninggalkan budaya tradisional didalamnya. Hal tersebut menjadi menarik untuk dipelajari untuk para remaja di Indonesia, bahwa ketika kita sedang terpengaruh dengan kebudayaan lain yang masuk, kita punya filter yaitu kebudayaan sendiri, supaya antara tradisi dan modenitas dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang. Pada akhirnya, kejayaan Korean Pop Culture di Indonesia haruslah dapat menginspirasi kita semua untuk memajukan dan berjaya dengan Indonesian Pop Culture.

BATAS WILAYAH INDONESIA

PERBATASAN
Pada prinsipnya suatu kelompok masyarakat dapat disebut negara apabila memiliki wilayah, yang merupakan salah satu syarat elemen berdirinya suatu negara, disamping elemen rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Wilayah merupakan ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya . wilayah negara sebagai suatu ruang , tidak hanya terdiri atas daratan atau tanah tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara sedangkan perairan , khususnya wilayah laut , hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang dihadapan pantainya terdapat laut. Antara wilayah negara yang satu dengan wilayah negara yang lainnya haruslah tegas batas-batasnya. Hal ini sangat penting karena dalam sejarah kehidupan manusia maupun umat negara-negara , pernah terjadi konflik antar negara yang bersumber pada batas wilayah .

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Demikian pula negara tetangga yang berbatasannya baik bila ditinjau dari segi kondisi sosial, ekonomi, politik maupun budayanya. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah Perbatasan Negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Paradigma baru, pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking, menjadi outward looking sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan wilayah Perbatasan Negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM Nasional 2004-2009), bertujuan untuk : (a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional; (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Disamping itu permasalahan perbatasan juga dihadapkan pada permasalahan keamanan seperti separatisme dan maraknya kegiatan-kegiatan ilegal.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006 (RKP 2006) telah pula menempatkan pembangunan wilayah perbatasan sebagai prioritas pertama dalam mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, dengan program-program antara lain : Percepatan pembangunan prasarana dan sarana di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terisolir melalui kegiatan : (i) pengarusutamaan DAK untuk wilayah perbatasan, terkait dengan pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, irigási, dan transportasi, (ii) penerapan skim kewajiban layanan publik dan keperintisan untuk transportasi dan kewajiban layanan untuk telekomunikasi serta listrik pedesaan; Pengembangan ekonomi di wilayah Perbatasan Negara; Peningkatan keamanan dan kelancaran lalu lintas orang dan barang di wilayah perbatasan, melalui kegiatan : (i) penetapan garis batas negara dan garis batas administratif, (ii) peningkatan penyediaan fasilitas kapabeanan, keimigrasian, karantina, komunikasi, informasi, dan pertahanan di wilayah Perbatasan Negara (CIQS); Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang secara adminstratif terletak di wilayah Perbatasan Negara.
Komitmen pemerintah melalui kedua produk hukum ini pada kenyataannya belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena beberapa faktor yang saling terkait, mulai dari segi politik, hukum, kelembagaan, sumberdaya, koordinasi, dan faktor lainnya.
Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas. Pandangan dimasa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena menjadi tempat persembunyian para pemberontak telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Sebagai wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika sehingga pembangunan dan masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Di lain pihak, salah satu negara tetangga yaitu Malaysia, telah membangun pusat-pusat pertumbuhan dan koridor perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Demikian juga Timor Leste, tidak tertutup kemungkinan dimasa mendatang dalam waktu yang relatif singkat, melalui pemanfaatan dukungan internasional, akan menjadi negara yang berkembang pesat, sehingga jika tidak diantisipasi provinsi NTT yang ada di perbatasan dengan negara tersebut akan tetap tertinggal.

Dengan berlakunya perdagangan bebas baik ASEAN maupun internasional serta kesepakatan serta kerjasama ekonomi baik regional maupun bilateral, maka peluang ekonomi di beberapa wilayah perbatasan darat maupun laut menjadi lebih terbuka dan perlu menjadi pertimbangan dalam upaya pengembangan wilayah tersebut. Kerjasama sub-regional seperti AFTA (Asean Free Trade Area), IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle), IMT-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle), BIMP-EAGA (Brunei, Indonesia, Malaysia, Philipina-East Asian Growth Area) dan AIDA (Australia Indonesia Development Area) perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan keuntungan kedua belah pihak secara seimbang. Untuk melaksanakan berbagai kerjasama ekonomi internasional dan sub-regional tersebut Indonesia perlu menyiapkan berbagai kebijakan dan langkah serta program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu sehingga Indonesia tidak akan tertinggal dari negara-negara tetangga yang menyebabkan sumberdaya alam yang tersedia terutama di wilayah perbatasan akan tersedot keluar tanpa memberikan keuntungan bagai masyarakat dan pemerintah. Sarana dan prasarana ekonomi dan sosial yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan kerjasama bilateral dan sub-regional perlu disiapkan. Penyediaan sarana dan prasarana ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu diperlukan penentuan prioritas baik lokasi maupun waktu pelaksanaannya.
Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan ini diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.

Regulasi tentang Batas Wilayah NKRI

Pembentukan dan perancangan undang-undang (UU) tentang Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi usul inisiatif DPR sebagai salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sangat penting pada masa transisi ini. Tentu saja RUU itu merupakan hal baru terutama dari segi substansi dan pelaksanaan operasionalnya. Terbukti sampai sekarang Indonesia belum bisa menentukan dan menetapkan batas wilayah negaranya serta belum mempunyai UU mengenai batas wilayah negara.
RUU itu merupakan amanah dari konstitusi negara sebagaimana tercantum dalam Amendemen Kedua UUD 1945 dalam Pasal 25 A, “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.” Hal ini menyiratkan bahwa mutlak diperlukan UU yang mengatur perbatasan sebagai dasar kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kedaulatan NKRI, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945.
Selain itu pula RUU Batas Wilayah ini menjadi salah satu Prioritas Program Pembangunan Nasional (Propenas) Repeta 2003 yang diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2004. Batas wilayah negara RI mengandung berbagai masalah, seperti garis batas yang belum jelas, pelintas batas, pencurian sumber daya laut.

Masalah lain adalah ketidakjelasan siapa yang berwenang dan melakukan koordinasi terhadap masalah-masalah perbatasan antara Indonesia dan negara-negara tetangga, mulai dari masalah konflik di wilayah perbatasan antara masyarakat perbatasan, siapa yang bertugas mengawasi wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, sampai kepada siapa yang berwenang mengadakan kerja sama dan perundingan dengan negara- negara tetangga, misalnya tentang penentuan garis batas kedua negara.

Isu Perbatasan
Perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas, belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. melalui Forum General Border Committee (GBC) danJoint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC), badan formal bilateral. Permasalahan lain antarkedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan
penyelundupan.
Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia.
Masalah dengan Singapura adalah mengenai penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yang telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengakibatkan dikeruknya jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh penambangan pasir laut telah menghilangkan sejumlah mata pencaharian para nelayan.
Penambangan pasir laut juga mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya, misalnya Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan Singapura di kemudian hari.
Salah satu isu perbatasan yang harus dicermati adalah belum adanya kesepakatan tentang batas maritim antara Indonesia dengan Filipina di perairan utara dan selatan Pulau Miangas yang dilakukan melalui Forum RI-Filipina yakni Joint Border Committee (JBC) dan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC).
Masalah perbatasan dengan Australia adalah penentuan batas yang baru RI- Australia, di sekitar wilayah Celah Timor yang perlu dilakukan secara trilateral bersama Timor Leste. Sedangkan perjanjian perbatasan RI-Australia yang meliputi perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mengacu pada Perjanjian RI- Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997.
Dengan Papua Nugini, kendala kultur dapat menyebabkan timbulnya salah pengertian antara kedua negara. Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antar- penduduk yang terdapat di kedua sisi perbatasan, menyebabkanklaim terhadap hak-hak tradisional dapat berkembang menjadi masalah kompleks di kemudian hari. Indonesia dan PNG telah menyepakati batas-batas wilayah darat dan maritim.
Dengan Vietnam, perbedaan pemahaman di kedua negara mengenai wilayah perbatasan antara Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna dan Pulau Condore di Vietnam yang berjarak tidak lebih dari 245 mil yang memiliki kontur landas kontinen tanpa batas benua. Sejauh ini kedua negara belum sepakat mengenal batas perairan ZEE Palau dengan ZEE Indonesia yang terletak di utara Papua. Akibat hal ini, sering timbul perbedaan pendapat tentang pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh para nelayan kedua pihak.
Masalah di perbatasan kedua negara adalah sejumlah masyarakat Timor Leste yang berada diperbatasan masih menggunakan mata uang rupiah, bahasa Indonesia, serta berinteraksi secara sosial dan budaya dengan masyarakat Indonesia.
Persamaan budaya dan ikatan kekeluargaan antarwarga desa yang terdapat di kedua sisi perbatasan. Hal ini dapat menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih kompleks. Di samping itu, keberadaan pengungsi Timor Leste yang masih berada di wilayah Indonesia dalam jumlah yang cukup besar potensial menjadi permasalahan perbatasan di kemudian hari.

Pendefinisian Batas wilayah Negara dari sumber yang dapat dikutip adalah batas- batas imajiner pada permukaan bumi yang memisahkan wilayah negara dengan negara lain yang umumnya terdiri dari perbatasan darat, laut dan udara.
Di dalam hukum internasional, diakui secara politik dan secara hukum bahwa minimal tiga unsur yang harus dipenuhi untuk berdirinya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yaitu:1) rakyat; 2) wilayah; 3) pemerintahan; 4) pengakuan dunia internasional (ini tidak mutlak). Kalau tidak ada pun tidak menyebabkan sebuah negara itu tidak berdiri
Wilayah sebuah negara itu harus jelas batas-batasnya, ada batas yang bersifat alami, ada batas-batas yang buatan manusia. Batas yang bersifat alami, misalnya sungai, pohon, danau, sedangkan yang bersifat buatan manusia, bisa berupa tembok, tugu, termasuk juga perjanjian-perjanjian internasional. Batas-batas tersebut kita fungsikan sebagai pagar-pagar yuridis, pagar-pagar politis berlakunya kedaulatan nasional Indonesia dan yurisdiksi nasional Indonesia.
Sebuah negara diakui merdeka dan berdaulat atas wilayah tertentu yang dalam hukum internasional disebut “A defined territory” atau batas wilayah tertentu yang pasti. Terkait dengan persoalan penentuan luas wilayah negara, didasarkan pada faktor-faktor tertentu yaitu: dari segi historis, politis, atau hukum.

Begitu juga perubahan yang terjadi atas wilayah-wilayah, seperti berkurang, bertambah, faktor-faktor yang menentukan adalah faktor politis dan faktor hukum, seperti hilangnya Pulau Sipadan-Ligitan.
Masalah perbatasan menunjukkan betapa urgensinya tentang penetapan batas wilayah suatu negara secara defenitif yang diformulasikan dalam bentuk perundang- undangan nasional, terlebih lagi bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sebagian besar batas wilayahnya terditi atas perairan yang tunduk pada pengaturan ketentuan- ketentuan Hukum Laut Internasional dan sisanya berupa batas wilayah daratan dengan negara-negara tetangganya.
Perbatasan bukan hanya semata-mata garis imajiner yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya, tetapi juga sebuah garis dalam daerah perbatasan terletak batas kedaulatan dengan hak-hak kita sebagai negara yang harus dilakukan dengan undang-undang sebagai landasan hukum tentang batas wilayah NKRI yang diperlukan dalam penye- lenggaraan pemerintahan negara.
Oleh karena itu pengaturan mengenai batas wilayah ini perlu mendapat perhatian untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Jelasnya batas wilayah NKRI sangat diperlukan untuk penegakan hukum dan sebagai wujud penegakan kedaulatan. Sebab itu UU ini sangat penting untuk dapat diselesaikan oleh DPR.
Undang-undang ini harus memuat apa konsep NKRI, batas kedaulatan nasional, apa yang merupakan yurisdiksi nasional, dan apa pula yang menjadi kewajiban- kewajiban internasional yang harus dipatuhi, harus memuat definisi yang jelas tentang batas, perbatasan, wilayah perbatasan dan tapal tapal batas wilayah, siapa yang dikenakan kewajiban menjadi leading sector dalam implementasi undang-undang batas wilayah NKRI ini.

PULAU – PULAU TERLUAR dan BATAS NKRI
Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan.
Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius.

Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985.
Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas Kontinen. Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga.

BATAS WILAYAH NKRI
Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara. Kompleksitas permasalah di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai

PULAU-PULAU TERLUAR

Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Ada beberapa kondisi yang membahayakan keutuhan wilayah jika terjadi pada pulau-pulau terluar, diantaranya :
1 Hilangnya pulau secara fisik akibat abrasi, tenggelam, atau karena kesengajaan manusia.
2.Hilangnya pulau secara kepemilikan, akibat perubahan status kepemilikan akibat pemaksaan militer atau sebagai sebuah ketaatan pada keputusan hukum seperti yang terjadi pada kasus berpindahnya status kepemilikan Sipadan dan Ligitan dari Indonesia ke Malaysia
3. Hilang secara sosial dan ekonomi, akibat praktek ekonomi dan sosial dari masyarakat di pulau tersebut. Misalnya pulau yang secara turun temurun didiami oleh masyarakat dari negara lain.

SEBARAN PULAU-PULAU TERLUAR
Berdasarkan inventarisasi yang telah dilakukan oleh DISHIDROS TNI AL, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, diantaranya :
1. Pulau Simeulucut, Salaut Besar, Rawa, Rusa, Benggala dan Rondo berbatasan dengan India
2. Pulau Sentut,, Tokong Malang Baru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro, Semiun, Subi Kecil, Kepala, Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, dan Karimun Kecil berbatasan dengan Malaysia
3. Pulau Nipa, Pelampong, Batu berhenti, dan Nongsa berbatasan dengan Singapura
4. Pulau Sebetul, Sekatung, dan Senua berbatasan dengan Vietnam
5. Pulau Lingian, Salando, Dolangan, Bangkit, Manterawu, Makalehi, Kawalusu, Kawio, Marore, Batu Bawa Ikang, Miangas, Marampit, Intata, kakarutan dan Jiew berbatasan dengan Filipina
6. Pulau Dana, Dana (pulau ini tidak sama dengan Pulau Dana yang disebut pertama kali, terdapat kesamaan nama), Mangudu, Shopialoisa, Barung, Sekel, Panehen, Nusa Kambangan, Kolepon, Ararkula, Karaweira, Penambulai, Kultubai Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyan, Larat, Asutubun, Selaru, Batarkusu, Masela dan Meatimiarang berbatasan dengan Australia
7. Pulau Leti, Kisar, Wetar, Liran, Alor, dan Batek berbatasan dengan Timor Leste
8. Pulau Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondo danLiki berbatasan dengan Palau
9. Pulau Laag berbatasan dengan Papua Nugini
10. Pulau Manuk, Deli, Batukecil, Enggano, Mega, Sibarubaru, Sinyaunau, Simuk dan wunga berbatasan dengan samudra Hindia

Diantara 92 pulau terluar ini, ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius dintaranya:

1. Pulau Rondo. Pulau Rondo terletak di ujung barat laut Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD). Disini terdapat Titik dasar TD 177. Pulau ini adalah pulau terluar di sebelah barat wilayah Indonesia yang berbatasan dengan perairan India.
2. Pulau Berhala Pulau Berhala terletak di perairan timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di tempat ini terdapat Titik Dasar TD 184. Pulau ini menjadi sangat penting karena menjadi pulau terluar Indonesia di Selat Malaka, salah satu selat yang sangat ramai karena merupakan jalur pelayaran internasional.
3. Pulau Nipa Pulau Nipa adalah salah satu pulau yang berbatasan langsung dengan Singapura. Secara Administratif pulau ini masuk kedalam wilayah Kelurahan Pemping Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau. Pulau Nipa ini tiba tiba menjadi terkenal karena beredarnya isu mengenai hilangnya/ tenggelamnya pulau ini atau hilangnya titik dasar yang ada di pulau tersebut. Hal ini memicu anggapan bahwa luas wilayah Indonesia semakin sempit. Pada kenyataanya, Pulau Nipa memang mengalami abrasi serius akibat penambangan pasir laut di sekitarnya. Pasir pasir ini kemudian dijual untuk reklamasi pantai Singapura. Kondisi pulau yang berada di Selat Philip serta berbatasan langsung dengan Singapura disebelah utaranya ini sangat rawan dan memprihatinkan. Pada saat air pasang maka wilayah Pulau Nipa hanya tediri dari Suar Nipa, beberapa pohon bakau dan tanggul yang menahan terjadinya abrasi. Pulau Nipa merupakan batas laut antara Indonesia dan Singapura sejak 1973, dimana terdapat Titik Referensi (TR 190) yang menjadi dasar pengukuran dan penentuan media line antara Indonesia dan Singapura. Hilangnya titik referensi ini dikhawatirkan akan menggeser batas wilayah NKRI. Pemerintah melalui DISHIDROS TNI baru-baru ini telah mennam 1000 pohon bakau, melakukan reklamasi dan telah melakukan pemetaan ulang di pulau ini, termasuk pemindahan Suar Nipa (yang dulunya tergenang air) ke tempat yang lebih tinggi.

4. Pulau Sekatung Pulau ini merupakan pulau terluar Propinsi Kepulauan Riau di sebelah utara dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 030 yang menjadi Titik Dasar dalam pengukuran dan penetapan batas Indonesia dengan Vietnam.
5. Pulau Marore Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 055.
6. Pulau Miangas Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 056.
7. Pulau Fani Pulau ini terletak Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 066.
8. Pulau Fanildo Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara kepulauanPalau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072.
9. Pulau Bras Pulau ini terletak di Kepulauan Asia, Barat Laut Kepala Burung Propinsi Irian Jaya Barat, berbatasan langsung dengan Negara Kepualuan Palau. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 072A.
10. Pulau Batek Pulau ini terletak di Selat Ombai, Di pantai utara Nusa Tenggara Timur dan Oecussi Timor Leste. Dari Data yang penulis pegang, di pulau ini belum ada Titik Dasar
11. Pulau Marampit Pulau ini terletak di bagian utara Propinsi Sulawesi Utara, berbatasan langsung dengan Pulau Mindanau Filipina. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 057.
12. Pulau Dana Pulau ini terletak di bagian selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur, berbatasan langsung dengan Pulau Karang Ashmore Australia. Di pulau ini terdapat Titik Dasar TD 121

Daftar pulau terluar Indonesia
Halaman ini memuat daftar 92 pulau terluar Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Peraturan Presiden tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 29 Desember 2005. Sebanyak 92 pulau di wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan negara tetangga di antaranya: Malaysia (22), Vietnam (2), Filipina (11), Palau (7), Australia (23), Timor Leste (10), India (13), Singapura (4) dan Papua Nugini (1). Ke-92 pulau tersebut tersebar di 18 provinsi Indonesia yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (6), Sumatra Utara (3), Kepulauan Riau (20), Sumatra Barat (2), Bengkulu (2), Lampung (1), Banten (1), Jawa Barat (1), Jawa Tengah (1), Jawa Timur (3), Nusa Tenggara Barat (1), Nusa Tenggara Timur (5), Kalimantan Timur (4), Sulawesi Tengah (3), Sulawesi Utara (11), Maluku Utara (1), Maluku (18), Papua (6) dan Papua Barat (3).
No. Nama pulau Koordinat titik terluar Perairan Wilayah administrasi Negara terdekat
1. Alor
8° 13′ 50″ LS, 125° 7′ 55″ BT
Selat Ombai
Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur
Timor Leste

2. Ararkula
5° 35′ 42″ LS, 134° 49′ 5″ BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku
Australia

3. Asutubun
8° 3′ 7″ LS, 131° 18′ 2″ BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku
Timor Leste
4. Bangkit
1° 2′ 52″ LU, 123° 6′ 45″ BT
Laut Sulawesi
Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara
Filipina

5. Barung
8° 30′ 30″ LS, 113° 17′ 37″ BT
Samudra Hindia
Kabupaten Jember, Jawa Timur
Australia
6. Batarkusu
8° 20′ 30″ LS, 130° 49′ 16″ BT
Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
7. Batek
9° 15′ 30″ LS, 123° 59′ 30″ BT
Laut Sawu
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Timor Leste
8. Batu Bawaikang
4° 44′ 46″ LU, 125° 29′ 24″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
Filipina
9. Batu Berhanti
1° 11′ 6″ LU, 103° 52′ 57″ BT
Selat Singapura
Kota Batam, Kepulauan Riau
Singapura

10. Batu Goyang
7° 57′ 1″ LS, 134° 11′ 38″ BT
Laut Aru
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
11. Batu Kecil
5° 53′ 45″ LS, 104° 26′ 26″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Lampung Barat, Lampung
India

12. Batu Mandi
2° 52′ 10″ LU, 100° 41′ 5″ BT
Selat Malaka Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau Malaysia

13. Benggala
5° 47′ 34″ LU, 94° 58′ 21″ BT
Samudra Hindia Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam
India
14. Bepondi
0° 23′ 38″ LS, 135° 16′ 27″ BT
Samudra Pasifik
Kabupaten Biak Numfor, Papua
Palau

15. Berhala
3° 46′ 38″ LU, 99° 30′ 3″ BT
Selat Malaka
Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara
Malaysia
16. Bras
0° 55′ 57″ LU, 134° 20′ 30″ BT
Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua]] Palau
17. Budd
0° 32′ 8″ LU, 130° 43′ 52″ BT
Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat
Palau
18. Damar
2° 44′ 29″ LU, 105° 22′ 46″ BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
19. Dana (Ndana)
11° 0′ 36″ LS, 122° 52′ 37″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia
20. Dana
10° 50′ 0″ LS, 121° 16′ 57″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Australia
21. Deli
7° 1′ 0″ LS, 105° 31′ 25″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Pandeglang, Banten
Australia
22. Dolangan
1° 22′ 40″ LU, 120° 53′ 4″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah
Malaysia
23. Enggano
5° 31′ 13″ LS, 102° 16′ 0″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu
India
24. Enu
7° 6′ 14″ LS, 134° 31′ 19″ BT
Laut Arafuru
Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
25. Fani
1° 4′ 28″ LU, 131° 16′ 49″ BT
Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau
26. Fanildo
0° 56′ 22″ LU, 134° 17′ 44″ BT
Samudra Pasifik Kabupaten Biak Numfor, Papua Palau
27. Gosong Makasar
3° 59′ 25″ LU, 117° 57′ 42″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur
Malaysia
28. Intata
4° 38′ 38″ LU, 127° 9′ 49″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara
Filipina
29. Iyu Kecil
1° 11′ 30″ LU, 103° 21′ 8″ BT
Selat Malaka Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Malaysia
30. Jiew
0° 43′ 39″ LU, 129° 8′ 30″ BT
Laut Halmahera
Halmahera, Maluku Utara
Palau

31. Kakarutan
4° 37′ 36″ LU, 127° 9′ 53″ BT
Samudra Pasifik Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
32. Karang
7° 1′ 8″ LS, 134° 41′ 26″ BT
Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
33. Karaweira
6° 0′ 9″ LS, 134° 54′ 26″ BT
Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
34. Karimun Kecil
1° 9′ 59″ LU, 103° 23′ 20″ BT
Selat Malaka Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau Malaysia
35. Kawalusu
4° 14′ 6″ LU, 125° 18′ 59″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
36. Kawio
4° 40′ 16″ LU, 125° 25′ 41″ BT
Laut Mindanao
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
37. Kepala
2° 38′ 42″ LU, 109° 10′ 4″ BT
Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
38. Kisar
8° 6′ 10″ LS, 127° 8′ 36″ BT
Selat Wetar
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
39. Kolepon
8° 12′ 49″ LS, 137° 41′ 24″ BT
Laut Aru Kabupaten Merauke, Papua Australia
40. Kultubai Selatan
6° 49′ 54″ LS, 134° 47′ 14″ BT
Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
41. Kultubai Utara
6° 38′ 50″ LS, 134° 50′ 12″ BT
Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
42. Laag
5° 23′ 14″ LS, 137° 43′ 7″ BT
Laut Aru Irian Jaya Timur, Papua Australia
43. Larat
7° 14′ 26″ LS, 131° 58′ 49″ BT
Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Australia
44. Leti
8° 14′ 20″ LS, 127° 37′ 50″ BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
45. Liki
1° 34′ 26″ LS, 138° 42′ 57″ BT
Samudra Pasifik
Kabupaten Sarmi, Papua
Papua Nugini

46. Lingian
0° 59′ 55″ LU, 120° 12′ 50″ BT
Selat Makasar
Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia
47. Liran
8° 3′ 50″ LS, 125° 44′ 0″ BT
Selat Wetar Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
48. Makalehi
2° 44′ 15″ LU, 125° 9′ 28″ BT
Laut Sulawesi
Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
49. Mangkai
3° 5′ 32″ LU, 105° 35′ 0″ BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
50. Mangudu
10° 20′ 8″ LS, 120° 5′ 56″ BT
Samudra Hindia
Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
Australia
51. Manterawu
1° 45′ 47″ LU, 124° 43′ 51″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara Filipina
52. Manuk
7° 49′ 11″ LS, 108° 19′ 18″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat
Australia
53. Marampit
4° 46′ 18″ LU, 127° 8′ 32″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
54. Maratua
2° 15′ 12″ LU, 118° 38′ 41″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Malaysia
55. Marore
4° 44′ 14″ LU, 125° 28′ 42″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara Filipina
56. Marsela
8° 13′ 29″ LS, 129° 49′ 32″ BT
Laut Timor
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
57. Meatimiarang
8° 21′ 9″ LS, 128° 30′ 52″ BT
Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
58. Mega
4° 1′ 12″ LS, 101° 1′ 49″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu India
59. Miangas
5° 34′ 2″ LU, 126° 34′ 54″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Filipina
60. Miossu
0° 20′ 16″ LS, 132° 9′ 34″ BT
Samudra Pasifik Kabupaten Sorong, Irian Jaya Barat Palau
61. Nipa
1° 9′ 13″ LU, 103° 39′ 11″ BT
Selat Singapura
Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
62. Nongsa
1° 12′ 29″ LU, 104° 4′ 47″ BT
Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
63. Nusakambangan
7° 47′ 5″ LS, 109° 2′ 34″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Australia
64. Panambulai
6° 19′ 26″ LS, 134° 54′ 53″ BT
Laut Aru Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku Australia
65. Panehan
8° 22′ 17″ LS, 111° 30′ 41″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
Australia
66. Pelampong
1° 7′ 44″ LU, 103° 41′ 58″ BT
Selat Singapura Kota Batam, Kepulauan Riau Singapura
67. Raya
4° 52′ 33″ LU, 95° 21′ 46″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam India
68. Rondo
6° 4′ 30″ LU, 95° 6′ 45″ BT
Samudra Hindia Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam India
69. Rusa
5° 16′ 34″ LU, 95° 12′ 7″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Aceh Besar, Nanggroe Aceh Darussalam India
70. Salando
1° 20′ 16″ LU, 120° 47′ 31″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Malaysia
71. Salaut Besar
2° 57′ 51″ LU, 95° 23′ 34″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Aceh Utara, Nanggroe Aceh Darussalam India
72. Sambit
1° 46′ 53″ LU, 119° 2′ 26″ BT
Laut Sulawesi Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Malaysia
73. Sebatik
4° 10′ 0″ LU, 117° 54′ 0″ BT
Selat Makasar Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur Malaysia
74. Sebetul
4° 42′ 25″ LU, 107° 54′ 20″ BT
Laut China Selatan
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Vietnam

75. Sekatung
4° 47′ 45″ LU, 108° 1′ 19″ BT
Laut China Selatan Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Vietnam
76. Sekel
8° 24′ 24″ LS, 111° 42′ 31″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Australia
77. Selaru
8° 10′ 17″ LS, 131° 7′ 31″ BT
Laut Timor Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Australia
78. Semiun
4° 31′ 9″ LU, 107° 43′ 17″ BT
Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
79. Sentut
1° 2′ 52″ LU, 104° 49′ 50″ BT
Selat Singapura
Kabupaten Kepulauan Riau, Kepulauan Riau Malaysia
80. Senua
4° 0′ 48″ LU, 108° 25′ 4″ BT
Laut China Selatan
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
81. Sibarubaru
3° 17′ 48″ LS, 100° 19′ 47″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat India
82. Simeuleuceut
2° 31′ 47″ LU, 95° 55′ 5″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam India
83. Simuk
0° 5′ 33″ LS, 97° 51′ 14″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Nias, Sumatra Utara India
84. Sinyaunyau
1° 51′ 58″ LS, 99° 4′ 34″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat
India
85. Sophialouisa
8° 55′ 20″ LS, 116° 0′ 8″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat Australia
86. Subi Kecil
3° 1′ 51″ LU, 108° 54′ 52″ BT
Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
87. Tokong Belayar
3° 27′ 4″ LU, 106° 16′ 8″ BT
Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
88. Tokong Malang Biru
2° 18′ 0″ LU, 105° 35′ 47″ BT
Laut Natuna
Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
89. Tokong Nanas
3° 19′ 52″ LU, 105° 57′ 4″ BT
Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
90. Tokongboro
4° 4′ 1″ LU, 107° 26′ 9″ BT
Laut Natuna Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Malaysia
91. Wetar
7° 56′ 50″ LS, 126° 28′ 10″ BT
Laut Banda
Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Maluku Timor Leste
92. Wunga
1° 12′ 47″ LU, 97° 4′ 48″ BT
Samudra Hindia Kabupaten Nias, Sumatra Utara India

PERJANJIAN BATAS WILAYAH INDONESIA DENGAN NEGARA TETANGGA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melakukan penyelesaian masalah garis batas landas kontinen dengan negara-negara sahabat dengan semangat good neighboorhood policy atau semangat kebijakan negara bertetangga yang baik di antaranya dengan negara sahabat Malaysia, Thailand, Australia dan India.

1. Perjanjian RI dan Malaysia
– Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka dan laut Cina Selatan
– Ditandatangai tanggal 27 oktober 1969
– Berlaku mulai 7 November 1969

2. Perjanjian Republik Indonesia dengan Thailand
– Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka dan laut andaman
– Ditandatangai tanggal 17 Desember 1971
– Berlaku mulai 7 April 1972

3. Perjanjian Republik Indonesia dengan Malaysia dan Thailand
– Penetapan garis batas landas kontinen bagian utara
– Ditandatangai tanggal 21 Desember 1971
– Berlaku mulai 16 Juli 1973

4. Perjanjian RI dengan Australia
– Penetapan atas batas dasar laut di Laut Arafuru, di depan pantai selatan Pulau Papua / Irian serta di depan Pantau Utara Irian / Papua
– Ditandatangai tanggal 18 Mei 1971
– Berlaku mulai 19 November 1973

5. Perjanjian RI dengan Australia (Tambahan Perjanjian Sebelumnya)
– Penetapan atas batas-batas dasar laut di daerah wilayah Laut Timor dan Laut Arafuru
– Ditandatangai tanggal 18 Mei 1971
– Berlaku mulai 9 Oktober 1972

6. Perjanjian RI dengan India
– Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di wilayah Sumatera / Sumatra dengan Kepulauan Nikobar / Nicobar
– Ditandatangai tanggal 8 Agustus 1974
– Berlaku mulai 8 Agustus 1974

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melakukan penyelesaian masalah garis batas landas kontinen dengan negara-negara sahabat dengan semangat good neighboorhood policy atau semangat kebijakan negara bertetangga yang baik di antaranya dengan negara sahabat Malaysia, Thailand, Australia dan India.

1. Perjanjian RI dan Malaysia
– Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka dan laut Cina Selatan
– Ditandatangai tanggal 27 oktober 1969
– Berlaku mulai 7 November 1969

2. Perjanjian Republik Indonesia dengan Thailand
– Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka dan laut andaman
– Ditandatangai tanggal 17 Desember 1971
– Berlaku mulai 7 April 1972

3. Perjanjian Republik Indonesia dengan Malaysia dan Thailand
– Penetapan garis batas landas kontinen bagian utara
– Ditandatangai tanggal 21 Desember 1971
– Berlaku mulai 16 Juli 1973

4. Perjanjian RI dengan Australia
– Penetapan atas batas dasar laut di Laut Arafuru, di depan pantai selatan Pulau Papua / Irian serta di depan Pantau Utara Irian / Papua
– Ditandatangai tanggal 18 Mei 1971
– Berlaku mulai 19 November 1973

5. Perjanjian RI dengan Australia (Tambahan Perjanjian Sebelumnya)
– Penetapan atas batas-batas dasar laut di daerah wilayah Laut Timor dan Laut Arafuru
– Ditandatangai tanggal 18 Mei 1971
– Berlaku mulai 9 Oktober 1972

6. Perjanjian RI dengan India
– Penetapan garis batas landas kontinen kedua negara di wilayah Sumatera / Sumatra dengan Kepulauan Nikobar / Nicobar
– Ditandatangai tanggal 8 Agustus 1974
– Berlaku mulai 8 Agustus 1974

PERUBAHAN SOSIAL DALAM SISTEM KAPITALISME MENURUT PANDANGAN TEORI MARXIST DAN POST MARXIST

BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Menurut sejarahnya Marxisme memiliki dua dimensi : pertama, sebagai teori ilmiah , kedua sebagai proyek politik revolusioner , namun dalam kenyataanya kedua dimensi ini amatlah sulit untuk dipisahkan. Dan teori Surplus value, merupakan kunci terpenting usaha menginterpretasikan kapitalisme beserta sejarah panjang peradaban material , namun Karl Marx sendiri , dalam karyanya Das Kapital menawarkan analisis atau uraian mengenai sifat atau mekanisme kapitalisme , yakni : akumulasi dan ekspansi kapital , pemiskinan kelas pekerja dan krisis kelebihan – produksi, uraian-uraian ini telah memberikan landasan moral untuk melakukan perlawanan terhadap sistem kapitalis . secara ilmiah ,uraian-uraian ini menelanjangi sistem kapitalis dan dalam kaitan ideologi mendorong pemahaman atas kesengsaraan dan ekspitasi.

Marxisme sendiri pada dasarnya lahir dari ketimpangan hidup akibat sistem sistem ekonomi kapitalis; yang kaya semakin kaya tapi yang miskin semakin miskin dan terpuruk . tanpa memahami kontradiksi dalam sistem ekonomi kapitalisme itu, seseorang tak akan juga sanggup memahami kehadiran marxisme dan signifikansinya. Sebelum Marxisme lahir , sudah banyak kritik diberikan kepada sistem kapitalisme itu sendiri. Sayangnya, kritik itu bersifat utopis melupakan kontradiksi kelas yang terjadi dan sekadar berusaha merayu kelas berkuasa dalam hal ini adalah kaum borjuis untuk mengubah keadaan atau berharap perubahan akan datang dengan sendirinya atau bahkan jatuh dari langit akibat doa-doa orang shaleh. Marxisme kemudian hadir di tengah pertarungan melawan kapitalisme dengan perspektif baru, yaitu kelas . dimana menurut marx gerakan sosial yang dipelopori kelas proletar (buruh) akibat ketamakan kaum borjuis dalam sistem ekonomi akan dapat membawa perubahan sosial dan gerakan ini akan menumbangkan kaum kapitalis. pendekatan inilah yang merupakan salah satu prinsip metodologi Marxisme yang paling pokok.
Sedangkan Teori post marxist adalah Teori gerakan sosial baru yang dipelopori oleh Laclau dan Moffley . Gerakan tersebut menyebut dirinya sebagai Post-Marxisme yang telah melampaui teori marxis yang sudah usang dan tidak berlaku lagi. Post-marxisme mengingkari tentang teori kelas, yang berakibat peniadaan perjuangan kelas, serta penolakan anti-Imperialisme dan menginginkan kerja sama yang lebih besar lagi dalam mentransfer capital dan teknologi dan saling memahami antara Negara kaya dan Negara miskin. Kerena Post-Marxisme menilai bahwa Sosialisme telah gagal, komunisme Uni soviet dan Eropa timur telah runtuh.

Sehingga penekanan Post-Marxis adalah pendekatan kebudayaan dan yang berakar pada perbedaan identitas (ras, gender, etnik, seksuil). Anggapan Post-Marxis penggunaan analisa kelas adalah reduksionis, karena terdapat berbagai persoalan tentang ras, gender, etnis serta masalah seksual yang tidak dilihat oleh marxis. Perlakuan tidak adil terhadap ras, gender, etnik dapat dianalisa dan dihapus diluar analisa pendekatan kelas. Marxisme tidak menolak pengolongan atau pun pemilahan tentang ras, gender serta etnik dalam analisa kelas.
Dalam makalah ini saya akan membandingkan dan membahas bagaimana teori Marxis menjelaskan Perubahan Sosial menurut nya dan bagaimana pula Post Marxist melihat perubahan sosial itu sendiri. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua teori itu dan bagaimana pandangan kedua teori itu melihat kapitalisme dan gerakan untuk perubahan sosial.

BAB II
PEMBAHASAN

1. MARXISME

Fondasi teori Marxisme terangkum dalam tiga tema besar: Pertama adalah filsafat Materialisme, asas pokok filsafat ini, berdiri tegak di atas landasan Materialisme dialektika dan Materialisme historis. Kedua, ekonomi politik. Pembahasan yang paling penting dalam masalah ini yaitu pandangan materialisme dalam teori nilai laba atau keuntungan, beserta segala yang terkait dengan hal itu; baik rentetan yang mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, bahkan yang menyentuh dimensi agama. Ketiga; konsep ketatanegaraan dan pandangan revolusi. Namun, konsep ketiga ini dalam perkembangannya saat ini sudah berada diluar lingkup Marxisme Klasik, sehingga tidak akan dibahas dalam makalah ini.

Pada umumnya Marxisme muncul mengambil bentuk dari tiga akar pokok, Salah satu dari akar itu ialah analisis Marx tentang politik Prancis, khususnya revolusi borjuis di Prancis tahun 1790an, dan perjuangan-perjuangan kelas berikutnya diawal abad ke-19. Akar lain dari Marxisme adalah apa yang disebut ‘ekonomi Inggris’, yaitu analisis Marx tentang sistem kapitalis seperti yang berkembang di Inggris. Akar ketiga dari Marxisme, yang menurut catatan sejarahnya merupakan titik permulaan Marxisme, adalah ‘filsafat Jerman’.

Pendek kata, Marxisme adalah teori untuk seluruh kelas buruh secara utuh, independen dari kepentingan jangka pendek dari berbagai golongan sektoral, nasional, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, Marxisme terlahir dari perlawanan dan perjuangan kelas buruh melawan sistem kapitalis, dan juga mewujudkan obsesi kemenangan gerakan sosialis. Maka Marxisme bertentangan dengan oportunisme politik, yang justru mengorbankan kepentingan umum seluruh kelas buruh demi tuntutan sektoral dan/atau jangka pendek.

Karl Marx meyakini bahwa identitas suatu kelas sosial akan ditentukan oleh hubungannya dengan sarana-sarana produksi. Berdasarkan hal itu, Karl Marx mendeskripsikan kelas-kelas sosial dalam masyarakat Kapitalis, yang terdiri atas :

1) Kaum proletar (the proletariat), adalah mereka yang menjual tenaga kerja mereka karena mereka tidak memiliki sarana produksi sendiri. Menurut pandangan Karl Marx, mode produksi kapitalis membangun kondisi dimana kaum borjuis mengeksploitasi kaum proletar, berdasarkan fakta bahwa tenaga kerja menghasilkan nilai tambah (surplus value) yang lebih besar daripada gaji yang mereka terima
2) Kaum borjuis (the bourgeoisie), adalah mereka yang memiliki sarana produksi sendiri, dan membeli tenaga kerja dari kaum proletar dan mengeksploitasi mereka. Kaum borjuis selanjutnya dibagi lagi menjadi the very wealthy bourgeoisie dan the petit bourgeoisie yang walaupun mempekerjakan orang lain, tapi masih perlu bekerja sendiri. Marx memprediksikan bahwa petit bourgeoisie akan dihancurkan oleh penemuan sarana-sarana produksi baru yang terus menerus, dan akan menggeser kedudukan sebagian besar dari mereka menjadi kaum proletar

Konsep pokok dalam analisis Marx adalah “alienasi” atau “keterasingan”, yang timbul dalam masyarakat kapitalis karena eksploitasi terhadap kaum proletariat (buruh) oleh kaum borjuis. Padahal semua nilai ekonomi berasal dari kaum proletar, tetapi mereka tidak mendapatkan lebih dari upah subsisten, yaitu upah yang hanya cukup untuk melanjutkan hidup dan melahirkan keturunan. Saldo (nilai surplus) tetap digenggam oleh kaum borjuis, karena itu mereka menjadi kuat dan memojokkan kaum proltar dalam suatu kondisi perbudakan abadi. Proses ini akan “memerosotkan martabat” dan “memberlakukan dehumanisasi” pada kaum proletar, sehingga menurunkan mereka menjadi potongan manusia (alienasi). Mereka akhirnya tidak mampu mengembangkan potensi kemanusiaannya secara penuh. Eksploitasi ini menyebabkan pembagian masyarakat menjadi dua kelas antagonis dan meniupkan api peperangan kelas yang membentuk inti proses sejarah umat manusia. Umat manusia tidak bebas, mereka adalah bidak-bidak diatas papan catur sejarah. Nasib mereka ditentukan oleh konflik kepentingan ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam berbagai kelas masyarakat manusia (determinisme ekonomi).

Menurut argumen ini, kunci sejarah tidak terletak pada gagasan-gagasan manusia, tetapi pada kondisi ekonomi kehidupan mereka. Agama dan negara dalam suatu masyarakat borjuis adalah bagian integral dari konflik ini dan dipakai oleh kaum borjuis untuk menindas kaum proletar. Karena itu, mereka amat berperan dalam proses alienasi manusia. Alienasi akan menghilang, bila terdapat suatu masyarakat yang tak berkelas, dan negara akan punah setelah melewati berbagai tingkatan proses sejarah. Karena itu, kewajiban yang pasti adalah menghapuskan semua keadaan dimana umat manusia dilecehkan, diperbudak, dan ditinggalkan sebagai makhluk terhina.

Satu-satunya cara untuk mengakhiri alienasi adalah menghapuskan kepemilikan barang, yang merupakan sebab utama. Hal ini akan menghapuskan hak-hak istimewa kaum borjuis dan juga akan memotong kekuasaan eksploitatif dan politik mereka. Cara yang paling efektif untuk mengakhiri ini adalah dengan melancarkan suatu revolusi yang digerakkan oleh kaum proletar untuk meruntuhkan secara paksa sistem kapitalis.

Marx menolak pendekatan kaum utopia sosial (yaitu eksperimen-eksperimen humanitarian berskala kecil dalam masyarakat) sebagai pembunuh perjuangan kelas. Usaha dari pihak pemerintah untuk memodifikasi pola-pola distribusi tidak akan berhasil membawa sosialisme. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang benar-benar harmonis, yang mencerminkan gagasan “dari tiap-tiap orang diambil menurut kemampuannya dan kepada tiap orang diberikan menurut kebutuhannya”, maka sistem kapitalis harus mengalami suatu transformasi revolusioner. Setelah masyarakat berhasil melikuidasi kaum borjuis dan mengkolektifikasi sarana-sarana produksi yang dimiliki swasta, maka saat itu telah berhasil mewujudkan suatu masyarakat rasional progresif (yang bercirikan) tanpa upah, tanpa uang, tak ada kelas-kelas, dan akhirnya tak ada negara, yaitu “suatu asosiasi bebas para produsen dibawah kontol purposif dan kesadaran mereka sendiri”. Kejatuhan kaum borjuis dan kemenangan kaum proletar sama-sama tidak dapat dielakkan.

l

1.1 Teori Marxisme tentang Perubahan Sosial

Marxisme bukan hanya teori kritik terhadap kapitalisme yang memfokuskan pemahaman Mode of production yang dinamakan kapitalisme tapi juga merupakan teori tentang Perubahan Sosial . Semangat yang mendasari Karl marx dalam melakukan kritik terhadap kapitalisme pada dasarnya berangkat dari filsafat moral keadilan dan cita-cita untuk perubahan masyarakat menuju suatu keadaan yang berkeadilan Sosial Ekonomi. Dalam karyanya yang berjudul Das Kapital , pada dasarnya Marx menuturkan tentang kasus bagaimana proses ketidakadilan terjadi dalam aspek ekonomi . Analisis Marx tertuju pada ketidakadilan yang tersembunyi dari hubungan masyarakat dalam sistem kapitalisme.

Pandangan karl marx tentang kapitalisme intinya adalah bagaimana eksploitasi dan ketidakadilan dapat dijelaskan. Oleh karena itu , analisis marx dalam jilid pertama bukunya das kapital sama sekali tidak dimulai dari uraian-uraian sejarah dari kapitalisme itu sendiri, tapi dimulai dengan dari uraian sejarah yang yang tidak mengesankan d ari sistem kapitalisme, yakni tentang “ komoditas “ . pilihan komoditas sebagai pintu masuk untuk memahami seluruh sistem kapitalis . pilihan ini sengaja dipakai untuk lebih mempermudah memahami dasar dari ketidakadilan kapitalisme. Menurut Karl Marx , komoditas selain memiliki sifat kegunaan(use) juga mempunyai sifat exchange value , yang artinya dapat diperjualbelikan. Lama sebelum Marx, analisis dan teori ekonomi tidak berhasil menjelaskan hubungan antara dua sifat ( use dan exchange )dari komoditas itu. Mula-mula Karl marx tidak terlalu banyak menyinggung tentang use value yang menjadi kunci dari realitas kapitalis itu. Komoditas berguna sejauh mengandung dua elemen diatas , tetapi ia memilih komoditas sebagai exchange value sebagai pendekatan memahami kapitalisme. Exchange value yang ada dalam suatu komoditas sesungguhnya merupakan dasar penilian terhadap suatu komoditas.

Untuk suatu komuditas masyarakat tidak menukar dalam rasio yang beda, seperti dalam barter. Itu sebabnya exchange value menjadi pusat penelitian Marx menyangkut bagaimana nilai komuditas ditentukan dan apa dasarnya. Dari hasil penelitiannya Marx menemukan bahwa prinsip yang digunakan dalam masyarakat untuk mengatur dan menetapkan rasio tukar adalah didasarkan pada kuantitas kerja buruh yang terkandung dalam komoditas, termasuk tenaga yang dimasukkan dalam mesin produksi. Analisis Marx yang akhirnya melahirkan anggapan bahwa faktor buruh adalah faktor penentu exchange value itu merupakan dasar dari the labour theory of value. Penemuan terpenting marx tentang nilai adalah bagaimana menggunakan buruh sebagai alat untuk menetapkan ratio exchange , yaitu buruh menjadi alat untuk mengukur nilai suatu komoditas . Bagi Marx , individu buruh dapat dihitung dan untuk menghitungnya diperlukan suatu model relasi yang dikenal dengan mode produksi kapitalisme.

Atas dasar analisis itu , marx menilai bahwa kapitalisme adalah sistem sosial ekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapat dari proses produksi, bukan dari dagang , riba ataupun mencuri secara langsung , tetapi dengan cara mengorganisasikan mekanisme produksi secara tertentu sehinnga mengurangi biaya produksi seminimum mungkin, atau dengan menggunakan metode produksi tertentu . keuntungan ini mendorong terciptanya suatu kekuatan untuk menyeragamkan buruh dan menguasainya. Mode of production kapitalis menciptakan pasar untuk tenaga kerja , ketimbang hubungan manusia- tuan secara tradisional . marx merujuk pada adanya suatu kejahatan dalam proses itu karena adanya pemisahan antara kaum petani dan perajin dari akses langsung terhadap pemilikan alat produksi . pasaran buruh muncul karena petani dan perajin tidak memiliki lahan untuk dipaksa untuk menjual tenaga kerja mereka dalam bentuk yang dibutuhkan untuk suatu kelas sosial yang sekarang memiliki pertanian dengan pabrik. Mereka terpaksa menjual tenaganya karena untuk elangsungan hidupnya . Dengan cara itu, kapitalis melahirkan bentuk baru buruh yang dapat dijual belikan seperti komuditas. Buruh yang dihomogenkan itu disebut dengan labour power (tenaga kerja) , yang asalnya dari buruh heterogen pada masa mode pre-capitalist.

Teori labour value bagi Marx tidak hanya dipakai sebagai alat analisis terhadap exchange ratio, tetapi justru dipakai sebagai sarana untuk memahami problem ketidakadilan dalam sistem kapitalisme , yaitu hubungan sosial dalam sistem masyarakat kapitalis. Suatu yang oleh pemikir – pemikir sosial lain tidak dianggap penting unit kekayaan yang disebut Komoditas oleh Karl Marx disebut dengan social hieroglyphic . Komoditas baginya tidak hanya dilihat sebagau suatu benda, tetapi tersembunyi hubungan sosial . sifat komuditas itu mengaburkan persepsi orang tentang realitas kapitalis yang oleh Karl Marx disebut dengan yang namanya the fetishism of commodities.artinya adalah suatu komoditas dapat ditukarkan seolah-olah karena fisiknya , padahal nilai tukar suatu komoditas itu justru terletak pada adanya hubungan sosial dengan tenaga kerja yang terkandung didalamnya. Melalui konsep fetishism itu, dapat dipahami kalau suatu komoditas mengandung dan membungkus persoalan kapitalisme . Ekonomi umumnya berfikir bahwa kekayaan yang datang dari tanah, buruh , dan modal merupakan hadiah dan sumbangan karena usaha memproduksi barang yang bermanfaat . padahal sebenarya tanah dan modal sepeti buruh dan hubungan sosial adalah hak yang disepakati oleh pemilik tanah dan modal untuk mengklaim produksi atas nama sumbangan yang telah dibuat oleh sumber dan modal mereka. Kerancuan tentang hak sosial ini bagi Karl Marx dianggap sebagai bagian utama dari fetishisme dalam kaptalisme.
Dalam sistem kapitalis , transfer kekayaan dari mereka yang memproduksi secara langsung (buruh) kepada mereka yang tidak ikut memproduksi (kapitalis) dikaji secara ilmiah . begitu tanah, buruh dan modal muncul sebagai sesuatu yang menghasilkan kekayaan sosial , konflik muncul dalam hubungan sosial karena mereka yang bekerja ( kelas pekerja ) mengklaim hak pemilikannya . elemen fetishisme dalam komoditas ini mengerikan karena ia merupakan bibit kekuatan untuk konflik dan bukan kerja sama. Karl Marx membuat komoditas menjadi sarana wawasan sosial – analisis sejati terhadap keseluruhan sistem kapitalisme.

Selanjutnya Karl marx menganalisis commodity labour powernya sendiri. Bagi Marx komoditas mempunyai dua aspek , yaitu aspek kegunaaan dan aspek perdagangan (exchange abillity ). Namun Karl Marx menemukan kandungan labour power didalamnya yang membuat komoditas mengandung use value yang menghasilkan “surplus” . Use value terdapat dalam produk kapitalis yang diproduksi oleh buruh. Salah satu syarat menjual “tenaga kerja “sebagai komoditas adalah buruh tak ada hak untuk mengklaim produk yang diciptakan atau yang dibuatnya. Misalnya handphone NOKIA yang dihasilkan oleh buruh atau pekerja perusahaan telephone seluler itu bukanlah milik buruh atau pekerja, melainkan milik NOKIA sebagai Suatu Perusahaan. Maka dari itu misalnya juga mobil yang dihasilkan pabrik menjadi milik pabrik . yang memiliki “Budak “ yakni buruh dan managemen. Karl marx menemukan rahasia utama dari kapitalis , bahwa profit sudah diperoleh sebelum produk dilempar ke pasaran , yakni profit diperoleh bukan karena perdagangan tetapi justru sebelum komoditas dijual , yakni ketika diproduksi . Sumber profit itu dicuri dari surplus value yaitu perbedaan nilai antara tenaga kerja yang dijual buruh dan nilai produk pada waktu akhir produksi.

Teori Surplus value(nilai lebih) ini merupakan analisis Marx yang amat penting tentang bagaimana eksploitasi atau pencurian antara buruh dan kapitalis terjadi. Intinya adalah perbedaan antara labour dan labour force . labour power adalah kemampuan untuk bekerja yang dibeli oleh majikan pada sewaktu dia menerima buruh untuk dia bekerja. Sedangkan labour adalah pembelanjaaan aktual dari energi manusia dan kepandaiannya yang dimiliki buruh pada waktu dia bekerja. Teori karl Marx tentang Surplus value menganggap bahwa harus ada perbedaan antara keduanya. Seseorang selalu dapat membeli kemmpuan bekerja dengan harga kurang dari nilai yang akan diciptakan ketika kemampuan tersebut digunakan dan komoditas diproduksi. Dalam pandangan Marx , lemahnya posisi buruh dan tekanan pengangguaan berjalan secara sistematis untuk menjaga nilai komoditas labour power pada level yang tidak memungkinkan bernilai kompetitif bagi kapitalis. Akan tetapi , kekuatan untuk menekan buruh ini tidak terjadi pada komoditas lain seperti mesin. Oleh karena itu, tidak ada lapisan permanen surplus dalam mesin. Yang ada hanya pada kaum buruh. Buruh sendiri mengandung sumber profit , ini membawa dampak besar pada nasib sistem kapitalisme.

Teori Surplus value ini sendiri menjelaskan masalah yang rumit dan berat didalam ekonomi , yaitu sumber profit. Ketidaksediaan untuk mendistribusikan profit dari satu kelas ke kelas yang lain merupakan persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Secara implisit , Adam Smith menyingung sumber profit yakni deduksi dari pembayaran buruh. Sejak saat itu , penjelasan mengenai profit tidak pernah muncul. Sumbangan Marx tidak hanya menyingkirkan ketidakjelasan yang membolehkan “tanah” dan “modal” muncul sebagai hubungan sosial tetapi juga penjelasan bagaimana tekanan ditingkatkan oleh kapitalis secara sistematis untuk menekankan nilai labour power sampai dibawah nilai komoditas . tujuan dari teori surplus value ini adalah untuk menjelaskan kehadiran dan kelangengan (keeratan) surplus yang terdapat dalam mode of production kapitalis.
Kita sering bertanya-tanya apakah elemen sistem kapitalisme itu sendiri ? Capital (modal) , menurut pendapat Karl Marx adalah hubungan sosial yang terkandung dalam komoditas. Capital bukanlah susunan peralatan . Buruh sekarang tergabung dalam mesin dan labour mati , yaitu mesin menghadapi tuannya (buruh). Buruh yang hidup harus mengadaptasi gerak temannya (mesin) , dan keharusan itu tidak dibangun untuk menyesuaikan dengan pengalaman buruh, tetapi untuk tujuan pengiritan dalam rangka meningkatkan surplus value setinggi (sebesar)mungkin, suatu sumber baru dari capital.

Semua orang tahu, kalau mesin diciptakan bukan untuk memudahkan pekerjaan , tetapi demi memaksimalkan hasil. Mungkin tujuan dari insinyur mesin adalah untuk efisiensi , tetapi tujuan itu bukanlah tujuan dari kapitalis .definisi “Efisiensi” dititikberatkan pada pencapaian hasil setinggi-tingginya melalui fisik dengan ongkos serendah-rendahnya . akan tetapi bagi kapitalis , hitungannya lebih pada tinnginya pencapaian keuntungan dari kerja itu.
Jadi, modal (capital) dalam mode of production kapitalis adalah hubungan sosial dari dominasi , suatu ungkapan tentang hierarki struktur kelas di masyarakat . konsep capital sebagai hubungan sosial yang mengungkap dominasi kelas memungkinkan kita melihat dorongan diri yang dikembangkan lebih dari sekedar rakus. Ini adalah proses perjuangan kelas yakni kelas yang dominan senantiasa menjaga posisi superioritasnya. Superioritas dilanggengkan secara terus-menerus dengan memperbaharui dan mengembangkan akumulasi kapital , sesuatu yang alat penekan kekuatannya pada buruh. Kapitalis berkembang karena hubungan sosial yang dominatif. Kapitalisme dikontrol oleh hubungan persaingan pasar, dan bukan elemen kontrak antara buruh dan modal. Disini kompetisi merupakan kekuatan dominan dari pasar . kompetisi sumbernya adalah dorongan ekspansi masing-masing kapital perusahaan.

Sistem kompetisi pasar memberi manfaat kepada buruh dan kapitalis . kapitalis memberi pekerjaan dan buruh menjual tenaga kerja kepada kapitalis . melalui konsep kerja ini, surplus value mengalir ke kapitalis. Dari surplus value lahir yang lain : profit, bunga, dan sewa tanah . yang menarik adalah bahwa berlawanan (kontradiksi) ini justru merupakan roh sistem ini. Gerakan ekspansi bagi semua kapitalis untuk mengembangkan modal membawa peningkatan kebutuhan buruh. Upah buruh naik, profit pun turun , dan kapitalis kemudian akan tetap ingin menjaga tingkat profit dengan satu-satunya cara, yaitu menggantikan buruh dengan mesin, suatu usaha untuk menekankan harga sehinga dapat mengalahkan pesaing. Itulah nature dari keadaan ini. Alasan penggunaan mesin mengganti buruh adalah agar surplus dapat meningkat. Mesin tidak pernah menjadi sumber surplus value karena persaingan akan mengurangi perbedaan harga. Oleh karena itu , kemampuan mesin untuk memberikan capital hasil surplus value akan gagal. Kontradiksi proses ekspansi berakibat jatuhnya tingkat profit yang diungkapkan Karl Marx dalam Capital volume III. Marx berpendapat bahwa menjatuhkan profit adalah konsekuensi dari kekuatan sosial. Marx menjelaskan usaha-usaha agar kapitalis tidak menurunkan profit, yakni : Meningkatkan Eksploitasi , menurunkan upah pekerja (buruh) dibawah nilai labour power , mengambil kesempatan dalam krisis bisnis dengan membeli mesin baru atau bahan mentah di bawah harga pasar, memanfaatkan penganguran untuk memproduksi produk lain dan menyalurkan surplus value keluar negeri melalui perdagangan luar negeri (internasional). Analisis ini yang dibahas dalam teori yang dikenal dengan law of motion sistem kapitalisme.

Harapan Marx adalah tingkat profit akan selalu erosi, tetapi terdapat tendensi kejatuhan fluktuasi , dan itulah krisis yang merupakan bagian integrasi proses ekspansi . law of motion merupakan sistem substansi kehancuran diri dari mesin terhadap buruh yaitu bisa di bilang kontradiksi yang inheren dalam ide kapital itu sendiri. Selain itu, persaingan antar dunia bisnis atau tendensi kontradiksi untuk melawan turunnya surplus value , tidak pasti membawa sistem pada titik rendah surplus value. Yang paling penting dalam hal ini adalah perubahan sistematis dalam ukuran dan kesatuan komando dalam perusahaan kapitalis. Marx menyatakan pendapatnya bahwa proses ini disebut sebagai kontradiksi dan sentralisasi modal. Ini merupakan proses pendewasaan perusahaan raksasa dengan operasi khususnya. Keberhasilan bisnis raksasa itu menjadi ciri kedewasaan kapitalisme. Memburuknya krisis mengubah politik dan sektor ekonomi. Pada saat perusahaan besar berkembang , ia akan menggusur kapitalis yang lemah . kelas sosial dalam kapitalisme terbagi dalam dua kelas yang bermusuhan : golongan besar mayoritas yang tidak mempunyai akses untuk kehidupan kecuali melalui pnenjualan labour power dan segolongan kecil kapitalis yang memiliki alat produksi. Sementara itu penekanan terhadap kelas pekerja secara perlahan akan membangkitkan kesadaran revolusioner . gerakan di dalam sistem membawa krisis yang akan menuju kehancuran kapitalisme itu sendiri. Dalam proses perubahan itu, pada hakikatnya tersembunyi teori perubahan sosial revolusi menuju tatanan masyarakat baru tanpa eksploitasi.

2. Post Marxisme

Post Marxisme adalah ideology kaum intelektual bekas kaum Marxist yang ingin memperbaiki nasib rakyat jelata melalui program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan borjuis. Post Marxisme berlawanan dengan Marxisme (ideology kaum buruh yang ingin memperbaiki nasibnya melalui suatu revolusi social). Dua ideology itu memiliki sejarah yang berbeda.

Sebagian besar dunia dewasa ini secara ekonomi dan politik dikuasai oleh kaum neo liberalisme berdasar konsep globalisme, yaitu kegiatan ekonomi yang tidak mengenal batas batas negara, modal dan teknologi bebas masuk keluar suatu negara tanpa hambatan oleh penguasa politik. Negara harus bersifat pasif terhadap kegiatan ekonomi, ia hanya berfungsi sebagai penarik pajak, penjaga dan pelayan lalu lintas modal yang beroperasi di negaranya. Peranan suatu negara harus tunduk kepada kegiatan ekonomi global. Dalam kondisi yang demikian. Pemilik modal besar dan pemilik teknologi canggih akan mengusai kegiatan ekonomi. Pemilik modal kecil dan pemilik teknologi sederhana terutama di negeri negeri sedang berkembang akan terpinggirkan, atau harus bersedia menjadi bawahan dari pemilik modal besar dan pemilik teknologi canggih. Kondisi yang demikian ini lazim disebut penghisapan bangsa oleh bangsa (l’exploitation de l’homne par homne), atau proses Suatu bangsa (bangsa bangsa yang sedang berkembang) menjadi kulinya bangsa bangsa yang telah maju, yang memiliki modal besar dan teknologi canggih.

Kaum Post Marxisme menangkap kesempatan ini. Mereka mengritik marxisme bahwa marxisme harus disesuaikan dengan kondisi objektif perkembangan kapitalisme global yang dikumandangkan oleh kaum neo liberalisme. Kaum marxis harus berhenti bicara soal perjuangan kelas dan revolusi. Mereka harus merevisi marxisme, disesuaikan dengan perkembangan kapitalisme global yang ingin menanamkan modalnya di seluruh dunia tanpa hambatan. Negara harus bersedia bekerjasama dengan kaum kapitalis global, agar rakyatnya dapat dimakmurkan. Konsep yang demikian membingungkan rakyat jelata hampir di seluruh dunia. Karena konsep tersebut nampaknya lebih mudah dijalankan, karena tidak perlu harus mengorganisir rakyat tertindas untuk melakukan revolusi. Dengan terciptanya kerjasama antara kaum post marxisme dengan kaum neo liberalisme dunia lebih mudah dikuasai kaum kapitalis global dan dapat melemahkan gerakan revolusioner hampir di seluruh dunia.

Bila teori Marxis percaya adanya kesadaran kelas dan pertentangan kelas, maka Post-Marxist lebih memercayai kesadaran sosial bersama (social consiusness) yang bersifat temporal, contingent, dan historis. Teori Marxis percaya akan terbangun kekuatan terorganisir kelas tertindas melawan kelas penindas, sementara Post Marxist percaya bahwa kontradiksi atau antagonisme ini bersifat sosial dan fluktuatif. Konstruksi dan rekonstruksi sosial dibangun berdasarkan reaksi atas kepentingan momen-momen tertentu dan hanya membentuk alinasi-aliansi sosial temporer. Tidak mesti ada kelas tertentu (semacam kelas proletar) di dalam pergerakan sosial, tetap cukup dibangun di dalam cita-cita sosial bersama di dalam konteks issu-issu tertentu dan tentu saja bersifat dinamis serta relatif. Dinamika sosial bergerak seiring dengan kehendak manusia mempertahankan identitasnya. Sebaliknya, teori Marxis percaya pada suatu cita-cita permanen tentang masyarakat sosialisme di mana alur sejarah akan bergerak secara deterministik dan memiliki keteraturan
Intinya adalah teori Post marxist menganggap bahwa perubahan sosial tidak hanya dapat dilakukan oleh kaum buruh seperti yang dikatakan oleh Marxisme. Tapi gerakan sosial dapat dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial yang memiliki kepentingan untuk melakukan perubahan. Gerakan perlawanan menurut post marxist bukan lagi tentang perlawanan kelas, tetapi sudah keluar dari konflik perburuhan, yang dapat diartikan bahwa gerakan perlawanan di zaman sekarang lebih luas. Dan aktor dari gerakan sosial bisa mencakup kelompok kelompok sosial lain, dan bukan dari kelas proletar , tapi bisa kelas menengah dan kaum intelektual ataupun kelompok pemuda. Selain itu post marxis memberikan gambaran pada kita bahawa di zaman sekarang ini pekerja atau buruh dalam sistem kapitalisme tidak lagi melakukan protes akibat upah yang sangat rendah. Di zaman sekarang saya contohkaan bahwa buruh di eropa memiliki upah atau gaji yang sangat memuaskan. Kita bisa lihat dalam industri sepakbola di eropa. Sepakbola bukan lagi olahraga tetapi juga sudah merupakan ladang bisnis yang dimiliki oleh para jutawan eropa yang memiliki klub sepakbola. Pemain-pemain bola seperti wayne rooney, lionel messi, cristiano ronaldo, frank lampard merupakan kaum pekerja atau buruh dalam industri permainan ini. Tapi apa yang kita lihat ? Mereka memiliki penghasilan tinggi, tenar, memiliki barang mewah dan bergelimang harta. Sehinnga post marxist menyangkal pendapat marxis bahwa buruh kekurangan upah dan dieksploitasi oleh kaum kapitalisme. Karena pada zaman sekarang buruh telah dapat memenuhi kebutuhannya dan penghasilan mereka sangat tinngi menurut keahliannya dan kaum buruh tidak mungkin lagi melawan kapitalis selama kapitalis tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka.

3.MARXIS DAN POST MARXIST
Eksploitasi ekonomi dan ketergantungan

Dalam analisis marxisme yang lama diatas, perubahan sosial sangat terfokus dan direduksi pada perubahan struktur relasi ekonomi. Dalam teori perubahan sosial yang terfokus pada perubahan ekonomi seperti itu , aspek lain termasuk kebudayaan , hegemoni ideologi , pendidikan diskursus, serta relasi gender tidak diperhitungkan dalam perubahan sosial. Akan tetapi , buruh memiliki peran sentral dalam perubahan sosial. Analisis seperti ini mengakibatkan gerakan buruh dianggap pelaku utama perubahan sosial. Analisis yang mereduksi sistem kapitalisme dalam hubungan majikan-buruh dalam relasi ekonomi ini sudah banyak direvisi. Salah satu revisinya adalah analisis dialektika antireduksionis dan anti esensialis yang dipelopori Althusser . bagi penganut ini , sistem kapitalisme merupakan saling keterkaitan hubungan yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek yang seperti pengetahuan dan teknologi pertanian, kebijaksanaan politik pemerintah , penanaman modal dan kapital multinasional , serta proses eksploitasi kelas.

Pada dasarnya teori politik ekonomi yang menggunakan perspektif kelas , lebih mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari proses pembangunan di dunia ketiga . namun sebelum melihat hubungan pembangunan dan ekonomi terlebih dahulu akan akan saya diuraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kelas. Dalam perspektif sosial, politik, budaya , dan ekonomi. Resnick dan Wolf (1978) mendefinisikan kelas sebagai proses dalam masyarakat yang disatu pihak ada anggota masyarakat menduduki posisi tertentu dalam proses tersebut , yakni bekerja dan menghasilkan nilai lebih (buruh maupun buruh tani) , sedangkan dipihak lain adapula anggota masyarakat yang tidak bekerja (majikan) yang mengambil dan mendistribusikan nilai itu dalam formulasi sosial kapitalis yang disebut dengan kaum kapitalis. Proses kelas ini disebut sebagai proses kelas utama (fundamental). Hubungan antara posisi dua kelas menentukan keberadaan kelas menengah perantara atau subsumed class.

Dalam Pengertian ini , proses kelas berarti suatu proses pengambilan nilai lebih dari pekerja atau buruh penghasil langsung nilai itu. Perannya dalam formasi struktur sosial dan perubahan sosial terletak pada analisis hubungan antara penghasil dan pengambil nilai lebih dan hubungannya dengan bagian nonkelas dalam masyarakat yakni mereka yang bertugas sebagai pendistribusi nilai lebih tersebut. Maksudnya adalah kelas menengah diberikan pada mereka yang menduduki posisi dalam pendistribusian nilai lebih. Yang diberikan pada bagian lain non-kelas dari kehidupan seperti manager, distributor, tentara, polisi, peneliti, pengembang, media massa , dan lain-lain.
Namun demikian, keberadaan kelas utama sangat tergantung pada kelas menengah perantara dan sebaliknya. Didalam perusahaan misalnya posisi pedagang contohnya, posisi pedagang perantara yakni mereka yang menduduki kelas menengah perantara adalah distributor. Gaji mereka berasal sumber yang sama, yakni dari nilai lebih hasil pekerja. Namun, keberadaan kelas menengah perantara itu memungkinkan proses kelas utama berlangsung. Dengan kata lain, proses kelas utama sangat tergantung pada bagaimana pedagang memasarkan produknya. Kaitan antara proses kedua kelas ini disebut dengan proses kontradiksi yang berkaitan. Kontradiksi juga terjadi antara kalangan kelas utama untuk mendapatkan lebih banyak lagi nilai lebih yang dihasilkan oleh proses kelas utama.
Dari uraian diatas dapat dikatakan kalau sistem ekonomi yang digunakan oleh pembangunan mengandung ketidakadilan , karena ada kelompok masyarakat yang memproduksi nilai lebih yang diambil oleh mereka yang tidak bekerja . mereka tidak diajak bernegosiasi tentang berapa upah mereka serta tidak diberi kebebasan untuk bernegosiasi mendidik diri untuk mampu memperjuangkan nasibnya. Sebagai contohnya adalah :

“ Ketidakadilan yang sering terjadi pada kaum buruh ataupun petani di pedesaan.”

Dimana setiap kebijakan kultural sangat tergantung pada kelas utama yang terjadi pada formasi sosial dipedesaaan negara dunia ketiga. Aparat program revolusi hijau dari tingkat lokal, nasional, dan internasional pada dasarnya menerima nilai lebih yang diterima dari hasil keringat petani pedesaan dan sebagai imbalannya mereka mengupayakan berbagai hal untuk memuluskan proses kelas di wilayah pedesaan tersebut. Yang dimaksud dengan proses kelas pedesaan adalah suatu proses dimana para petani yang bekerja dan menghasilakan Nilai Lebih , tetapi nilai lebih tersebut diambil oleh orang yang tidak bekerja (majikan petani yang menggarap) lalu didistribusikan kepada kelas menengah perantara(subsumed class) , termasuk pemilik tanah , bunga kredit, benih, pupuk, dan pestisida yang di danai oleh Bank Dunia (World Bank) serta pajak kepada pemerintah. Proses kelas tersebut juga bergantung pada stabilitas politik, pengetahuan revolusi, hijau, teknologi , teknologi pertanian. Jadi, relasi struktural dalam program revolusi hijau tidak saja terbatas dalam satu negara melainkan berdimensi global. Misalnya saja Bank Dunia dalam program itu mengirim tenaga ahlinya kepedesaan Dunia ketiga untuk memberi bimbingan atau arahan kepada petani, dan sebagai imbalannya mereka menerima bagian dari surplus value yang dihasilkan petani sebagai kelas perantara asing. Demikian halnya benih padi dihasilkan oleh perusahaan Multinasional yang dibeli dari hasil proses kelas utama pedesaan. Selanjutnya buruh tani pulang kerumah , dan dirumahnya mereka melangsungkan hubungan sosial feodal dengan keluarganya. “

Seluruh penjelasan ini, menggambarkan bahwa dari perspektif dialektis masalah dunia ketiga tampak sangat kompleks dan saling terkait . Pembangunan menciptakan masalah struktural dan sebaliknya proses ekonomi , politik dan kultural di dunia ketiga juga membentuk konsep pembangunan. Overdeterminasi antara pembangunan dengan proses ekonomi , politik, dan kultural ini berlangsung saling berhubungan secara kompleks melalui proses kelas dan kondisi yang melanggengkan seperti ideologi gender , kebijakan ekonomi , dan pembangunan nasional, perdagangan internasional, tekanan politik, hegemoni kultural bank dunia dan negara-negara kapitalis maju dan banyak hal lainnya.

Implikasi yang dikemukakan oleh althusserian ini adalah hal pokok dalam teori perubahan sosial. Pada dasarnya kritik Althusserian ini adalah pada pemahaman kelas yang deterministik memiliki dampak pada teori perubahan sosial sebagai berikut : Pertama, konsep kelas yang umumnya diyakini baik oleh pengikut Marxisme maupun bukan marxis adalah berdasarkan pada wealth atau kekayaan . atas dasar itu pembagian kelas semata didasarkan pada kekayaan yang dimiliki oleh seseorang . jika kekayaan yang dimiliki sangat besar , ia disebut kelas elite , sementara mereka yang tidak memiliki kekayaan disebut kelas bawah. Pandangan tersebut membawa impak bahwa masyarakat tanpa kelas yang dicita-citakan oleh Marx ditangkap sebagai sama rata sama rasa. Pandangan ini pernah dipraktekkan di Uni soviet dan beberapa negara yang menafsirkan teori kelas. Sementara itu Althusser justru melihat persoalan kelas adalah persoalan ketidakadilan yang berupa surplus value appropriation yang arti harfiahnya adalah pencurian nilai lebih, jadi yang dipersoalkan oleh mereka bukan kekayaan itu sendiri , melainkan bagaimana suatu kekayaan didapatkan . kritik ini membawa perubahan sosial atau proses masyarakat tanpa eksploitasi yakni tanpa pencurian terselubung.

Implikasi kedua adalah , dari siapa yang harus memperjuangkan keadilan soasial. Dalam paham kelas Marxisme , yang bersandarkan pada wealth , perubahan sosial dan perjuangan kelas difokuskan pada gerakan Buruh. Sementara bagi penganut post marxist , perubahan sosial tidak bisa lagi difokuskan pada gerakan buruh , melainkan pada keseluruhan eksponen gerakan sosial . hal ini berangkat dari asumsi bahwa struktur sosial ikut berbicara dalam sistem kapitalisme . para pemilik modal atau kapitalis tidak lagi berdiri sendiri melainkan merupakan bagian dari struktur yang lebih luas. Para kapitalis , bukan lagi pemilik modal melainkan mendapat pinjaman dari Bank. Untuk mendapatkan pinjaman, pemerintah memiliki peran untuk memberikan rekomendasi. Demikian halnya hasil eksploitasi dari buruh juga tidak semata dimiliki oleh pemilik modal, melainkan harus didistribusikan kepada kelas menengah lainnya dalam bentuk bunga bank, pajak, dan untuk riset penelitian. Pajak kemudian di distribusikan untuk banyak hal seperti proses legislasi, keamanan, pendidikan, bahkan kegiatan kesenian, dan kebudayaan . sebagai balasan mereka yang mendapat bagian dari keringat buruh ini harus melakukan legitimasi sistem kelas yang ada.

Dengan begitu, proses kelas bagi paham ini melibatkan banyak entitas dalam masyarakat . atas dasar itu, perubahan sosial tidak bisa lagi hanya difokuskan pada gerakan buruh. Misalnya saja pada pandangan Post Marxist, kalau gerakan kaun Gay (homoseksual) dapat melakukan perubahan akibat dari perlawanan mereka yang menuntut adanya Pernikahan sesama jenis di Portugal tahun 2009. Ataupun gerakan perlawanan yang sama yang dilakukan kaum homoseksual di beberapa negara bagian AS, dan hasilnya : beberapa negara bagian tersebut ada yang mensyahkan pernikahan sesama jenis.
Hanya saja, teori ini masih dalam perkembangan dalam menganalisis setiap kasus new social Movement. Dan Menurut Pendapat saya jika dibandingkan dengan teori Marxis, teori Post marxis lebih baik atau lebih kompleks dalam menjelaskan berbagai fenomena gerakan sosial, maksudnya adalah Post Marxist lebih luas cakupan berfikirnya dibandingkan dari Marxisme. Jika marxisme hanya berkutat pada perlawanan kaum proletar pada sistem Kapitalisme, maka Post Marxist lebih membawa cakrawala bertindak dan berfikir kita bahwa setiap orang atau manusia dapat melakukan pembaharuan atau terlibat dalam proses perubahan sosial. Dan dizaman globalisasi sekarang ini, dimana kapitalisme adalah sistem yang sangat sentral Post marxist menjelskan pada kita untuk memanfaatkan alat-alat kelengkapan dari sistem demokrasi dan kapitalisme itu untuk melakukan perubahan yang lebih baik.

BAB III
KESIMPULAN

Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya “kepemilikan pribadi” dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari marxisme Ideology Marxisme lahir dari kesadaran kaum buruh untuk mengubah nasibnya dari penindasan dan penghisapan kaum kapitalis melalui revolusi social. Marxisme merupakan senjata idiil kaum buruh dan buruh menjadi senjata materiil Marxisme.

Sedangkan post Marxisme menawarkan bentuk gerakan sosial baru bukan hanya bergantung pada gerakan buruh, tapi gerakan itu bisa dilakukan oleh kelompok sosial lainya. Dan teori ini dapat menjelaskan yang belum bisa dijelaskan oleh teori marxist terkait kapitalisme dizaman globalissi terkait dengan buruh dan perlawanan kelas sosial lain.

DAFTAR PUSTAKA

Brewer, Anthony. ” Kajian Kritis DAS KAPITAL KARL MARX , CV. ADIPURA , Jakarta 1999

Fakih, Mansour , “ runtuhnya teori Pembangunan dan globalisasi “,Yogyakarta Insist press, 2005.

Hashem, “agama marxist dan asal usul atheisme dan fenomena kapitalis “, Surabaya,Yayasan Nuansa cendekia, 2001.

Held, David dan Giddens, Anthony ,” perdebatan klasik dan kontemporer mengenai Kelompok, Kekuasaan dan konflik”,Jakarta, CV Rajawali 1982

Mandel, Ernest , “tesis-tesis pokok Marxisme “,Yogyakarta Nailil printika, 2006

Ritzer ,george. “ Teori Sosiologi Modern “, Jakarta, Prenada Media, 2004.

wahid situmorang, Abdul, “gerakan sosial” , Yogyakarta pustaka pelajar, 2007.

SUMBER INTERNET

Dikutip dari http://muttaqiena.blogspot.com/2009/01/marxisme-klasik-bunga-rampai-pemikiran.htm

Dikutip dari , http://www.polarhome.com/pipermail/gmni/2002-July/000015.html

Dikutip dari : http://taufandamanik.wordpress.com/2010/07/28/psikologi-massa-wacana-kolektif-dan-perubahan-sosial/

Korupsi dan Otonomi Daerah

Korupsi di Era Otonomi Daerah . “ Suatu Tinjauan Kasus dari indeks korupsi hasil Penelitian World Bank 2007 “
a. Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tanggannya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi dijadikan sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari daerah otonom menjadi Negara dalam Negara. Daerah otonom adalah batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
Ada dua tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrative. Tujuan Politik akan memposisikan Pemda sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat local dan secara nasional untuk mempercepat terwujudnya civil society. Sedangkan tujuan administrative akan memposisikan Pemda sebagai unit pemerinthan di tingkat local yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif dan ekonomis. Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :
1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan keuangan
4. Pertahanan dan keamanan
Era reformasi menjadi titik tolak bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru ke era desentralisasi. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap otonomi daerah agar bisa membawa perubahan-perubahan dalam sistem bernegara. Sayangnya desentralisasi membawa virus maraknya korupsi di daerah. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional. Selain itu, sejatinya otonomi daerah lahir sebagai upaya untuk membongkar sentralisme kekuasaan (centralism of power) terutama dalam hal tata relasi pusat dan daerah. Artinya, desentralisasi dan demokratisasi menghendaki adanya pemencaran kekuasaan. Karena kekuasaan yang terlalu besar, akan disalahgunakan dan cenderung korup . Namun, pada ranah implementasi, pelaksanaan otonomi daerah justru jauh panggang dari api. Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk LIPI (2007) dan UNDP (2008), memperlihatkan bahwa agenda ini lebih menunjukkan kegagalan daripada wujud kesuksesannya. Kegagalan yang sangat nyata adalah nampak dari “terdesentralisasikannya” korupsi ke daerah, sehingga banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa UU No 22/1999 yang kemudian diubah menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah memicu kegairahan baru yang membuka ruang kebebasan lebih bagi masyarakat dan elite lokal. Namun, kebebasan itu justru dipahami berbeda oleh para elite lokal sebagai kebebasan dalam berbagai hal.
b. Korupsi dan Desentralisasi
Perkembangan suatu negara sangat ditentukan dari pembangunan yang dilakukannya. Tidak ada suatu negara yang ingin maju tanpa dilakukannya pembangunan. Begitu pentingnya pembangunan sebagai sebab dari kemajuan maka banyak kemudian para pakar mulai meneliti dan merumuskan teori-teori pembangunan beserta dampak yang dihasilkan. Hasil dari berbagai penelitian yang telah dilakukan para ahli dijadikan landasan dalam menetapkan arah dan strartegi untuk mencapai kemajuan sesuai dengan yang diharapkan.
Indonesia sebagai salah satu negara yang sampai saat ini masih menyandang “gelar” negara berkembang sudah barang tentu akan sangat membutuhkan pembangunan yang tepat sasaran sebagai upaya untuk mempercepat langkah menuju terciptanya kemajuan di segala bidang. Untuk merealisasikan hal ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah termasuk di dalamnya yaitu otonomi daerah.
Otonomi daerah dibuat dengan tujuan agar daerah-daerah dapat mengelola secara mandiri segala sumberdaya, keuangan, maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah. Antusias yang tinggi “untuk meningkatkan kemajuan daerah” terlihat dari banyaknya daerah-daerah yang meminta dimekarkan sehingga terjadi pemekaran daerah besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang menarik dari “proses mekarnya suatu daerah” ini adalah menjamurnya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum yang bernama pemimpin/petinggi di daerah.
Kasus korupsi dinegeri ini agaknya memang sudah menggurita dari berbagai lapis dan lini birokrasi. Ketika otonomi daerah (otda) digulirkan, banyak kalangan menyambutnya dengan sikap optimis . rasa bosan dan trauma terhadap kekuasaan monolitik yang bertumpu di Jakarta, disadari atau tidak telah melahirkan Era Baru yang dinilai akan sanggup menyejahterakan rakyat. Otonomi daerah diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan potensi genius lokal sehingga kesenjangan ekonomi antar daerah bisa dikurangi, tingkat kesejahteraan makin merata , rakyat makin makmur , bangsa kian mandiri, dan muncul semangat lokal berbasis global untuk memicu adrenalin-adrenalin baru dalam membangun pranata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun apa yang terjadi ? bagaimana implementasinya ? jawabannya sungguh diluar dugaan. Semenjak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ini digulirkan, daerah justru menjadi sarang korupsi yang kian sulit terkontrol. Bupati/ Walikota, anggota Dewan, bagaikan pemimpin baru yang menggunakan pedang kekuasaan secara semena-mena untuk memanjakan naluri dan kemaruk politik. Siklus Pilkada lima tahunan menjadi ajang kompetisi “sesaat” untuk bersaing menggunakan ilmu pemalingan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Mereka yang diuntungkan secara politik makin angkuh dan menepuk dada .sementara mereka yang dianggap sebagai saingan politik harus disingkirkan dari percaturan kekuasaan ditingkat lokal. Praktik korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan melibatkan semakin banyak aktor ini tentu menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi. Yang mengkhawatirkan adalah, sebagian besar praktik korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelas-jelas di pilih oleh rakyat.
c. Desentralisasi penyebab maraknya Korupsi : Tinjauan Kasus dari indeks korupsi hasil penelitian World Bank tahun 2007
Negara Indonesia pada era reformasi telah membangun suatu komitmen yang tinggi tentang penegakan supremasi hukum di tanah air. Semangat reformasi kemudian bergema dan memberikan angin segar bagi setiap lapisan masyarakat yang tentunya para pencari keadilan. Pemerintah tidak lagi memberikan suatu keistimewaan (previllage) berupa “kekebalan hukum” bagi para kroni-kroninya yang telah melakukan tindak pidana korupsi seperti pada masa orde baru.
Di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah telah mengambil sikap yang keras terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menjadi penyakit dan menggorogoti setiap sendi dalam masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Suatu kejahatan luar biasa karena telah merugikan keuangan negara dan tentunya mengakibatkan rakyat Indonesia semakin menderita.
Sikap tegas dari pemerintahan Indonesia untuk memerangi korupsi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terbukti praktik korupsi semakin merajalela. Hingga negara Indonesia tepat bila dikatakan surga bagi koruptor. Pernyataan ini sangat beralasan. Bila dilihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia versi Worl Bank 2007. Sejarah mencatat praktik korupsi di Indonesia sudah tumbuh subur dari masa ke masa. Praktik korupsi seiring dengan jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Indonesia. Suatu niat suci tetapi telah disalahartikan.
Dari masa ke masa praktik korupsi di Indonesia semakin meningkat dan meluas. Hal tersebut seiring dengan kondisi pemerintahan yang berlaku. Praktik korupsi pada masa orde lama tidaklah tercium karena kondisi politik dan ekonomi pada saat itu belumlah stabil. Berbeda halnya pada masa orde baru praktik korupsi lebih banyak dipertontonkan para elit negeri ini. Orde baru dengan penerapan sistem perekonomian yang berorientasi pada karakteristik “top down” mengakibatkan praktik korupsi berkutat di wilayah Presiden dan para kroni-kroninya. Tingkat kesejahteraan juga hanya berputar di pusat.
Setelah tumbangnya rezim orde baru semangat barupun tumbuh. Era reformasi membawa angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat menonjol terlihat dari segi penyelenggaraan pemerintahan yang bukan lagi terpusat di Ibukota negara (sentralisasi). Politik sentralisasi kemudian mengarah ke sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).
Semenjak politik desentralisasi diberlakukan pada bulan Januari 2001 telah membawa perubahan yang cukup besar bagi daerah dalam proses pengelolaan kekuasaan. Proyek politik desentralisasi telah memberikan “porsi” kekuasaan yang besar terhadap daerah. Implikasinya adalah kelompok elit politik lokal lebih memiliki akses dalam mengontrol sumber daya kekuasaan, dan lebih banyak terlibat dalam proses politik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan dasar hukum berlakunya sistem desentralisasi. Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewajiban dalam mengatur daerahnya sendiri (asas otonomi). Tujuan utama dari desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewahan suatu daerah. Pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan tugas pemerintah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
Kekuasaan besar yang dimiliki pemerintah daerah, sangat rawan untuk disalahgunakan. Lord Acton seorang bangsawan Inggris terkenal dengan kalimat pendeknya mengemukakan “kekuasaan cenderung korup”. Diktum ini sesuai dengan wajah penguasa dengan konsep desentralisasi sekarang ini. Desentralisasi telah membentuk “Raja-Raja” baru di daerah. Pihak eksekutif maupun legislatif (DPRD) telah melakukan perselingkuhan dalam melanggengkan praktik korup. Dua lembaga yang memiliki otoritas dalam hal mengatur dan mengelolah anggaran. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah saling menimbulkan ketergantungan kepentingan yang menciptakan praktek-praktek korupsi , hal ini terindikasi dari hasil penelitian World Bank melalui Justice for the Poor Program. Studi itu juga mendokumentasi bagaimana aktor pendorong seperti LSM, jaringan kerja anti korupsi, akademisi, dan komponen masyarakat sipil lain di tingkat lokal yang terlibat dalam penyelesaian kasus korupsi menemui sukses atau kegagalan. Dan, The Local Governance Corruption Study diadakan di lima propinsi (Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat) dan meliputi 10 kasus korupsi besar yang melibatkan anggota DPRD dan pemerintahan daerah.
Data Korupsi di Tingkat Daerah
Sumber Data Kurun Waktu Jumlah Kasus Tersangka/Terdakwa/Terpidana
Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Hingga September 2006 265 kasus 967 anggota DPRD
Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia 46 kasus 61 kepala daerah (eksekutif)
Catatan ICW (Indonesian Corruption Watch) Sepanjang 2004 48 kasus DPRD dan eksekutif
Sepanjang 2005 47 kasus Eksekutif
Sepanjang 2007 69 kasus Eksekutif
Sumber : Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi, World Bank, Mei 2007.

Modus korupsi di daerah pun bermacam-macam. Menurut hasil penelitian World Bank yang telah dilakukan sejak Mei hingga November 2006, modus korupsi yang dilakukan legislatif di daerah dilakukan dengan memperbanyak dan memperbesar mata anggaran dalam RAPBD, menyalurkan APBD kepada yayasan milik anggota DPRD serta memanipulasi dana kegiatan atau perjalanan dinas.
Sedangkan di tingkat eksekutif, korupsi dilakukan dengan menggunakan sisa dana tanpa prosedur, penyimpangan prosedur pengajuan, pencairan dana kas daerah, pemakaian sisa dana APBD serta memanipulasi proses pengadaan barang dan jasa. Modus ini tidak berubah dari yang sebelum-sebelumnya, ungkap, peneliti dari World Bank.
Fakta tumbuh suburnya praktik korupsi yang dilakukan pemerintah daerah dapat juga dilihat berdasarkan laporan Dr. M. Umar Hasibuan (Staf Khusus Menteri Dalam Negeri) juga mengemukakan bahwa aktor utama terjadinya praktik korupsi di daerah dilakukan oleh Walikota/Bupati. Sejak tahun 2004-2011 tercatat 16 wali kota/plt wali kota menjadi tersangka, 1 wali kota menjadi saksi, dan 8 wakil wali kota terkait dengadianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya, sehingga selisih anggaran tersebut “ditilap” oleh eksekutif dan legislatif. Keempat, biaya operasional fiktik. Salah satu modus operandi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunker atau ngelencer tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala ada kunker fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif.
Menanggapi hasil studi World Bank diatas, dapat dikatakan bahwa kontrol pemerintah yang dulu kuat, kini tak lagi kokoh. Penyebabnya adalah UU Otonomi Daerah, yang telah jelas membagi kekuasaan politik kepada DPRD dan kekuasaan keuangan kepada Kepala Daerah. Kontrol pemerintah pusat tidak sekuat dulu dan ada perubahan relasi politik di tingkat eksekutif dan legislatif di daerah. hubungan antara DPRD dan kepala daerah saling menimbulkan ketergantungan kepentingan yang menciptakan praktek-praktek korupsi. Terutama pada musim-musim tertentu. Saat pemilihan kepala derah, penetapan APBD dan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.
Hasil penelitian World Bank itu juga memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat sipil mempunyai peran sebagai pemain kunci dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia. Pendapat ini tentu tidak sepenuhnya benar, sebab pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan jika hanya mengandalkan gerakan sosial. karena pengungkapan yang dilakukan masyarakat menjadi tidak berguna jika proses hukumnya kandas di tengah jalan karena ketidakseriusan aparat penegak hukum. Karena itu, yang satu (gerakan sosial kelompok masyarakat sipil) tidak menjadi lebih penting dibanding yang lainnya (proses hukum)

Kesimpulan
Menjamurnya korupsi di daerah dapat dilihat melalui tiga persoalan penting. Pertama, sadar atau tidak, program otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah. Karenanya, program desentralisasi ini hanya memberi peluang kepada elite lokal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah, yang rawan terhadap korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Kedua, tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah. Program otonomi daerah telah memotong struktur hierarki pemerintahan, sehingga tidak efektif lagi control pemerintah pusat ke daerah karena tidak ada lagi hubungan struktural secara langsung yang memaksakan kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan bertanggunjawab ke DPRD. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah hanya fungsional, yaitu hanya kekuasaan untuk memberi policy guidance kepada pemerintah daerah tanpa diikuti oleh pengawasan yang memadai.
Ketiga, legislatif daerah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol. Justru sebaliknya terjadi kolusi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terjadi, sementara kontrol dari kalangan civil society masih lemah.
Yang perlu digarisbawahi, adanya lembaga kontrol seperti DPRD yang secara konstitusi harus mengawasi kebijakan pihak eksekutif (pemerintah daerah) tidak berarti peluang adanya penyelewengan dan korupsi menjadi hilang. Justru ketika kolusi terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif, sangat sulit bagi masyarakat untuk melakukan kontrol.
Langkah Strategis
Terkait berbagai problematika otonomi daerah tersebut, menjadi sangat urgen bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas dan strategis. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah, Pertama, segera merevisi UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama masalah pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah dan terkait pasal 126 yang memuat status kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Selama ini, dasar hukum tersebut memberi ketentuan bahwa sejauh belum menjadi terdakwa dan tuntutannya kurang dari lima tahun penjara, mereka bisa bebas dan tetap menempati jabatannya.
Status sebagai pejabat negara juga kerap menyulitkan aparat penegak hukum ketika akan menahan dan memeriksa mereka. Undang-undang mengharuskan pemeriksaan terhadap kepala daerah atas izin presiden. Sedangkan izin tersebut juga harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit. Dengan merevisi undang-undang tersebut, diharapkan gubernur, bupati/walikota yang tersangkut kasus korupsi akan dinon-aktifkan begitu menjadi tersangka. Jabatan dan hak mereka akan diberikan kembali jika penyidikan kasusnya dihentikan.

Kedua, pemerintah juga dapat mengefektifkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memerangi korupsi di daerah yang semakin menggurita. Argumentasi ini didasarkan pada kapasitas legal yang dimiliki KPK untuk untuk masuk ke semua lembaga negara dan melakukan evaluasi untuk pencegahan korupsi. Sebelum itu ditempuh, tentu langkah yang harus diambil adalah penguatan posisi KPK di daerah, yakni dengan pembentukan KPK di daerah.
Ketiga, penting untuk menerapkan asas pembuktian terbalik. Asas pembuktian terbalik merupakan aturan hukum yang mengharuskan seseorang untuk membuktikan kekayaan yang dimilikinya, sebelum menjabat dibandingkan setelah menjabat. Serta darimana sumber kekayaan itu berasal. Jika kekayaan melonjak drastis dan bersumber dari kas Negara atau sumber lain yang ilegal, tentu merupakan tindak pidana korupsi.
_____________________________________________________________
Daftar Pustaka

Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah , Penerbit Erlangga Jakarta, 2004.

Haris, Syamsuddin , Desentralisasi dan otonomi daerah : desentralisasi, demokrasi & akuntanbilitas pemerintahan daerah, LIPI Press jakarta, 2005.

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

http/www. Catatan dari Sawali Tuhusetya “ jadikan korupsi sebagai musuh bersama “.html

http://lailamaharani.blogspot.com/2011/05/otonomi-daerah.html

http://www.investor.co.id/home/otonomi-daerah-dan-menjamurnya-korupsi-di-daerah/

http://www.negarahukum.com/hukum/desentralisasi-dalam-%E2%80%9Ccengkraman%E2%80%9D-korupsi.html

http://politik.kompasiana.com/2011/10/12/korupsi-dan-kepala-darah-era-otonomi-daerah/

pelaksanaan sistem Presidensial di Indonesia

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

A. Pengantar
Negara-negara Demokrasi dapat dijalankan dengan beberapa sistem pemerintahan . Sistem pemerintahan dalam hal ini berkaitan dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dibedakan dalam tiga macam, yaitu:
1. Sistem Parlementer
Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama parlemen. Kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh raja, ratu, presiden, ataupun sebutan lain yang sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara bersangkutan, sedangkan jabatan kepala pemerintahan biasanya disebut perdana menteri (prime minister).
2. Sistem Presidensial
Karakteristik sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, baik secara langsung atau melalui perwakilan, untuk masa jabatan tertentu, dan presiden memegang sekaligus jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.Sebagai kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing. Kabinet tidak bertanggungjawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggung jawab secara individual kepada presiden.
3. Sistem campuran (Semi Presidensial) yang mengandung unsur dua sistem pemerintahan (presidensial dan perlementer). Sistem pemerintahan Campuran (Semi Presidensial) adalah sistem yang menyatukan banyak keuntungan dari Presidensial dan parlementer murni. Perubahan antara fase presidensial dan fase parlementer memecahkan masalah kemandegan eksekutif-legislatif yang merupakan kelemahan paling buruk dari Presidensial. Selain itu sistem ini menggabungkan kelebihan Pemilu Langsung yang Demokratis dan masa jabatan tetap yang dihubungkan dengan pemerintahan pemerintahan Presidensial dan Fleksibilitas Kabinet Parlementer serta perdana Menteri.
Sebuah sistem pemerintahan demokratis lahir seiring dengan munculnya perspektif dispersion of power. Perspektif yang mengharuskan adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari adanya pengepulan kuasa di satu tangan. Dispersion of power merupakan salah satu implikasi dari asumsi dasar Lord Acton yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung melahirkan korupsi dan kekuasaan yang absolut akan cenderung menimbulkan penyimpangan yang absulut juga. Trend demokratisasi yang sedang berlangsung berdampak pada munculnya sistem pemerintahan yang demokratis. Dan salah satu sistem pemerintahan yang dianggap demokratis adalah sistem pemerintahan presidensial yang dicoba diadaptasikan di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan pasal tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial.
Sistem presidensial sebagai pilihan sistem pemerintahan di Indonesia telah melalui proses perdebatan panjang dari para founding fathers dengan memahami konteks Indonesia pada masa itu. Namun perdebatan ini seakan terhenti dan tidak pernah dibicarakan pada masa kini. Indonesia telah menemukan pilihannya yaitu sistem pemerintahan presidensial. Melihat konteks Indonesia yang sangat plural dan dengan sistem multi partai, timbul pertanyaan apakah pilihan Indonesia sudah tepat atau justru menimbulkan banyak dilema dan permasalahan dalam prakteknya. Sistem pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) sekaligus sebagai kepala negara (head of state). Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut undang-undang dasar. Karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan.
Presidensial merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana president as a single chief excecutive. Kekuasaan eksekutif berada di tangan seorang presiden dan tidak terbagi. Pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dipikirkan ketika Indonesia memilih sistem presidensial, beberapa diantaranya adalah: kekuasaan presiden lebih terlegitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, adanya paralelisme antara lembaga eksekutif dan legislatif, mendukung berlangsungnya checks and balances dan saling supervisi untuk mencegah penyimpangan kekuasaan. Besarnya kekuasaan presiden akan mempercepat pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu. Dan masa jabatan presiden yang pasti memungkinkan terjadinya stabilitas pemerintahan, dibandingkan dengan sistem parlementer dimana perdana menteri bisa dijatuhkan sewaktu-waktu. Sistem presidensial cenderung lebih stabil. Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bukti bahwa sampai tahun 1985, 13 dari 40 rejim (31%) negara dunia ketiga yang menganut sistem parlementaria jatuh akibat kudeta atau revolusi. (Riggs:1993)
Tulisan saya ini akan mencoba sedikit mengulas dilema, anomali dan permasalahan implementasi sistem presidensial di Indonesia. bagaimanakah implementasi sistem presidensialisme di Indonesia? Apakah sistem ini sudah bejalan sesuai harapan ? Beberapa kasus akan membantu menggambarkan permasalahan-permasalahan mendasar dalam praktek presidensialisme di Indonesia. Khususnya, dilema hubungan eksekutif dan legislatif dan permasalahan internal eksekutif dalam konteks multi partai.
B. Pembahasan
Jika sistem Pemerintahan Parlementer terkait dengan perkembangan sistem Parlementer Inggris, sistem pemerintahan Presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam literatur dinyatakan , Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran Presidensial , tetapi juga contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan Presidensial. Jimmy asshiddiqie mengemukakan bahwa Amerika Serikat sering disebut sebagai contoh ideal pemerintahan Presidensial di dunia.
Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter sistem Pemerintahan Presidensial sebagai berikut :
a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
b. Presiden merupakan Eksekutif tunggal . kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja.
c. Kepala Pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknaya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan
d. Presiden mengangkat menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.
e. Anggota Parlemen tidak boleh menduduki jabatan Eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
g. Jika dalam sistem Parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen , maka dalam sistem Presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi . karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
Sistem presidensial yang diadopsi banyak negara berkembang khususnya Asia dan Amerika Latin dianggap memiliki banyak kelebihan untuk menjaga kestabilan negara. Namun sistem yang diadopsi ini justru banyak menimbulkan masalah karena tidak memperhatikan konteks yang berbeda dari masing-masing negara. Amerika Serikat adalah sebuah pengecualian dimana sistem presidensial bisa diimplementasikan berdasarkan prosedur sehingga kestabilan sistem bisa terjaga. Douglas V.Varney mengemukakan pula kelebihan-kelebihan sistem presidensial, antara lain:
1. Stabilitas eksekutif didasarkan atas masa jabatan presiden yang tertentu (president’s fixed terms of office). Hal ini bertolak belakang dengan instabilitas eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer yang disebabkan oleh seringnya penggunaan kekuasaan legislatif untuk menumbangkan kabinet melalui mosi tidak percaya atau melalui bentuk-bentuk mosi tidak percaya lainnya, sebagai hasil dari hilangnya dukungan di legislatif terhadap kabinet.
2. Pemilihan oleh rakyat dipandang sebagai sesuatu yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan eksekutif yang dilaksanakan secara tidak langsung dalam sistem parlementer. Demokrasi tidak mewajibkan popular election untuk semua pejabat publik, tetapi kepala pemerintahan adalah seseorang yang sangat penting dan sebagai office-holders yang kuat dalam demokrasi.
3.Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi dalam rangka melindungi kemerdekaan individu dari tirani pemerintahan.
Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan Presidensial pada saat ini adalah :
1. Terbentuknya pemerintahan minoritas akibat sistem multipartai
Mainwaring dalam studinya tahun 1993, menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai cenderung mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, risiko deadlock kebijakan pemerintahan negara, tindakan Presiden di luar konstitusi dan impeachment
2. Praktik korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan akan berkembang luas
3. Rule by decree atau menjadikan undang-undang sebagai instrument kekuasaan
4. Terancamnya konsolidasi demokrasi
5. Konflik DPR versus Presiden sehingga pemerintahan tidak efektif
6. Accountability blame by blaming
7. Impeachment
Dalam implementasi sistem Presidensial, terjadi pergeseran hingga sedikit menyentuh praktik sistem parlementer. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang sulit dipahami dan terjadi tarik menarik antar partai. Koalisi antar partai malah mengganggu kinerja Presiden. Adanya pergeseran implementasi sistem Presidensial itu terkait dengan fragmentasi politik yang multipartai. Padahal sistem Presidensial sebenarnya tidak tepat diterapkan di negara yang multipartai. Hal itu menyebabkan adanya kompromi-kompromi politik agar pemerintahan bisa bekerja. tanpa melakukan kompromi dengan partai-partai politik, sulit bagi pemerintah untuk melakukan programnya. Indonesia menganut sistem multipartai, dengan sistem pemilu yang berlaku maka semua partai itu punya peluang mendapat kursi baik di DPR maupun DPRD.
Diantara kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan diatas, hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah salah satu problem dasar dalam sistem presidensial. Kedudukan yang paralel antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam konteks Indonesia justru banyak menimbulkan masalah. Latar belakang sistem multi partai adalah salah satu penyebabnya. Karakter partai di Indonesia yang bersifat sentrifugal dan amubais membuat kebijakan-kebijakan yang akan diambil presiden seakan dibayang-bayangi oleh kepentingan-kepentingan partai di legislatif. Seluruh partai tersebut ingin diakomodasi kepentingannya dan apabila kepentingan-kepentingan tersebut tidak terpenuhi presiden akan kehilangan dukungan dari partai-partai tersebut. Dalam kondisi ini, rancangan undang-undang yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif bukan lagi menjadi instrumen untuk menegakkan aturan melainkan sebuah komoditas yang bisa diperjual belikan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Mainwaring dan Linz mengatakan bahwa akan ada problem manakala sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan ”jalan buntu” bila terjadi konflik relasi eksekutif- legislatif. Karena itu, sistem presidensial lebih cocok menggunakan sistem dwipartai. Dengan menggunakan sistem ini, efektivitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin. Masih berkaitan dengan implementasi sistem Presidensial di Indonesia, ada satu contoh yang berkaitan dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ada pengertian seolah Presiden dapat dibantu oleh sekretaris yang bertindak sebagai sekretaris Presiden sebagai kepala negara dan sekretaris Presiden sebagai kepala kabinet, juga tidak relevan untuk dibedakan apalagi dipisahkan. Sistem Presidensial tidak mengenal jabatan sekretaris negara dalam rangka dukungan staf terhadap kepala pemerintahan. Kebiasaan yang dipraktikkan di Indonesia sampai sekarang dengan adanya sekretaris negara dan sekretaris kabinet dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga merupakan kebiasaan yang salah kaprah.
Permasalahan yang mungkin muncul dari sistem multi partai biasanya merujuk pada pemerintahan minoritas. Ada dua kemungkinan. Pertama, pemerintah yang terdiri dari pluralitas aktor dengan latar belakang berbeda yang dalam pembentukan pemerintahan, tidak ada mayoritas absolut suara. Kedua, ketika pemerintah harus menghadapi lawan mainnya yang mayoritas menduduki kursi legislatif. Pemerintah minoritas semacam ini hampir tidak dapat dihindari karena adanya dinamika yang melekat pada sistem multi partai yang sentrifugal seperti di Indonesia. Dalam konstitusi selain dipilih langsung, presiden terpilih akan memegang jabatannya untuk jangka waktu lima tahun. Posisi presiden amat kuat sebab ia tidak bisa dihentikan di tengah jalan oleh MPR karena alasan politik yang multitafsir. UUD 1945 hasil amandemen ketiga mengatur, presiden dan/atau wakilnya hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya bila (i) melakukan pelanggaran hukum berat, (ii) perbuatan tercela, atau (iii) tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden (Jimly Asshidiqie, 2002).
Dengan kekuatan konstitusi semacam ini, seharusnya presiden tidak perlu terlalu menanggapi keinginan-keinginan partai politik di DPR dan kabinetnya. Namun yang terjadi dalam kasus reshuffle kabinet adalah, banyak sekali muatan politik dari partai-partai yang ingin menterinya mendapat kedudukan. Beberapa pakar menilai bahwa isu reshuffle lebih banyak mengandung muatan politis daripada mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dilema dan permasalahan dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak hanya menyangkut masalah hubungan antara eksekutif dan legislatif. Tetapi juga masalah lembaga internal eksekutif. Dimana menteri-menteri dalam kabinet pemerintah juga berasal dari partai-partai yang berbeda dengan segala kepentingannya. Konstitusi telah menjelaskan bahwa menteri tidak menjabat sebagai anggota DPR, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa para menteri tersebut benar-benar bisa setia terhadap Presiden. Bisa jadi mereka masih loyal terhadap partainya dan berusaha mengakomodasi kepentingan partai tertentu melalui jabatannya.
Kerumitan permasalahan dalam lembaga internal eksekutif sangat terlihat dalam kasus reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini merupakan anomali kabinet dalam sistem Presidensial yang dilakukan Presiden. Kinerja pemerintahan seolah-olah menjadi tanggung jawab para menteri. Baik buruknya kebijakan pemerintah seakan-akan menjadi tanggung jawab anggota kabinet, padahal keputusan akhir suatu kebijakan seharusnya berada di tangan presiden.
Karena itu pula kegagalan para menteri negara dalam skema presidensial pada dasarnya adalah kegagalan presiden dalam mengarahkan, mengoordinasi, dan mengeksekusi kebijakan. Jadi aneh dalam praktik pemerintahan ketika kebijakan menteri perdagangan terkait komoditas pangan tertentu di satu pihak berbeda dengan menteri perindustrian dan menteri pertanian. Perbedaan kebijakan tentang beras, gula, garam, dan sebagainya sebenarnya tak perlu ada jika kepemimpinan presiden sebagai kepala kabinet efektif.
Artinya, acuan para menteri negara semestinya adalah arah kebijakan presiden yang telah dimandatkan rakyat melalui pemilu. Tugas para menteri adalah mengimplementasikannya sesuai tugas dan tanggung jawab kementerian masing-masing. Hanya saja, kita semua tidak ada yang tahu, sebenarnya arah kebijakan presiden tersebut ada atau tidak. Jadi, keseluruhan rangkaian proses perombakan kabinet sebenarnya tak perlu jika kita konsisten dengan skema presidensial. Kecuali memang tujuannya untuk menghibur rakyat, sehingga bisa jadi memang ada sebagian rakyat kita yang menikmatinya. Sekali lagi, jika Presiden SBY benar-benar hendak mewujudkan komitmen membangun demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa, saatnya berhenti berupacara. Kita wajib percaya, rakyat menantikan pemerintahnya bekerja, bekerja, dan bekerja, ketimbang sekadar prosesi.
Kasus ini sangat jelas menggambarkan dilema presidensialisme yang diterapkan di Indonesia. Proses-proses legislasi dan kebijakan seringkali sangat bermuatan politis. Melalui reshuffle, Presiden seakan ingin memperbaiki hubungannya dengan DPR. Dalam reshuffle kabinet yang dilakukan, dikhawatirkan bukan cheks and balances dalam lembaga pemerintahan yang terjadi melainkan sebuah mekanisme politik perkoncoan. Dimana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Presiden tetap aman dan partai-partai terakomodasi kepentingannya.

HASAN AL-BANNA dan PEMIKIRANNYA TENTANG KEBANGKITAN UMAT

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. a.      Latar Belakang

 

Islam berkembang cepat dan memiliki akar yang begitu banyak. Tradisi Islam senantiasa memandang penyebaran Islam yang luar biasa ini sebagai bukti keajaiban dan kesahihan historis akan kebenaran al-Qur’an dan klaim-klaim Islam dan sebagai tanda adanya petunjuk dari Allah. Akan tetapi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-18 hingga pertengahan pertama abad ke-20 dan kegagalan selanjutnya dari banyak negara Islam modern menyodorkan tantangan yang serius atas kepercayaan ini.Maka muncullah kelompok yang beranggapan bahwa Islam sudah tidak relevan lagi, namun di sisi lain muncul juga kalangan yang menggaungkan kembali kepada Islam yang kaffah dalam semua lini kehidupan.  

 

Islam adalah agama yang lengkap. Islam tidak memisahkan antara sesuatu yang duniawi dan ukhrawi, atau yang profan dan sakral. Islam meliputi segala sesuatu, sebagai way of life. Islam meliputi alam semesta, ekonomi, sosial politik, dengan konsepsi umum yang kemudian melahirkan banyak interpretasi. Tafsiran antar para pemikir beragam macamnya, termasuk dalam hal pemikiran politik. 

 

Pemikiran Politik dalam Islam berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Al-Mawardi (w.1058 M), Ibn Taimiyyah (w.1328 M) Ibn Khaldun (w.1406 M), Ibnu Abdil Wahhab (w.1793 M), al-Afghani (w.1897 M) dan Abduh (w.1905 M) sebagai contoh adalah beberapa nama pemikir muslim yang menjadi rujukan dalam pemikiran politik. Namun selain beberapa nama itu, tokoh pergerakan Islam dari tanah Mesir, Hasan al-Banna memiliki pemikiran yang menarik dalam bidang politik.

 

Menurut Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dalam bukunya Fikih Politik Menurut Imam Hasan Al-Banna, orang yang membaca apa yang ditulis oleh Hasan Al-Banna apa yang disampaikan dalam berbagai kesempatan ceramah umum maupun khusus, penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu dan bahkan menghafalnya, maka akan memahaminya dengan mudah, bahwa Hasan Al-Banna adalah seorang ulama yang mumpuni dalam memahami nash-nash syar’iBeliau juga mendalami berbagai persoalan zamannya di dunia Arab dan Islam, mengikuti peristiwa-peristiwa dunia, dan memahami hakikat peradaban barat yang merupakan peradaban yang terfokus pada kenikmatan dan nafsu syahwat

 

Hasan Al-Banna adalah salah satu tokoh pergerakan besar Islam. Jama’ah-nya yang bernama Ikhwanul Muslimin memberikan pengaruh yang banyak di berbagai penjuru dunia muslim. Zabir Rizq menyebutkan bahwa al-Banna “Sangat pantas didaulat sebagai pembaru abad ke-14 Hijriyah.” Tokoh Islam ini, lanjut Rizq dalam bukunya al-Imam as-Syahid Hasan al-Banna, adalah pemimpin rakyat yang sampai saat ini belum seorang pun mampu menandinginya

 

Ide al-Banna tentang Arabisme sebagai contoh, menarik disimak. Al-Banna menyebut bahwa umat Islam merupakan bangsa pilihan. Islam, menurutnya, tidak pernah bangkit tanpa bersatunya bangsa Arab. Batas-batas geografis dan pemetaan politis tidak pernah mengoyak makna kesatuan Arab dan Islam. “Jika bangsa Arab hina, hina pulalah Islam,” demikian al-Banna seperti dikutip dari “Dakwah Kami” yang mengutip dari sabda Rasulullah Saw.

 

Dalam makalah ini, akan dijelaskan tentang pemikiran Hasan al-Banna dalam bidang politik dan bagaimana ide ide dari Hasan Al banna- tentang kebangkitan Islam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

I. Sosok Hasan Al Banna

Dunia Islam khususnya di Mesir pada sekitar pertengahan abad dua puluh mempunyai tokoh kharismatis yang memperjuangkan Islam melalui sebuah tradisi penegakkan Islam melalui keluarga (al-usrah). Kelompok-kelompok usroh inilah yang dikenal dengan nama gerakan ikhwanul Muslimin, sedangkan tokohnya adalah Hasan Al-Banna. Gerakan ini menekankan pada aspek penegakkan syariat Islam dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dibandingkan pada perkembangan pemikiran Islam modern.

Ketika Ikhwanul Muslimin didirikan tahun 1928, pada saat itu Hasan Al-Bana baru berusia 22 tahun yang bekerja sebagai seorang guru. Gerakan ini merupakan gerakan paling berpengaruh pada abad dua puluh yang mengarahkan kembali masyarakat Muslim ke tatanan Islam Murni. Hasan Al-Banna dalam gerakannya untuk mengubah mode intelektual elite menjadi gejala popular yang kuat pengaruhnya pada interaksi antara agama dan politik, bukan saja di Mesir, namun juga di dunia Arab dan Muslim.

Hasan Al-Banna merupakan tokoh kharismatis yang begitu dicintai oleh pengikutnya. Cara memimpin jamaahnya bagai seorang syaikh sufi memimpin tarekatnya. Banna dalam segi gerakan sangat memperhatikan fungsi setiap komponen organisasi. Unit terkecil yakni usrah (keluarga) menurutnya memiliki tiga tiang. Yang pertama adalah saling kenal, yang akan menjamin persatuan. Kedua, anggota usroh harus saling memahami satu sama lain, dengan saling menasehati. Dan yang ketiga adalah memperlihatkan solidaritas dengan saling membantu. Bagi Hasan Al-Banna al-usroh merupakan mikrokosmos masyarakat Muslim ideal, di mana sikap orang beriman terhadap satu sama lain seperti saudara, dan sama-sama berupaya meningkatkan segi religius, sosial, dan kultural kehidupan mereka.

Hasan Al-Banna dengan segala kegigihannya telah berjuang untuk menegakkan tatanan Islam. Hasan Al-Bana merupakan figur yang dengan keikhlasannya telah memperjuangkan nilai-nilai Islam. Usahanya yang tak kenal lelah dalam membangun masyarakat muslim yang berawal keluarga dapat menjadi contoh kita membuat gerakan dakwah melalui tatanan sosial yang paling kecil itu.

Biografi Singkat

 

 

        Hasan Al- Banna

 

Hasan al-Banna dilahirkan pada Ahad 25 Sya’ban 1324 (bertepatan dengan 14 Oktober 1906) di kota Mahmudiyah, sebuah kawasan dekat Iskandariyah. Nama lengkapnya adalah Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman al-Banna. al-Banna berasal dari sebuah keluarga pedesaan kelas menengah. Keluarganya termasuk penduduk “negeri seribu menara” Mesir.

 

Al-Banna adalah sosok pribadi mulia yang sangat berpengaruh dalam perjalanan sejarah bukan hanya pada bangsa Arab dan Islam, akan tetapi juga pada seluruh dunia hingga Amerika Serikat, Rusia, Afrika, bahkan ke jantung Eropa dan Australia. Al-Banna adalah pendiri dari Jama’ah Ikhwanul Muslimin yang banyak memberikan pengaruh di dunia

 

Ayahnya bernama Syaikh Ahmad al-Banna adalah seorang ulama fiqh dan hadits. putra bungsu kakeknya yang bernama Abdur Rahman, seorang petani. Ahmad dibesarkan dalam suasana yang jauh dari pertanian. Untuk memenuhi keinginan ibunya, ia masuk ke Pesantren Tahfidzul Qur’an di kampungnya kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ibrahim Pasha di Iskandariyah. Di tengah masa studi, Ahmad juga bekerja di toko reparasi jam hingga menguasai yang terkait dengan jam. Dari profesi inilah kemudian ayahnya dikenal dengan as-Sa’ati (tukang reparasi jam). Selain itu, Ahmad juga menulis sebuah kitab berjudul al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani. [1]

 

Sedangkan ibunda dari Hasan al-Banna bernama Ummu Sa’d Ibrahim Saqr. Ibundanya adalah tipologi wanita yang cerdas, disiplin, cerdik dan kokok pendirian. Apabila telah memutuskan sesuatu sulit bagi Ummu Sa’d untuk menarik mundur keputusannya. Ini senada dengan sebuah pepatah yang berbunyi, “Jika layar terkembang pantang biduk surut ke pantai.” Perhatiannya pada pendidikan membuatnya juga bertekad untuk menyekolahkan Hasan al-Banna hingga ke pendidikan tinggi. Ummu Sa’ad memiliki delapan delapan orang anak, yang masing-masing adalah: Hasan al-Banna, Abdurrahman, Fatimah, Muhammad, Abdul Basith, Zainab, Ahmad Jamaluddin, dan Fauziyah.

 

Sejak masa kecilnya, Hasan al Banna sudah menunjukkan tanda-tanda kecemerlangan otaknya. Pada usia 12 tahun, atas anugerah Allah, Hasan kecil telah menghafal separuh isi Al-Qur’an. Sang ayah terus menerus memotivasi Hasan agar melengkapi hafalannya. Semenjak itu Hasan kecil mendisiplinkan kegiatannya menjadi empat. Siang hari dipergunakannya untuk belajar di  sekolah. Kemudian belajar membuat dan memperbaiki jam dengan orang tuanya hingga sore. Waktu sore hingga menjelang tidur digunakannya untuk mengulang pelajaran sekolah. Sementara membaca dan mengulang-ulang hafalan Al-Qur’an ia lakukan selesai shalat Shubuh. Maka tak mengherankan apabila Hasan al Banna mencetak berbagai prestasi gemilang di kemudian hari. Pada usia 14 tahun Hasan al Banna telah menghafal seluruh Al-Quran.

Hasan al-Banna menyelesaikan pendidikan dasarnya di Mahmudiyah. Di tahun ketujuh dalam usianya, lelaki yang selalu meraih rangking pertama dalam semua jenjang sekolahnya ini, menyelesaikan hafalan separuh al-Qur’an, kemudian menyempurnakan hafalannya di sekolah diniyah al-Rasyad. Hasan Al Banna lulus dari sekolahnya dengan predikat terbaik di sekolahnya dan nomor lima terbaik di seluruh Mesir. Setelah itu, melanjutkan ke sekolah Mu’allimin Awwaliyah di Damanhur, Pada usia 16 tahun, ia telah menjadi mahasiswa di perguruan tinggi Darul Ulum. dan menamatkan pendidikan tingginya di Darul Ulum (1923-1927). Demikianlah sederet prestasi Hasan kecil. Selain prestasinya di bidang akademik, Ia juga memiliki bakat leadership yang cemerlang. Semenjak masa mudanya Hasan Al-Banna selalu terpilih untuk menjadi ketua organisasi siswa di sekolahnya. Bahkan pada waktu masih berada di jenjang pendidikan i’dadiyah (semacam SMP), beliau telah mampu menyelesaikan masalah secara dewasa.

Lelaki yang aktif dalam organisasi sosial dan keagamaan ini mempunyai perpustakaan besar. Di dalam perpustakaan ini berisi ribuan kitab dalam berbagai disiplin ilmu dan empat belas majalah berkala yang terbit di Mesir. Al-Muqtathaf, al-Fath, dan al-Manar, adalah beberapa majalah yang ada di perpustakaan tersebut. Hingga sekarang, perpustakaan ini masih tetap berdiri, dan dikelola oleh putranya bernama Saiful Islam.

 

Pada 1927, setelah menamatkan pendidikan tinggi di Darul Ulum, al-Banna menjadi guru Sekolah Dasar di Ismailiyah selama sembilan belas tahun. Di tahun 1946, ia berpindah ke Kairo, kemudian mengundurkan diri dari jabatan sebagai guru negeri. Pada usia 21 tahun, beliau menamatkan studinya di Darul ‘Ulum dan ditunjuk menjadi guru di Isma’iliyah. Hasan Al Banna sangat prihatin dengan kelakuan Inggris yang memperbudak bangsanya. Masa itu adalah sebuah masa di mana umat Islam sedang mengalami kegoncangan hebat. Kekhalifahan Utsmaniyah (di Turki), sebagai pengayom umat Islam di seluruh dunia mengalami keruntuhan. Umat Islam mengalami kebingungan. Sementara kaum penjajah mempermainkan dunia Islam dengan seenaknya. Bahkan di Turki sendiri, Kemal Attaturk memberangus ajaran Islam di negaranya. Puluhan ulama Turki dijebloskan ke penjara. Demikianlah keadaan dunia Islam ketika al Banna berusia muda. Satu di antara penyebab kemunduran umat Islam adalah bahwa umat ini jahil (bodoh) terhadap ajaran Islam. Setelah itu, al-Banna berkonsentrasi pada surat kabar harian al-Ikhwan al-Muslimun.  

Jama’ah Ikhwanul Muslimin (selanjutnya disebut Ikhwan) adalah gerakan besar yang didirikan oleh al-Banna. Gerakan ini dibentuk pada bulan Dzulqa’dah 1347 H/1928 di kota Ismailiyah. Gerakan ini tumbuh dengan pesat dan tersebar di berbagai kelompok masyarakat. Sebelum mendirikan Ikhwan, al-Banna juga ikut mendirikan sebuah jamaah sufi bernama Thariqah Hashafiyah dan Jamaah Syubban al-Muslimin. Metode gerakan yang diserukan oleh Ikhwan adalah bertumpu pada tarbiyah (pendidikan) secara bertahap. Tahapan tersebut adalah dengan membentuk pribadi muslim, keluarga muslim, masyarakat muslim, pemerintah muslim, Negara Islam, Khalifah Islam dan akhirnya menjadi Ustadziyatul ‘Alam (kepeloporan dunia).[2]

Maka mulailah Hasan al Banna dengan dakwahnya. Dakwah mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia untuk memberantas kejahiliyahan (kebodohan). Dakwah beliau dimulai dengan menggalang beberapa muridnya. Kemudian beliau berdakwah di kedai-kedai kopi. Hal ini beliau lakukan teratur dua minggu sekali. Beliau dengan perkumpulan yang didirikannya “Al-Ikhwanul Muslimun,” bekerja keras siang malam menulis pidato, mengadakan pembinaan, memimpin rapat pertemuan, dll. Dakwahnya mendapat sambutan luas di kalangan umat Islam Mesir. Tercatat kaum muslimin mulai dari golongan buruh/petani, usahawan, ilmuwan, ulama, dokter mendukung dakwah beliau. Pada masa peperangan antara Arab dan Yahudi (sekitar tahun 45-an), beliau memobilisasi mujahid-mujahid binaannya. Dari seluruh Pasukan Gabungan Arab, hanya ada satu kelompok yang sangat ditakuti Yahudi, yaitu pasukan sukarela Ikhwan. Mujahidin sukarela itu terus merangsek maju, sampai akhirnya terjadilah aib besar yang mencoreng pemerintah Mesir. Amerika Serikat, sobat kental Yahudi mengancam akan mengebom Mesir jika tidak menarik mujahidin Ikhwanul Muslimin. Maka terjadilah sebuah tragedi yang membuktikan betapa pengecutnya manusia. Ribuan mujahid Mesir ditarik ke belakang, kemudian dilucuti. Oleh siapa? Oleh pasukan pemerintah Mesir! Bahkan tidak itu saja, para mujahidin yang ikhlas ini lalu dijebloskan ke penjara-penjara militer. Bahkan beberapa waktu setelah itu Hasan al Banna, selaku pimpinan Ikhwanul Muslimin menemui syahidnya dalam sebuah peristiwa yang dirancang oleh musuh-musuh Allah. Ia memperjuangkan Islam menurut Al-Quran dan Sunnah hingga dibunuh oleh penembak misterius yang oleh banyak kalangan diyakini sebagai penembak ‘titipan’ pemerintah pada 12 Februari 1949 di Kairo.

Di antara karya penerus perjuangan beliau yang terkenal adalah Fi Dzilaalil Qur’an (di bawah lindungan Al-Qur’an) karya Sayyid Quthb. Sebuah kitab tafsir Al-Qur’an yang sangat berbobot di jaman kontemporer ini. Ulama-ulama kita pun menjadikannya sebagai rujukan terjemahan Al-Qur’an dalam Bahasa Indonesia. Di antaranya adalah Al-Qu’an dan Terjemahannya keluaran

Pribadi Hasan al-Banna menarik banyak kalangan. Abul Hasan Ali an-Nadwi, memberikan kesaksian tentang al-Banna: “Pribadi itu telah mengejutkan Mesir, dunia Arab dan dunia Islam dengan gegap gempita dakwah, kaderisasi, serta jihad dengan kekuatannya yang ajaib. Dalam pribadi itu, Allah Swt, telah memadukan antara potensi dan bakat yang sepintas tampak saling bertentangan di mata para psikolog, sejarawan, dan pengamat sosial. Di dalamnya terdapat pemikiran yang brilian, daya nalar yang terang menyala, perasaan yang bergelora, hati yang penuh limpahan berkah, jiwa yang dinamis nan cemerlang, dan lidah yang tajam lagi berkesan. Di situ ada kezuhudan dan kesahajaan, kesungguhan dan ketinggian cita dalam menyebarkan pemikiran dan dakwah, jiwa dinamis yang sarat dengan cita-cita, dan semangat yang senantiasa membara. Di situ juga ada pandangan yang jauh ke depan…”

Hassan al-Banna dikenal memiliki dampak yang besar dalam pemikiran Islam modern. Dia adalah kakek dari Tariq Ramadan dan kakak Gamal al-Banna. Untuk membantu menguduskan tatanan Islam, al-Banna menyerukan melarang semua pengaruh Barat dari pendidikan dan memerintahkan semua sekolah dasar harus menjadi bagian dari mesjid. Dia juga menginginkan larangan partai politik dan lembaga demokrasi lainnya dari Syura (Islam-dewan) dan ingin semua pejabat pemerintah untuk memiliki belajar agama sebagai pendidikan utama.

Al-Banna tidak menerima klaim sebagai suara Hadis bahwa semangat jihad adalah jihad yang lebih besar dan jihad pedang jihad kecil dan ia memuliakan aktif jihad defensif: “kematian tertinggi hanya diberikan kepada mereka yang membunuh atau yang gugur di jalan Allah Seperti kematian tidak dapat dihindarkan dan bisa terjadi hanya sekali. mengambil bagian dalam jihad adalah menguntungkan di dunia ini dan berikutnya.” Visi al-Banna pada aturan Jihad untuk umat dalam kutipan dari Lima Tracts Hasan al-Banna di mana ia akan kembali ke aturan-Hanafi: “Jihad dalam arti harfiah berarti untuk menempatkan sebagainya upaya maksimal seseorang dalam kata dan perbuatan, dalam UU Suci itu adalah membunuh orang-orang kafir dan konotasi terkait seperti memukul mereka, menjarah kekayaan mereka, menghancurkan tempat suci mereka dan menghancurkan berhala mereka.” dan “itu merupakan kewajiban bagi kita untuk mulai bertengkar dengan mereka setelah transmisi [undangan untuk memeluk Islam], bahkan jika mereka tidak memerangi kita.

 

I.1 SUMBANGAN HASAN AL-BANNA TERHADAP GERAKAN IKHWAN MUSLIMIN

Sesungguhnya melakukan studi terhadap pustaka yang ditinggalkan oleh Imam Hasan Al Banna perlu mendapatkan perhatian, terutama terkait fiqih politik (Fiqih Siyaasi) Beliau. Beliau merupakan seorang pembaru (mujaddid) abad kedua puluh tanpa perlu dipertentangkan. Beliau semasa hidupnya berpikir keras terhadap berbagai permasalahan dunia Islam dan terhadap keadaan ummat Islam, terutama masalah konspirasi terhadap negara Islam.

Ustadz Hasan Al Banna berusaha mengumpulkan para ulama dan pemimpin untuk sebuah proyek kerja besar, yakni meneruskan kembali kehidupan Islam dan membebaskan negara-negara umat Islam dari kaum penjajah. Beliau melihat mayoritas kaum Muslimin dalam keadaan kehilangan semangat dan ketakutan yang sangat kentara. Tetapi Beliau tidak putus asa terhadap berbagai situasi dan kondisi yang menhancurkan tersebut. Bahkan Beliau berinisiatif dimulai dari dirinya sendiri untuk bekerja, mengumpulkan dan menyusun rencana. Dengan beberapa suara Muslimnya, Beliau mendirikan Jama’ah Ikhwanul Muslimin di daerah Isma’iliyah.
Pemikiran Beliaupun diserap oleh banyak orang, sehingga menyebabkan Beliau dicintai sangat luas yang mana hal itu belum pernah terjadi untuk satu orangpun dari para pemimpin di daerahnya, lalu mereka mengikuti jalan dan pemikiran Beliau serta menjadi tentara dan pengikutnya.

1.a. Politik

Di antara hal yang tidak diragukan lagi ialah da’wah Beliau itu berkomitmen dengan Islam, baik sebagai aqidah, syari’ah dan sistem kehidupan. Beliau menjelaskan da’wah tersebut dalam berbagai sisinya: politis, da’wah, gerakan, penyusunan strategi dan ekonomi. Orang yang mengamati apa yang Beliau tulis dalam risalah-risalah dan diktat-diktat Beliau akan menemukan bahwa Imam Hasan Al Banna adalah seorang pemimpin politik yang diikuti masyarakat banyak. Beliau memiliki pemahaman politik Islam (Fiqih Siyasi Islami) yang diambil dari pemahaman kalangan intelektual dan ulama Islam.

Imam Hasan Al-Banna kembali menegaskan bahwa Islam adalah agama yang komprehensif; mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Beliau juga mengkritik paham sekulerisme yang mendikotomi antara otoritas agama dengan otoritas politik dan pemerintahan. Dengan lantang Beliau mengungkapkan bahwa gerakan Islam manapun yang tidak menyertakan permasalahan politik dan pemerintahan dalam program mereka, maka pergerakan tersebut belum pantas dinamakan gerakan Islam dalam konsep pemahaman Islam yang komprehensif.
Bidang politik sebagai salah satu elemen kehidupan, jelas tidak dapat dipisahkan dengan moralitas. Dalam Islam, kepedulian umat terhadap politik sudah muncul semenjak lahirnya Islam. Pertikaian kaum muslimin dengan kaum musyrikin mustahil mampu diatasi jika tidak menggunakan strategi (baca: politik) yang jitu. Namun, politik yang dimaksudkan Islam jelas yang berperadaban, bermoral, humanis, tidak menghalalkan segala cara, serta mengacu pada kaidah fiqhiyyah: “Tasharraful Imam ‘Ala al-Ra’iyyah, Manuthun bi al-Mashlahah”, bahwa kebijakan penyelenggara negara atas rakyat harus senantiasa mengedepankan kemaslahatan.
Dalam konferensi para mahasiswa Ikhwanul Muslimin yang diselenggarakan bulan Muharram tahun 1357H, Imam Hasan Al-Banna menyampaikan: “Dengan lantang saya kumandangkan bahwa keislaman seorang Muslim belum sempurna, hingga ia memahami masalah politik, mendalami persoalan-persoalan aktual yang menimpa umat Islam serta punya perhatian dan kepedulian terhadap masalah keumatan. Dalam kesempatan ini, dengan lantang saya ungkapkan bahwa pendikotomian agama dengan politik tidak diakui oleh Islam. Karena setiap pergerakan Islam sejak awal harus meletakkan misi dan programnya menyangkut masalah kepedulian terhadap problematika politik umat. Karena bila tidak, berarti pergerakan Islam tersebut mesti mengkaji pemahaman konsep Islam mereka kembali. ( Hasan al-Banna 1949: 85)
Benar Itulah fakta yang selalu mengaspirasikan bahwa tiada kebaikan dalam agama yang menafikan politik dan sebaliknya politik yang hampa nilai-nilai agama, karena politik semacam ini merupakan politik dalam konsep Barat. Sementara Islam dengan politiknya membawa misi pembahagiaan manusia di dunia maupun akhirat kelak, sebuah politik yang melindungi semua hak mereka, sehingga diharapkan pada suatu masa nanti umat Islam dan non-Islam menggunakan etika politik Islam yang akan melahirkan kebahagiaan bagi mereka. Sehingga mereka bisa hidup tenang, damai dan tenteram serta terlindungnya nyawa, harta dan kehormatan mereka. (Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu Faris)

1.b. Ekonomi

Sulit. Demikianlah kiranya jika kita hendak memisahkan sosok seperti Hasan Al Banna dari peta perjalanan kebangkitan Islam di paruh awal abad 20. Namanya dan sosoknya demikian unik untuk kembali dibedah.Seiring dengan semakin maraknya aroma kebangkitan yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam itu kian menjalar dan bergelora di pelosok bumi Islam. Ketika Majmuat Rasailnya dan risalah pergerakannya terbit sebagai jawaban atas banyaknya permintaan yang masuk pada beliau agar membukukan seluruh visi dan gagasannya akan kebangkitan Islam dan dari mana harus dimulai. Maka tak bisa dipungkiri gagasannya ternyata tak hanya mencakup idea-idea politik semata namun juga seruan reformasi ekonomi umat dengan berpijak pada nilai-nilai islam. Lalu system ekonomi itu mampu memberdayakan potensi spiritual masyarakat dan kekuatan sosialnya. Mampu membangun keseimbangan antara produksi dan eksplorasi, antara investasi dan penyimpan. Serta antara ekspor dan impor.

Hasan Al Banna menekankan pada produktivitas kerja dan kestabilan perekonomian sektor riil ditopang dari produktivitas kerja itu sendiri. Hal ini juga selaras dengan perintah dari Allah dan RasulNya. “Dan katakanlah , “Bekerjalah kalian maka Allah dan RasulNya , dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata (At Taubah:105)

Selain itu semua, yang paling vital dalam reformasi ekonomi Ummat adalah memerangi dan mengharamkan riba. Juga menyerukan menghancurkan berbagai system yang dibangun di atasnya. Sekilas Nampak seperti gagasan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam Nizhamul Iqtishod mengenai revolusi ekonomi yang merombak total system kapitalisme saat ini dan menggantikannya dengan system ekonomi Islam. Namun membaca dan menelaah keseluruhan karya beliau, Hasan Al Banna, sulit rasanya untuk segera mengambil kesimpulan bahwa itulah secara literal yang dikehendaki. Namun, Hasan Al Banna ternyata memberikan contoh dari yang paling sederhana yaitu menghapuskan bunga atau interest dalam pelbagai proyek ekonomi secara khusus. Masih ada sejumlah langkah dan taktik yang digagas oleh Hasan Al Banna dan dijadikan referensi bagi para penggiat dan stakeholder ekonomi Ummat dalam rangka pembenahan . Kesemuanya mengacu pada dukungan reformasi di sektor Riil serta produktifitas kerja masyarakat.

I.2. HASAN AL-BANNA : GERAKAN REFORMASI ISLAM ABAD 14

1.0. Gerakan Tarbiyah Hasan Al-Banna

Imam Hasan al-Banna memiliki peran penting dalam upaya pendekatan antar berbagai aliran-aliran Islam dan upaya untuk menyatukan mereka semuanya di atas satu kalimat. Tujuannya agar persatuan kaum muslimin dapat terjalin dan keutuhan mereka terjaga, sehingga mereka bersatu padu menghadapi musuh bersama. Namun, tangan-tangan terselubun yang melakukan tipu daya terhadap islam mengadakan persekongkolan terhadap sebagian kaum muslimin ( Dr. Muhammad Sayyid al-Wakil 2001:323)

Hasan al-Banna memahamkan para pengikutnya untuk sentiasa mengkader belia dan selalu mengkontrol mereka agar tetap selalu berbuat baik dan mengerjakan suruhan agama dan meninggalkan larangan. Tazkiyah nafs sangat berperan dalam mentarbiyah, disamping itu Hasan al-Banna juga memahamkan maksud “al-fahm” dengan rincian yang beliau sebut al-Usûl `isyrîn, ikhlas, `Amal, Jihad, Taat, Stabat, Tadhhîyah, Tajarrad, ûkhwah, Tsiqqah. Sifat-sifat ini haruslah dimiliki seorang Murabby “yang mengajar” dan yang diajar. Semua ini lebih beliau tekankan terhadap para belia dan pelajar, walaupun proses ini membutuhkan waktu yang panjang. Namun, merekalah nantinya yang akan menjadi penerus tarbiyah ini. (Umar al-Talmasâny 1984: 128))

2.0. Gerakan Dakwah Hasan Al-Banna

Hasan al-Banna barangkali adalah batu asas pertama yang memberikan nafas, penunjuk arah kepada bagaimana seharusnya gerakan dakwah Islamiyyah itu harus memainkan peranannya. Pada zaman moden, tak salah jika kita katakan bahawa mujahid dakwah ini telah meletakkan asas-asas kepada gerakan Islam. Buah fikir dakwahnya benar-benar jauh menjelajah di mana-mana belahan dunia Islam dan mempengaruhi gerakan Islam yang tumbuh kemudiannya.

Berdiri daripada hakikat ini, maka kita boleh mengiktiraf kedudukan dahwah dan tarbiyyah Ikhwan Muslimin pimpinan beliau sebagai induk kepada dakwah di seluruh dunia ketika Rasulullah tiada lagi di sisi kita. Keunikan Hasan al-Banna menurut tanggapan peribadi saya, terletak kepada kekuatan dan kesungguhan beliau melihat potensi mahasiswa di universiti sehingga wujud suatu acara yang benar-benar menumpukan kepada usaha membangun potensi mahasiswa itu sehingga berada pada tempatnya yang sebenar.

Dakwah Al-Ikhwan Al-Muslimun memiliki ciri khas tersendiri sejak awal berdirinya; memiliki prinsip kembali pada dua sumber asal Islam yaitu kitab dan sunnah, melepaskan diri dari berbagai pertikaian dan perkhilafan parsial dan mazhab. Dan imam Al-Banna memfokuskan alasannya terhadap pentingnya mengerahkan tenaga dan potensi untuk melakukan pembinaan generasi yang beriman dan memahami Islam secara benar dan kaffah; bahwa Islam adalah agama dan negara, ibadah dan jihad, syariat dan konstitusi, agama yang menata kehidupan umat manusia seluruhnya dari berbagai sisi; tarbiyah, ekonomi dan politik.

Kebanyakan lingkup dakwah Islam pada saat itu hanya berkisar pada dua aliran utama: Dakwah salafiyah dan Tariqah Sufiyah, dan pertikaian diantara keduanya sering terjadi bahkan berakibat pada permusuhan dan perselisihan yang sangat runcing, padahal ideologi Islam tidak seperti yang dipersepsikan, dan sudah terdapat di materi-materi kuliah di universitas Al-Azhar, ada dalam katalog dan pustakanya, kecuali yang dilakukan oleh gerakan jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, sehingga memberikan pengaruh yang besar pada diri Imam Hasan Al-Banna. Karena itu dakwah imam Al-Banna adalah kembali pada universalitas Islam yang mencakup berbagai sisi kehidupan, dan hal tersebut merupakan tajdid (pembaharuan) pada bidang ideology Islam. Imam Al-Banna di Ismailiyah, disana tempat beliau mendirikan jamaah, mendirikan masjid dan darul ikhwan, ma’had Hira Al-islami, serta madrasah Ummahatul Mukminin, dan dari sana dakwahnya menyebar ke pelosok desa dan kota yang berada disampingnya.

3.0. Gerakan Reformasi dan Sumbangan Hasan Al-Banna terhadap Ikhwan Muslimin

Pada awalnya Hasan al-Banna dengan 6 orang Al-Ikhwan (Hafiz Abdul Hamid, Ahmad al-Hashry, Pu`ad Ibrahim, Abdurrahman Hasballah, Ismail Izz, Zaky Maghriby) melakukan mu’ahadah (perjanjian) yang bersepakat mendirikan harakah Islamiyah yang mereka namakan dengan ”Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun”, yaitu pada bulan Dzul Qaidah tahun 1347, atau bertepatan dengan bulan Maret tahun 1928. Dan beliau juga bersama 6 Ikhwah tersebut terus melakukan dakwah kepada Allah dan sibuk berfikir terhadap dakwah tersebut. Beliau mengajak kawan-kawannya untuk berdakwah di berbagai majlis, café, dan club-club pertemuan.
Namun, Pada tahun 1932 imam Al-Banna pindah ke Kairo, dan dengan berpindahnya beliau kesana maka kantor Pusat Al-Ikhwan Al-Muslimun juga pindah ke kairo. Di Kairo, beliau banyak melakukan rihlah memantau aktivitas masyarakat di pedesaan dengan ditemani oleh ikhwan yang lain yang baru dibina, guna memberikan pelajaran kepada mereka akan akhlak dakwah sehingga dapat memiliki kemampuan melakukan dakwah secara maksimal pada masa yang akan datang. Dan beliau memantau aktivitas dakwah secara terus menerus dan teliti, sehingga dakwahnya tersebar ke berbagai penjuru kota dan desa di Mesir. Maka tampak gerakan Al-Ikhwan Al-muslimin sebagai generasi dari para pemuda yang beriman dan berilmu yang menganggap bahwa peradaban Barat lebih kecil dari peradaban Islam, dan memiliki keyakinan bahwa tidak ada benturan antara hakikat ilmiyah yang shahih (benar) dengan qaidah syar’iyyah yang baku. Dan Jamaah Al-Ikhwan menyadari bahwa dalam shaf (barisan) umat Islam terdapat ragam jenis, dan ragam bangsa. Namun demikian mereka, khususnya para pemuda yang cendekia, atau pemuda yang dalam jiwa teradapat ghirah Islam yang tinggi, berusaha membawa berita dan ajaran Islam yang kaffah di tengah umat Islam guna memberikan pemahaman akan hakikat Islam yang telah di tulis dalam kitab Al-Qur’an dan disampaikan oleh Nabi saw. Alangkah baiknya jika satu gerakan menjadi sayap -secara tidak langsung- kepada gerakan yang lain. Dan begitulah sebaliknya.

Mengoreksi Perisytiharan Permatang Pauh secara berterusan adalah sesuatu yang perlu agar ia sentiasa berada di atas landasan reformasi sunni. Juga sebagai penerus budaya reformasi yang dilakukan oleh mereka yang terdahulu.

“.. Al-Ikhwan jelas mempunyai ideologi atau seperti yang mereka namakan: fikrah. Islam sebagai satu ideologi, oleh mereka dipandang mencakup seluruh kegiatan hidup manusia di dunia, sehingga merupakan doktrin, ibadat, tanah air, kewarganegaraan, agama, negara, spirituallitas, aksi, al-Quran dan militer. Semangat al-Ikhwan adalah kembali ke dasar-dasar Islam, hal ini menjadi inti dari dokrin kebangkitan Islam.

Al-Ikhwan kebanyakan menganggap gerakan mereka sebagai kelanjutan gerakan tajdid yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afghani, Muhamad Abduh dan Rasyid Ridha. Mereka menggambarkan hubungan tokoh-tokoh tajdid dengan al-Ikhwan sebagai berikut:
Al-Afghani sebagai penyeru (muazzin), Ridha sebagai pencatat (sijal, muarrikh), dan Hasan al-Banna sebagai pembangun (Bani) kebangkitan Islam. Namun perlu dicatat bahawa pemahaman Islam Hasan al-Banna jauh lebih revolusioner daripada tokoh-tokoh reformatif sebelumnya, berhubung baginya Islam pada dasarnya adalah revolusi.

Bagi al-Banna, Islam adalah revolusi (tsaura) melawan korupsi pemikiran dan korupsi hukum (fasad fi al-fikr wa fasad fi al-hukm), revolusi menentang korupsi moral dan opresi sosial, revolusi terhadap monopoli (ihtikar) dan terhadap perampasan kekayaan rakyat secara sewenang-wenang (al-akhz amwal an-nas bi al-bathil)” (Dr. M.Amien Rais, Cakrawala Islam, hal. 189)
Reformasi yang diserukan oleh Hasan al-Banna adalah diperkirakan sebagai reformasi yang lengkap dan mencakup seluruh sendi-sendi agama. Usaha Al-Ikhwan dalam mewujudkan tujuannya yang dibangun untuknya masih terus berjalan; yaitu melakukan perbaikan dan memberantas kerusakan di tengah masyarakat dalam berbagai tingkatan, dan memerangi penjajahan Inggris serta memberantas gerakan-gerakan destruktif. Usaha ini dilakukan sejak hari pertama didirikan oleh Imam Syahid Al-Banna jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimun hingga saat ini, sekalipun terdapat pertentangan oleh rezim berkuasa saat itu namun karena banyak kerusakan yang menimpa masyarakat, akhirnya usaha ini masih terus berjalan.

Disini penulis berusaha menjabarkan usaha mereka melakukan perbaikan pada bidang yang juga merupakan suatu bahaya dalam menyebarkan ruh kerusakan atau melakukan penanggulangan yang dianggap sebagai senjata ampuh dan tajam menghancurkan masyarakat; yaitu memerangi berbagai sarana media yang menyebarkan berita dan gambar-gambar cabul dan mesum.
Sejak awal mendirikan jamaah, imam Al-Banna telah menyadari akan pentingnya media dan peranannya yang signifikan dalam memberikan pengaruh terhadap masyarakat, maka beliapun berusaha mengambil dengan membuat media-media al-ikhwaniyah; seperti majalah mingguan Al-Ikhwan Al-Muslimun pada era tahun 30 an, dan majalah setengah bulan dan harian Al-Ikhwan Al-Muslimun pada era tahun 40 an, majalah As-Syihab, majalah At-Ta’aruf dan majalah Kasykul al-jadid; untuk menjadi bagian dari mimbar menyebarkan kebenaran dan sarana dalam menghadapi majalah dan media yang memiliki tujuan menyebarkan aib, pornografi, nilai-nilai tercela dan nista.

Al-Ikhwan melakukan cara ini melalui dua poros:  Poros pertama: Menghadirkan contoh yang baik dalam bermedia.Poros kedua: Menghadang media-media yang menyebarkan kekejian, cabul, mesum dan porno.  Pada saat itu masyarakat sudah penuh dengan berbagai fenomena kerusakan, telah menyebar di tengah mereka tanpa ada rasa malu; di kedai-kedai kopi, di diskotek-diskotek, pada hiburan-hiburan malam, di tempat pemandian, minuman khamr, merokok, obat terlarang; narkoba, perzinahan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, nyanyian dan tarian yang mengumbar syahwat, rumah-rumah bedeng penampung pelacuran dan lain-lainnya; sehingga para penyeru kerusakan ini selalu muncul di depan lembaran-lembaran utama media cetak, media elektronik dan media lainnya dengan bentuk yang menjijikkan. Sebagaiman di koran-koran penuh dengan gambar wanita yang telanjang sebagai bagian dari iklan khamr, iklan rokok atau rumah-rumah diskotek dan tindakan keji. Seperti yang terjadi misalnya pada Koran Al-Ahram (dari tanggal 1-8 januari tahun 1928), dan pada dua Koran (al-wafdiyah dan majalah) dan lain-lainya banyak sekali.

Al-Ikhwan berusaha memberikan arahan terhadap media-media yang ada dengan cara yang baik dan benar, sehingga dengannya menyebarkan nilai-nilai mulia dan menjaga adab, etika serta akhlak, memberikan peringatan kepada masyarakat akan kejahatan media-media yang merusak, yang hanya menampilkan gambar pengumbar syahwat dan menyebarkan foto-foto wanita bertelanjang dan pakaian mini, menebarkan aib dan cela bukan etika-etika agama dan kaidah-kaidah akhlak. Dalam satu makalah tabloid mingguan Al-Ikhwan Al-Muslimun yang bertema “faktor-faktor kehancuran” dijelaskan bahwa faktor-faktor kehancuran ada 3 macam:

1. Faktor pertama adalah ajaran mesum yang telah menyebar di daratan Eropa dan menyebarkannya di tengah masyarakat, dengan alasan untuk dapat diambil faedah yang banyak dan terang seterang sinar matahari di siang hari.

2. Faktor kedua adalah maraknya berdiri cinema-cinema (bioskop) rendahan yang mempertontonkan film-film percintaan, kekerasan dan mesum.

3. Faktor ketiga adalah musim panas yang di dalamnya terdapat pelanggaran dan prilaku yang keluar dari nilai-nilai Islam yang suci, dan akhir-akhir ini pemerintah telah serius membuat undang-undang tentang etika saat berada di pantai.

Sayyidah Labibah Ahmad telah menulis makalah dengan judul “cinema dan akhlak”, dalam makalah tersebut beliau menyebutkan bahwa : “Cinema merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan umat dan pembentukan akalnya serta merekayasa akhlaknya, walaupun tidak dipungkiri cinema juga memberikan manfaat; yaitu memperluas pengetahuan masyarakat, namun bahayanya lebih besar, karena film-filmnya yang ditayangkan di dalamnya menghembuskan nafas penyimpangan dalam masyarakat dan yang menghembuskan hawa nafsu lebih banyak daripada hembusan yang bermanfaat untuk mereka dalam memperluas wawasan dan meluruskan akhlak masyarakat.

Dan memang tidak diragukan, bahwa penerimaan masyarakat terhadap film cerita-cerita bernuansa Mesir lebih besar daripada penerimaan mereka terhadap film imfor dari asing; Mesir mampu menghilangkan secara bertahap berbagai film-film asing yang diadukan darinya berefek negatif dan merusak; melalui pemantauan terhadap cinema dalam membela nilai-nilai dan mempertegas akan bahaya dan tindakan keji yang ada di dalamnya, sehingga menambah para sutradara Mesir berani melakukan cara ini. Dan pada akhirnya pada usaha ini Al-Ikhwan mendapatkan dua hasil sekaligus walau dalam satu lemparan; salah satunya dan yang menjadi tujuan utama adalah berpihaknya cinema-cinema di Mesir terhadap sisi akhlak, dan yang kedua memotivasi para sutradara lokal untuk meminalisir impor cerita-cerita film asing yang tidak menggambarkan akhlak yang bukan dari akhlak Islam, mengatur lingkungan yang bukan lingkungan Islam. Al-Ikhwan menulis ini semua dengan segenap kemampuan untuk mengumpulkan hakikat pengingkaran terhadap kejahatan ini dari para orang tua, ibu-ibu, wanita dan suami-suaminya, dan berharap kepada mereka semua untuk mendidik anak-anak perempuan, saudara-saudara dan istri-istri mereka tentang kemuliaan Islam dalam kehidupan mereka.
Koran “Al-Ikhwan Al-Muslimun” juga menurunkan berita bahwa ustadz Taufiq al-Hakim telah menyampaikan peringatan kepada tim sensor film-film di cinema yang di dalamnya disebutkan fenomena negatif yang menyebar akibat film-film di cinema, sehingga menjadi momok yang metakutkan dan kekhawatiran akan hilangnya peradaban dan kehidupan madani, betapa menakjubkan ucapan beliau: “Bahwa akhlak dapat berakibat kebalikan bagi pemiliknya”, hal ini disampaikan setelah ucapan beliau sebelumnya: “Dan yang lebih tampak dari tanda-tanda keahncuran dari suatu kebudayaan adalah menyebarnya perbuatan keji, kehinaan, kerusakan akhlak dan tenggelam dalam kejahatan; bahwa mereka merasa merdeka dan bangga dengan itu semua sehingga -seakan- mereka telah berubah wujud menjadi seekor hewan yang tidak punya etika, dan bisa jadi hal tersebut merupakan tanda berakhirnya kehidupan masyarakat madani, sebagaimana berakhirnya kehidupan madani di Asyur, Babilonia, Yunani, Rowami dan Arab di Andalusia.
Sebagaimana Al-Ikhwan juga menegaskan dalam korannya akan kerusakan yang disebarkan oleh siaran radio, pada makalah yang berjudul “siaran radio elektronik membuat kering dan gemuk seseorang dalam jangka waktu setengah minggu”, dan Koran tersebut terus melakukan pemantauan dan mengarahkan para pembaca tentang waktu-waktu potensial dan sarat dengan program yang bermanfaat pada siaran radio di Mesir.  Sebagaimana Al-ikhwan Al-Muslimun juga menulis beberapa mudzakirah di ma’had seni dan tari, guna menandingi koran-koran mesum yang selalu menyebarkan akhlak keji tanpa ada rasa canggung dan malu; yaitu disaat masyarakat Mesir terlelap dengan bacaan Koran-koran tersebut dan menerima sebagian isi dari koran yang penuh dengan gambar-gambar tak senonoh, sehingga mengarah pada penyebaran kerusakan khususnya para pemuda yang merupakan tonggak kebangkitan suatu umat.
Dan dengan peristiwa tersebut para pemimpin lembaga sosial Islam seperti jam’iyyah syubban Al-Musimin, Anshar As-Sunnah, Al-Muslim Al-amil, Al-Ikhwan Al-Muslimun, Anshar Al-Ihsan, Al-Jihad Al-Islami, At-ta’aruf Al-Islami, mengirimkan peringatan kepada menteri dalam negeri yang isinya adalah: “Bahwa diantara penyebab utama hilangnya investasi dan potensi serta kekuatan dalam diri para pemuda adalah larinya sebagian besar kelompok mereka pada kenikmatan dari hal-hal yang mengarahkan mereka pada pengetahuan yang bermanfaat dan tidak pandai memanfaatkan waktu kepada sesuatu bermanfaat dan perbuatan yang semisalnya.
Dan diantara inti dari kemungkinan ditemukannya kehancuran ini adalah:
1. Tidak adanya usaha sebagian media masa untuk menghentikan penyebaran berita dan gambar-gambar yang dapat mengobarkan syahwat dalam tubuh para pemuda sehingga masuk ke dalam tubuh mereka dan menjadi suatu kebiasaan sehari-hari.

2. Tidak adanya pantauan dan sensor terhadap film-film di cinema-cinema, sehingga dapat merusak kelompok besar dari para orang tua, dan menimpa anak-anak laki dan anak-anak perempuan mereka pada akhlak tercela, bahkan menimpa dua kelompok ini secara langsung; yaitu melalui iklan-iklannya yang ditempel diatas tembok, baliho dan tiang-tiang, yang mayoritasnya adalah gambar-gambar tentang ciuman antar dua sejoli yang -semestinya- tidak boleh ditampakkan dihadapan umum terutama dihadapan kelompok yang masih memiliki kesucian, agar tidak terjerumus pada perbuatan tersebut atau terbiasa melihat adegan itu dan pada akhirnya ingin mencoba, betapa banyak hal tersebut terjadi dan memberikan pengaruh yang negatif dan hasil yang menyedihkan.

3. Ada juga siaran radio elektronik seperti halnya Koran dan cinema, mungkin juga bisa sebagai alat tatsqif dan tahdzib (pengkondisian akhlak), dan mungkin juga bisa menjadi salah satu sarana dari berbagai sarana lain untuk menggelorakan syahwat dan membiasakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci oleh para pembela nilai-nilai kemuliaan.
Oleh karena itu usaha yang dilakukan oleh Al-Ikhwan dan orang-orang yang ikhlas dari umat Islam, mampu menjadikan Abdul Fattah At-tawil, menteri kesehatan saat itu mengeluarkan undang-undang yang melarang anak-anak yang belum mencapai umur baligh (rusyd) menyaksikan film-film yang ada di cinema; agar tidak terpengaruh dengan kerusakan yang terdapat dalam film tersebut. Bahkan usaha Al-Ikhwan tidak hanya berhenti sampai disitu, namun juga berusaha melakukan pemberantasan kerusakan pada sarana media elektronik dan cetak yang bukan hanya pada tahap pengenalan saja, yang berjalan sejak tahun 1928 hingga tahun 1938, namun juga pada usaha hingga pada tahap berikutnya; mulai dari dakwah hingga syahidnya imam Hasan Al-Banna.

II. Hasan Al-Banna Dan Pemikiran Politik Ikhwan

Empat tahun yang dihabiskan Imam Syahid Al-Banna di Kairo membuatnya terkena gejolak politik Mesir di awal 1920-an, dan meningkatkan kesadaran tentang sejauh mana cara-cara sekuler dan Barat telah menembus masyarakat. Saat itulah Al-Banna menjadi sangat sibuk dengan kenyataan bahwa generasi muda menjauh dari Islam. Dia percaya bahwa hati dan pikiran pemuda mejadi sesuatu yang penting bagi kelangsungan hidup agama yang dikepung oleh serangan gencar Barat. Sambil belajar di Kairo, ia menenggelamkan diri dalam tulisan-tulisan para pendiri reformisme Islam (gerakan Salafiyyah), termasuk “Muhammad Abduh (1849-1905), Rasyid Ridha (1865-1935). Keduanya diyakinisangat memengaruhi Al-Banna.

Al-Banna adalah seorang pembaca Al-Manar yang penuh dedikasi, majalah yang diterbitkan oleh Ridha di Kairo dari 1898 sampai wafatnya pada tahun 1935. Ia mempelajari buah pikiran Ridha tentang kepedulian penurunan peradaban Islam menuju Barat. Dia juga percaya bahwa kecenderungan ini dapat dihindari hanya dengan kembali ke bentuk Islam yang murni.

Imam Hasan al-Banna menyatakan: “Islam tidak mengenal batas wilayah geografis, tidak juga mengakui perbedaan ras dan darah, mengingat semua Muslim sebagai kesatuan umat. Ikhwan menganggap ini kesatuan yang kudus dan percaya dalam persatuan ini. Ikhwan bersama semua umat Islam memperkuat ukhuwah Islam, menyatakan bahwa setiap inci tanah yang dihuni oleh umat Islam adalah tanah air mereka Ikhwan tidak menentang setiap orang yang memperjuangkan tanah air mereka sendiri. Mereka percaya bahwa khalifah merupakan simbol Persatuan Islam.”

Didirikan di Mesir pada tahun 1928, Ikhwan adalah sebuah organisasi yang terpolarisasi sebagai reaksi terhadap ideologi barat dan menjadi yang pertama berbasis massa. Dari awal, Ikhwan telah mengikrarkan diri sebagai gerakan untuk menentang kekuasaan ide-ide sekuler dan Barat di Timur Tengah. Ikhwan bahkan telah melihat ide-ide sekuler itu sebagai pembusukan masyarakat Islam di dunia modern. Imam Hasan secara tegas menganjurkan kembali kepada Islam sebagai solusi untuk penyakit-penyakit yang menimpa masyarakat Muslim. Dalam hal ini, Imam Hasan Al-Banna telah memosisikan Islam untuk menghentikan banjir invasi budaya Barat.

Kepemimpinan Al-Banna merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan spektakuler Ikhwan selama tahun 1930-an dan 1940-an. Pada awal 1950-an, cabang Ikhwan telah didirikan di Suriah, Sudan, dan Yordania. Tak lama, gerakan itu meluas pengaruhnya ke tempat-tempat di luar Teluk dan negara-negara non-Arab seperti Iran, Pakistan, Indonesia, dan Malaysia.

Sejak awal, tujuan Ikhwan adalah bergerak dalam bidang sosial dan politik, mempromosikan kebaikan, amal dan pengembangan di satu sisi, dan kemerdekaan Islam di sisi lain. Melalui sejarah Ikhwan, Islamisme berarti reformasi masyarakat. Tujuan ini telah diperluas untuk mencakup pendirian syari’at secara penuh. Sejak awal, al-Banna khawatir dengan memburuknya kondisi umat Islam di Mesir dan di tempat lain di seluruh dunia. Dengan tegas, Imam Hasan menolak gagasan politik Pan-Islam. Imam Hasan tak pernah lelah mendengungkan persatuan bangsa-bangsa Islam.

Imam Hasan Al-Banna, akar ideolog Ikhwan, menyatakan bahwa misi Ikhwan adalah untuk mencapai dua tujuan: kemerdekaan negara-negara Muslim dari dominasi asing, dan pembentukan sebuah sistem sosial politik Islam.Dia percaya bahwa menghidupkan dan membangkitkan umat mau tidak mau harus dimulai dengan individu, menekankan bahwa mampu membangun kembali masyarakat Muslim harus memiliki tiga kualitas: kekuatan rohani diwujudkan melalui penentuan individu dan integritas dan pengorbanan diri, pengetahuan tentang prinsip-prinsip Islam, dan kemampuan untuk menghubungkan prinsip-prinsip Islam untuk kehidupan nyata dan menerapkannya secara efektif dengan kondisi praktis.Tidak ada ruang dalam pikiran mereka untuk berkompromi dengan adat istiadat, Islam merupakan suatu sistem terpadu dan sempurna dan pengenalan unsur asing dalam skala besar ke dalam masyarakat Muslim harus dihindari.

Dalam waktu kurang dari dua puluh tahun, Ikhwan tumbuh dari sebuah asosiasi kecil, di kota Isma’iliyah, menjadi sebuah kekuasaan politik yang besar dengan banyak cabang yang tersebar di seluruh Mesir. Imam Hasan Al-Banna memperkenalkan sebuah struktur kerja yang hebat dalam mengatur Ikhwan. Berbagai cabang Ikhwan di setiap provinsi dipimpin oleh sebuah dewan administrasi (maktab idari) terdiri dari anggota Dewan Eksekutif (majlis idari) dari cabang pusat di provinsi, serta wakil-wakil dari seluruh cabang di provinsi itu. Dewan administrasi yang pada gilirannya dihubungkan bersama melalui kantor pusat Ikhwan (al-Markaz al-‘amm), terletak di Kairo. Markas dibagi menjadi beberapa komite khusus dan departemen: Komite Umum, Komite Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kepanduan, Departemen Propaganda, Departemen Pembinaan Keluarga, Departemen Sosial, Departemen Komunikasi dengan DuniaMuslim, dan Departemen Persaudaraan Muslimah.

Kepemimpinan Ikhwan sendiri dibagi menjadi tiga bagian: Majelis Pendiri (al-hay”a / i al-ta” sisiyah) terdiri dari seratus anggota yang mewakili berbagai provinsi dan cabang, (Majelis ini adalah badan pembuatan kebijakan yangmenetapkan kebijakan umum); kekuasaan eksekutif ditugaskan ke Kantor Eksekutif (al-maktab al-tanfidhi), yang terdiri dari dua belas anggota dan dipimpin oleh al’amm al-Murshid; yang anggotanya dipilih oleh sebuah komite khusus, yang dikenal sebagai Komite Keanggotaan (maktab ‘udwiyah). Komite ini juga bertanggung jawab untuk menyelidiki semua tuduhan yang dibuat terhadap anggota Majelis Pendiri, dan jika perlu mendisiplinkan mereka.

Untuk mencapai tujuan Ikhwan, Imam Hasan al-Banna menyerukan pendekatan yang perlahan di mana reformasi yang diinginkan dapat dicapai melalui tiga tahap. Pertama adalah tahap komunikasi yang ditujukan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip Islam sejati kepada masyarakat Mesir. Kedua adalah tahap mobilisasi dan organisasi gerakan yang akan memilih dan melatih anggota aktif. Akhirnya datang tahap melaksanakan dan menerapkan aturan Islam dan prinsip-prinsip di mana suatu masyarakat benar-benar berubah menjadi satu kesatuan dalam Islam. Meskipun al-Banna tidak secara eksplisit menguraikan karakteristik dari masing-masing tahap, atau kapan dan bagaimana masing-masing mulai dan berakhir, dia menekankan berulang kali bahwa Ikhwan punya cara panjang sebelum mereka bisa mencapai reformasi Islam, dan bahwa mereka tidak tertarik dalam taktik revolusioner. Dia juga memperingatkan orang-orang di antara Ikhwan yang mencari hasil instan bahwa mereka juga harus belajar untuk bersabar dan tekun atau meninggalkan gerakan.

Pendekatan Imam Hasan ini bertujuan untuk menetralkan nasionalisme lokal dengan mempertimbangkan semua orang Islam untuk menjadi satu tanah air Islam (Wathan). Jika tidak dalam satu negara Islam, maka alternatifnya adalah sebuah asosiasi negara-negara Muslim (Hayatu Ummam Islamiah). Sikap ini disejajarkan dengan sikap Imam Hasan Al-Banna yang berusaha untuk mengecilkan arti perbedaan antara kelompok-kelompok Islam.

a. Hasan Al- Banna memandang Islam dan Politik

Hasan Al-Banna adalah seorang mujahid dakwah yang tidak hanya mewariskan Ikhwanul Muslimin yang kini menjadi gerakan Islam terbesar di dunia. Ia juga mewariskan pemikiran-pemikiran yang sangat berharga bagi dunia Islam, tidak hanya bagi Ikhwan. Kontribusi pemikirannya telah memenuhi ruang sejarah tersendiri yang sampai kini terus dikaji dan diadopsi banyak gerakan Islam. Begitupun pemikirannya dalam bidang politik.

Melalui buku At-Tarbiyah As-Siyasiyah Inda Hasan Al-Banna, yang diterjemahkan menjadi Tarbiyah Politik Hasan Al-Banna ini, Dr. Yusuf Qardhawi mengupas dimensi aspek politik yang orisinil dan detail tentang aspek politik dalam metode tarbiyah yang digagas oleh Hasan Al-Banna. Buku yang diterbitkan dalam rangka memperingati seratus tahun kelahiran Hasan Al-Banna ini diselesaikan Dr. Yusuf Qardhawi dengan terlebih dahulu mengkaji perkataan Hasan Al-Banna melalui berbagai kumpulan risalahnya, kemudian melakukan muqaranah (komparasi) antara perkataan Hasan Al-Banna satu sama lain, dan metode an-naqd al-‘ilmi al-maudhu’i (kritik ilmiyah tematik). Dengan metode itu, Dr. Yusuf Qardhawi mendapatkan kesimpulan 8 pilar tarbiyah politik Hasan Al-Banna dan ia berbeda pendapat serta mengkritisi Hasan Al-Banna pada pilar ketujuh.[3]

Delapan pilar itu adalah:

1.Memadukan antara Islam dan politik (agama dan negara)

2.Membangkitkan kesadaran wajib membebaskan tanah air Islam

3.Membangkitkan kesadaran wajib mendirikan pemerintahan islami

4.Menegakkan eksistensi umat Islam

5.Menyadarkan kewajiban persatuan Islam

6.Menyambut sistem perundang-undangan

7.Mengkritisi multipartai dan kepartaian

8.Melindungi kelompok minoritas dan unsur asing

1. Memadukan antara Islam dan politik (agama dan negara)

Hasan Al-Banna berusaha keras mengajarkan umat Islam tentang syumuliyatul Islam (kesempurnaan Islam). Apalagi di awal dakwahnya, masyarakat Mesir masih memahami Islam secara parsial. Bahwa Islam adalah rukun iman dan rukun Islam. Sementara politik, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain tidak masuk dalam urusan din Islam.

Hasan Al-Banna dalam banyak kesempatan sangat menekankan pentingnya kembali pada syumuliyatul Islam. Begitupun beliau mencantumkan pembahasan ini di awal ushul isyrin (20 prinsip pokok Ikhwanul Muslimin dalam memahami Islam). Dalam lingkup inilah dakwah Hasan Al-Banna berada. Ia ingin menghilangkan pemikiran sempit yang mengurung Islam dalam ritual tertentu. Ia ingin membina umat Islam dengan pemahaman dan cakrawala luas yang bisa menggiring terbentuknya pribadi Islam yang diidam-idamkan.

 

  1. 2.      Membangkitkan kesadaran wajib membebaskan tanah air Islam

Inilah pilar kedua dalam tarbiyah politik Hasan Al-Banna. Memperkuat kesadaran dan memicu sentimen wajib membebaskan tanah air Islam dari penjajahan dan penguasaan asing. Meskipun saat itu Mesir sendiri masih berada di bawah penguasaan Inggris, Hasan Al-Banna juga berpikir jauh ke negara-negara lain yang harus dibebaskan dari penjajahan dan penguasaan asing, termasuk Indonesia. Tentu saja ini adalah implikasi dari pemahaman bahwa umat Islam adalah satu tubuh dan tanah air Islam tidak dibatasi oleh sekat-sekat geografis, melainkan seluruh bumi di mana di atasnya dikumandangkan syahadat.

Upaya menyadarkan umat ini juga ditunjukkan secara faktual dengan keterlibatan Ikhwan mengusir penjajah dari Mesir dan Sudan, pengiriman mujahidin ke Palestina, sampai menekan pemerintah agar mendukung kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.

  1. 3.      Membangkitkan kesadaran wajib mendirikan pemerintahan islami

Pilar yang kedua di atas sebenarnya hanyalah sarana. Tujuan utamanya adalah menegakkan eksistensi umat Islam agar hidup dengan aqidah dan syariat Islam. Untuk itu, setelah membebaskan negara dari penjajahan dan penguasaan asing, target berikutnya adalah mendirikan pemerintahan yang islami.

Eksistensi umat Islam tidak bisa tegak kecuali jika belenggu penjajahan di segala aspek, baik ekonomi, politik, undang-undang, dan sebagainya bisa dibebaskan, lalu diatur dengan sistem Islam. Dari sini kita mengetahui, bahwa mendirikan pemerintahan Islami merupakan kewajiban, sekaligus kebutuhan yang mau tidak mau harus ditunaikan. Atas dasar inilah sampai saat ini Ikhwan di berbagai negara berupaya merealisasikan tarbiyah politik Hasan Al-Banna untuk mendirikan pemerintahan islami baik dengan mendirikan partai politik atau metode lain. Namun demikian, mendirikan pemerintahan Islami ini bukan hanya tugas Ikhwan dan siapapun yang berhasil mendirikan perlu didukung bersama

  1. 4.      Menegakkan eksistensi umat Islam

Pilar keempat dari tarbiyah politik Hasan Al-Banna adalah menegakkan eksistensi umat Islam agar mampu mengatur kehidupan masyarakat Islam di wilayah negaranya dan juga dunia internasional dalam satu ikatan di bawah panji Islam.

Islam telah membuktikan tegaknya eksistensi umat dalam skala besar, mengumpulkannya dengan aqidah yang satu, syariat yang satu, nilai-nilai yang sama, adab yang sama, pemahaman dan syariah yang sama serta dalam satu kiblat. Cukuplah mempersatukan umat dengan tiga perkara: pertama, kesatuan referensi (wihdatul maraji’iyah), semuanya berhukum dengan syariah Islam yang bersandar pada Al-Qur’an dan Sunnah; kedua, kesatuan tanah air Islam (wihdatu darul Islam), meskipun terdiri dari banyak negara yang jaraknya berjauhan; ketiga, kesatuan kepemimpinan (wihdatul qiyadah as-siyasiyah), yang diwujudkan dengan khalifah sebagai pemimpin tertinggi.

 

  1. 5.      Menyadarkan kewajiban persatuan Islam

Pilar kelima ini melengkapi pilar keempat, yaitu membangun kesadaran wajib mempersatukan umat. Pilar ini merupakan tuntutan wajib dalam Islam sekaligus tuntutan aksiomatik secara duniawi. Dalam hal ini tidak ada kontradiksi antara persatuan Islam dan nasionalismeyang kita kenal. Persatuan Islam juga tidak menganulir paham kebangsaan atau kesukuan. Dalam risalah dakwatuna, Hasan Al-Banna telah menjelaskan bagaimana sikapnya terhadap berbagai paham termasuk nasionalisme dan kebangsaan. Meskipun istilahnya sama, tetapi ada berbagai varian yang dimaksudkan dengan satu istilah itu. Dan karenanya, kita tidak boleh menggeneralisasinya.

  1. 6.      Menyambut Sistem Undang-undang dan Parlementer

Terkadang sebagian orang dan sebagian ikhwan mendengarkan slogan “Al-Qur’an dusturuna” itu artinya mereka menolak hukum positif apapun. Akan tetapi sebenarnya, yang dimaksud dengan slogan itu adalah menjadikan Al-Qur’an sebagai rujukan tertinggi, kepadanyalah kita kembalikan segala urusan. Maka aturan-aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an.

Dengan demikian, boleh bagi umat Islam untuk membuat aturan-aturan yang lebih detail yang merupakan pejabaran dari Al-Qur’an untuk diimplementasikan dalam kehidupan praktis, serta aturan-aturan detail lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Aqidah dan syariat Islam.

   7. Mengkritisi Multipartai dan Kepartaian[4]

Pilar ke-7 dari tarbiyah politik Hasan Al-Banna adalah ketidaksetujuannya dengan partai-partai yang ada di Mesir saat itu serta ketidaksetujuannya terhadap multipartai. Hasan Al-Banna melihat bahwa banyaknya partai justru membawa mafsadat bagi umat karena yang terjadi adalah perpecahan umat akibat sikap fanatik pada partai. Di samping itu, partai-partai yang ada juga tidak mewakili umat secara benar, bahkan cenderung dibangun hanya untuk meraih kekuasaan tanpa memiliki basis ideologi Islam. Tidak banyak perbedaan program dari semua partai, tetapi semuanya ingin berkuasa dan mendapatkan keuntungan materi. Karenanya, Hasan Al-Banna lebih setuju pada konsep partai tunggal agar rakyat -Mesir khususnya, saat itu- bisa bersatu dan lebih mudah mencapai tujuan.

Pada pilar ke-7 inilah Dr. Yusuf Qardhawi berbeda pendapat dengan Hasan Al-Banna. Karena partai tunggal justru mendatangkan madharat yang lebih besar bagi umat, terutama munculnya dikatorisme seperti yang kemudian terjadi di Mesir saat Gamal Abdul Naser melancarkan revolusi lalu menghapus partai-partai dan menghimpun rakyat di bawah jargon “persatuan nasional”. Faktor ini mungkin belum disadari oleh Hasan Al-Banna sebelumnya. Meski demikian, Hasan Al-Banna telah mendapatkan pahala atas ijtihadnya, insya Allah.

  1. 8.      Perlindungan bagi Kaum Minoritas dan Orang Asing

Inilah pilar ke-8 tarbiyah politik Hasan Al-Banna. Dan memang inilah Islam. Ia rahmatan lil ‘alamin. Islam pada dasarnya melindungi siapa saja yang tidak memusuhi Islam. Apalagi jika pihak non muslim itu tunduk di bawah naungan negara Islam. Ini sangat berbeda dengan paham kelompok-kelompok garis keras yang cenderung mengambil langkah kekerasan sebagai prioritas utama dalam bersikap menghadapi orang asing.

Dalam fakta sejarah, kita telah mendapatkan perlindungan Nabi kepada kaum Yahudi Madinah, perlindungan Umar pada Nasrani Palestina, juga perlindungan Shalahudin Al-Ayubi pada Nasrani Palestina, dan lain-lain. Saat Islam memegang kekuasaan, kaum minoritas akan terlindungi, karena Islam adalah rahmatan lil ‘alamin. Wallaahu a’lam bish shawab. [Muchlisin]

 

  1. b.      Karakteristik Masyarakat Muslim Perspektif Hasan Al-Banna.

Hasan Al-Banna merujuk kepada pendapat Sayid Qutub tentang karakteristik Masyarakat muslim, ia berpendapat bahwa karakteristik masyarakat muslim adalah : Ia berdiri di atas landasan aqidah, yang terefleksikan pada peribadahan kepada Allah swt. Semata dalam keyakinan, simbol-simbol keislaman, dan ibadah individunya, juga dalam peraturan dan undang-undangnya. Ideologi adalah fondasi, yang oleh Islam diletakkan sebagai dasar dari pilar-pilar lainnya seperti kelas sosial, kepentingan ekonomi, atau lainnya. Karakter ini merupakan hal yang membedakan antara masyarakat muslim dengan masyarakat lainnya.Kemudian Hasan Al-Banna menggambarkan perubahan sosial dengan melihat urgennya asas-asas masyarakat muslim sebagai dasar reformasi sosial.

Hasan Al-Banna menjelaskan tentang asas-asas yang di atasnya tertegak masyarakat muslim, yang dianggapnya sebagai dasar-dasar reformasi sosial yang lengkap, yaitu :

1.      Memperhatikan aspek moral dan melindungi masyarakat dari tindak kriminal dan kemungkaran.

2.      Memperhatikan keluarga dan mendudukkan status perempuan secara proporsional.

3.      Menekankan kesetiakawanan, solidaritas sosial dengan berbagai jenisnya, juga persatuan.

4.      Tanggung jawab negara kepada Islam dan dakwah Islam.

5.      Pemberian tanggung jawab reformasi sosial kepada individu.

Hasan Al-Banna menggambarkan kekhasan masyarakat muslim, secara otomatis, proses pembentukannya juga bersifat khas. Yaitu dengan cara mewujudkan adanya kelompok manusia yang menerima aqidah Islam dan mengakui bahwa ia tidak beribadah kepada selain Allah, baik dalam kayakinan, ibadah, Syi’ar, aturan, maupun undang-undang. Kelompok ini melaksanakan dengan nyata dalam perjalanan hidupnya secara keseluruhan, berdasarkan asas ini. Ketika itu, terjadilah kelahiran atau pembentukan masyarakat baru. Unsur-unsur dari hal itu adalah, pertama, sekelompok manusia. Kedua, terdidik di atas aqidah. Ketiga, kehidupannya diatur dengan landasan aqidah, seutuhnya.Sehingga Hasan al-Banna menekankan pendidikan (tarbiyah) adalah jalan utama (thariq asasi) untuk mewujudkan masyarakat muslim.

 

  1. c.       Konsepsi tentang Pemerintahan dan Kekuasaan Negara Hasan Al-Banna (Ikhwanul Muslimin)

Sikap pemikiran Hasan Al-Banna (ikhwanul Muslimin) terhadap pemerintahan, berkaitan erat dengan pemahaman akan esensi Islam dan Aqidahnya. Islam-sebagimana yang dipersepsikan Ikhwanul Muslimin-menjadikan pemerintahan sebagai salah satu pilarnya.Ikhwan memandang bahwa pemerintahan Islam memiliki kaidah-kaidah yang tercermin dalam ulasan Al-Banna – ketika membicarakan tentang problematika hukum di mesir dan bagaimana memecahkannya-berupa karakteristik atau pilar-pilar pemerintahan Islam. Ia berpendapat bahwa pilar-pilar itu ada tiga, yaitu :

1.Tanggung jawab pemerintah, dalam arti bahwa ia bertanggungjawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintahan, tidak lain adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah, untuk memelihara kepentingan bersama.

2.Kesatuan umat. Artinya, ia memiliki sistem yang satu, yaitu Islam. Dalam arti, ia harus melakukan amar ma’ruf nahi munkar dan nasihat.

3. Menghormati aspirasi rakyat. Artinya, di antara hak rakyat adalah mengawasi para penguasa dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk mereka. Pemerintah harus mengajak mereka bermusyawarah, menghormati aspirasi mereka, dan memperhatikan hasil musyawarah mereka.

Hasan Al-Banna (ikhwanul Muslimin) menggambarkan sifat-sifat pemerintahan islam dalam prinsip yang diberi nama ”Teori Pembatasan Kekuasaan Pemerintah” yang diungkapkan oleh Audah. Disebutkan bahwa pemerintahan islam didasarkan kepada tiga prinsip utama, yaitu:

1.Menentukan batas-batas kekuasaan pemerintah. Penguasa tidak boleh melanggarnya, dan jika melakukan pelanggaran itu, kerjanya dianggap tidak sah. Kekuasaanya dibatasi dengan berbagai komitmen dan kewajiban yang telah digariskan. Ia harus mengikuti syariat yang tidak membolehkan penguasa kecuali hal-hal yang dibolehkan untuk setiap indivdu, juga mengharamkan untuknya sesutau yang diharamkan atas setiap individu.

2.Pertanggungjawaban pemerintah atas segala pelanggaran dan kesalahannya.

3.Otoritas rakyat untuk menurunkan pejabat. Islam telah menegaskan kekuasaan rakyat atas pemerintah.

Menurut Hasan Al-Banna (Ikhwanul Muslimin) menggambarkan bahwa sumber kekuasaan adalah satu, yaitu kehendak rakyat, kerelaan dan pilihan mereka secara bebas dan suka rela. Artinya, ikhwan meyakini bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan.

Hasan Al-Banna berpendapat bahwa sistem politik atau pemerintahan diselenggarakan sesuai dan dalam kerangka landasan-landasan tertentu yaitu, Syura (musyawarah), hurriyah (kebebasan), musawah (persamaan), ’adl (keadilan), ta’ah (kepatuhan), dan amar ma’ruf nahi munkar. Hasan Al-Banna berpendapat bahwa anggota syuro terdiri atas, pertama, para ahli fiqh yang mujtahid, yang pernyataan-pernyataannya diperhitungkan dalam fatwa dan pengambilan hukum. Kedua, pakar yang berpengalaman dalam urusan publik. Ketiga, Semua orang memiliki kepemimpinan terhadap orang lain. Mereka ini disebut dengan ahlul halli wal ’aqdi. [5]

 

III. PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL – BANNA

Di setiap tempat selalu ada pemikir dalam bidang politik dalam skala yang berbeda. Dalam skala Timur Tengah, pemikiran politik dari Mesir Kuno hingga Mesir Modern memiliki pengaruh bagi wilayah, bahkan lintas daerah. Nasionalisme Arab, sebagai salah satu contoh selain tentang Zionisme dan ideologi kiri Islam, menurut A. Rahman Zainuddin adalah jenis pemikiran yang dianggap sangat menentukan dewasa ini

Di Mesir, menurut Yusuf al-Qaradhawi, sebelum adanya dakwah Hasan al-Banna dan lembaga pendidikan yang beliau dirikan, aspek politik tidak mendapatkan perhatian sama sekali oleh masyarakat Islam. Dari sini kemudian terjadi dikotomi antara seorang agamis dan seorang politisi. “Seorang agamis,” tulis ulama yang kini bermukin di Qatar itu, “dilarang berkecimpung dalam masalah politik,” sebaliknya juga, “seorang politisi dilarang berkecimpung dalam masalah agama.”

Hasan al-Banna sebagai salah satu tokoh pergerakan Islam yang memiliki pengaruh di Mesir, bahkan dunia Islam memiliki pemikiran dan praksis dalam kancah politik. Pemikiran politik Hasan al-Banna, setidaknya ada empat hal, yaitu: ‘Urubah (Arabisme), Wathaniyah (Patriotisme), Qaumiyah (Nasionalisme), dan ‘Alamiyah (Internasionalisme).[6]

a.      ‘Urubah (Arabisme)

Arabisme memiliki tempat tersendiri dan peran yang berarti dalam dakwah Hasan al-Banna. Bangsa Arab adalah bangsa yang pertama kali menerima kedatangan Islam. Dia juga merupakan bahwa yang terpilih. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw, “Jika bangsa Arab hina, maka hina pulalah Islam.” Arabisme menurut al-Banna adalah kesatuan bahasa. Ia berkata dalam Muktamar Kelima Ikhwan,“…Bahwa Ikhwanul Muslimin memaknai kata al-‘Urubah (Arabisme) sebagaimana yang diperkenalkan Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dari Mu’adz bin Jabal ra, Ingatlah, sesungguhnya Arab itu bahasa. Ingatlah, bahwa Arab itu bahasa.”

Menurut al-Banna, Arab adalah umat Islam yang pertama, yang merupakan bangsa pilihan. Islam, menurutnya, tidak pernah bangkit tanpa bersatunya bangsa Arab. Batas-batas geografis dan pemetaan politis tidak pernah mengoyak makna kesatuan Arab dan Islam. Islam juga tumbuh pertama kali di tanah Arab, kemudian berkembang ke berbagai bangsa melalui orang-orang Arab. Kitabnya datang dengan bahasa Arab yang jelas, dan berbagai bangsa pun bersatu dengan namanya.

Dalam riwayat Ibnu Asakir, dengan sanad dari Malik bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhan itu satu, bapak itu satu, dan agama itu satu. Bukanlah Arab di kalangan kamu itu sebagai bapak atau ibu. Sesungguhnya, Arab itu adalah lisan (bahasa), maka barangsiapa yang berbicara dengan bahasa Arab, dia adalah orang Arab.”

Dalam hadits ini, tulis Hasan al-Banna, kita mengetahui bahwa bangsa-bangsa Arab yang membentang dari Teluk Persi sampai Maroko dan Mauritania di Lautan Atlantik, semuanya adalah bangsa Arab. Mereka dihimpun oleh akidah serta dipersatukan oleh bahasa dan teritorial yang satu. Tidak ada yang memisahkan dan membatasinya. Menurut al-Banna, ketika kita beramal untuk Arab, berarti kita juga beramal untuk Islam dan untuk kebaikan dunia seisinya
Atas dasar ini, menurut Abdul Hamid al-Ghazali, dalam bukunya Meretas Jalan Kebangkitan Islam, kita dapat menyimpulkan beberapa unsur dari pemikiran al-Banna bahwa berbangga dengan Arabisme tidak termasuk fanatisme dan tidak berarti merendahkan pihak lain.Arabisme dengan tujuan untuk membangkitkan Islam demi tersebarnya Islam adalah dibolehkan.

b.      Wathaniyah (Patriotisme)

Banyak definisi tentang patriotisme. Ada yang menyebut sebagai kecintaan yang mendalam terhadap bangsa, negara dan tanah air. “Man who have offered their life for their country, know that patriotism is not the fear of something, it is the love of something,” demikian salah satu definisinya.
Dalam memaknai Wathaniyah (patriotisme), ada tiga arti yang dikemukakan oleh Hasan al-Banna, yaitu: Pertama, Patriotisme Kerinduan (Cinta Tanah Air). Al-Banna berkata: “Jika yang dimaksud dengan patriotisme oleh para penyerunya adalah cinta negeri ini, keterikatan padanya, kerinduan padanya, dan ikatan emosional dengannya, maka hal itu sudah tertanam secara alami dalam fitrah manusia di satu sisi, dan dianjurkan Islam di sisi lainnya.” Kedua, Patriotisme Kemerdekaan dan Kehormatan (Kemerdekaan Negeri). Al-Banna berkata: “Jika yang mereka maksudkan dengan patriotisme adalah keharusan berjuang untuk membebaskan tanah air dari cengkeraman perampok imperialis, menyempurnakan kemerdekaannya, dan menanamkan kehormatan diri dan kebebasan dalam jiwa putra-putra bangsa, maka kami sepakat dengan mereka tentang itu.” Ketiga, Patriotisme Kebangsaan (Kesatuan Bangsa). Al-Banna berkata: “Jika yang mereka maksudkan dengan patriotisme adalah mempererat ikatan antara anggota masyarakat suatu Negara dan membimbingnya ke arah memberdayakan ikatan itu untuk kepentingan bersama, maka kami pun sepakat dengan mereka.”

Patriotisme juga memiliki prinsip di mata Hasan al-Banna. Ia mengatakan: “Suatu kekeliruan bagi orang-orang yang menyangka bahwa Ikhwanul Muslimin berputus asa terhadap kondisi negeri dan tanah airnya. Sesungguhnya kaum Muslimin adalah orang-orang yang paling ikhlas berkorban bagi negara, habis-habisan berkhidmat untuknya, dan menghormati siapa saja yang mau berjuang dengan ikhlas dalam membelanya. Dan anda tahu sampai batas mana mereka menegakkan prinsip patriotisme mereka, serta kemuliaan macam apa yang mereka inginkan bagi umatnya. Hanya saja, perbedaan prinsip antara kaum muslimin dengan kaum yang lainnya dari para penyeru patriotisme murni adalah bahwa asas patriotisme Islam adalah akidah Islamiyah…Adapun tentang patriotisme Ikhwanul Muslimin, cukuplah bahwa mereka menyakini dengan kukuh bahwa sikap acuh terhadap sejengkal tanah yang ditinggali seorang muslim yang terampas merupakan tindakan kriminal yang tidak terampuni, hingga dapat mengembalikannya atau hancur dalam mempertahankannya. Tidak ada keselamatan bagi mereka dari siksa Allah kecuali dengan itu.”

Al-Banna juga mengkiritik pandangan tentang patriotisme yang hanya berpikir untuk membebaskan regionalnya saja. Seperti dalam kasus masyarakat Barat yang lebih cenderung pada pembangunan unsur fisik dalam tatanan kehidupannya, ini tidak dikehendaki oleh Islam. Adapun kami, kata beliau, “kami percaya bahwa di pundak setiap muslim terpikul amanah besar untuk mengorbankan seluruh jiwa, darah, dan hartanya demi membimbing umat manusia menuju cahaya Islam.” Dari sini, kita mendapatkan gambaran bahwa tujuan hidup seorang muslim tidaklah hanya dibatasi oleh region-region tertentu, akan tetapi dalam skala yang lebih luas adalah untuk seluruh umat manusia.                

c.       Qaumiyah (Nasionalisme)

Menurut Ensiklopedia Wikipedia, Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris “nation”) dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Menurut Hasan al-Banna ada tiga unsur nasionalisme, yaitu: nasionalisme kejayaan, nasionalisme umat, dan berkata tidak pada nasionalisme jahiliyah.

Tentang nasionalisme kejayaan, Al-Banna mendukung nasionalisme yang berarti bahwa generasi penerus harus mengikuti jejak para pendahulunya dalam mencapai kejayaannya. Ini adalah maksud yang baik, menurutnya dan mendukung. Hal ini sejal dengan sabda Rasululllah Saw yang berbunyi, “Manusia seperti tambang. Yang terbaik di antara mereka di masa jahiliahnya adalah juga yang terbaik di masa Islam, jika mereka memahami.”

Menurutnya, jika yang dimaksud dengan nasionalisme adalah anggapan bahwa suatu kelompok etnis atau sebuah komunitas masyarakat adalah pihak yang paling berhak memperoleh kebaikan-kebaikan yang merupakan hasil perjuangannya, maka ia benar adanya. Jika yang mereka maksudkan dengan nasionalisme adalah bahwa setiap kita dituntut untuk bekerja dan berjuang, bahwa setiap kelompok harus mewujudkan tujuannya hingga kita bertemu—dengan izin Allah—di medan kemenangan, maka inilah pengelompokan terbaik. Semua makna nasionalisme ini adalah indah dan mengagumkan, tidak diingkari oleh Islam. Itulah tolak ukur terbaik menurut al-Banna.

Nasionalisme Islam bersumber dari hadits Nabi: “Orang muslim itu saudara muslim yang lain.” Sedangkan sabdanya yang lain mengatakan: ”Orang-orang muslim itu satu darah, orang-orang yang berada di atas bekerja untuk menyantuni yang lain, dan mereka bersatu untuk melawan musuhnya.”Ini berarti bahwa nasionalisme Islam tidak terbatas pada negara saja.

Islam datang untuk menghapus budaya jahiliyah. Nasionalisme yang jahiliyah haruslah ditinggalkan oleh umat Islam. Ia berkata bahwa jika yang dimaksudkan dengan nasionalisme adalah menghidupkan tradisi jahiliyah yang sudah lapuk, menegakkan kembali peradaban yang telah terkubur dan digantikan oleh peradaban baru yang telah eksis dan bermanfaat, atau melepaskan dirinya dari ikatan Islam dengan klaim demi nasionalisme dan harga diri kebangsaan, maka pengertian nasionalisme seperti ini adalah buruk, hina akibatnya, dan jelek kesudahannya.

d.       ‘Alamiyah (Internasionalisme)

Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat al-Anbiya ayat 107: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”  Ayat ini berarti bahwa diutusnya nabi Muhammad Saw adalah ditujukan untuk seluruh umat manusia dari seluruh suku bangsa. ”Rahmatan Lil’Alamin” adalah konsep yang menjelaskan tentang internasionalisme Islam yang tidak mengenal sekat-sekat teritori.

Jika internasionalisme diterjemahkan dengan “Pemerintahan Dunia”, maka pengertiannya yang bisa diberikan adalah “Sebuah kesatuan  pemerintahan dengan otoritas mencakup planet Bumi.Tidak pernah ada satu Pemerintahan Dunia yang pernah terjadi sebelumnya, meskipun kerajaan besar dan superpower telah mendapatkan tingkatan kekuasaan yang mirip. Contoh sejarah telah dihambat oleh kenyataan bahwa komunikasi dan perjalanan yang tak memungkinkan membuat organisasi dunia ini tidak terjadi. Beberapa internasionalis mencari pembentukan pemerintahan dunia sebagai cara mendapatkan kebebasan dan sebuah peraturan hukum di seluruh dunia. Beberapa orang khawatir bahwa pemerintah dunia harus dapat menghormati keragaman negara atau manusia yang tercakup di dalamnya. Dan di sisi lain memandang ide ini sebagai sebuah kemungkinan mimpi buruk, dalam dunia yang kacau pemerintah berusaha menciptakan negara totalitarian yang tak berakhir tanpa ada kemungkinan untuk kabur atau revolusi.

Internasionalisme menurut Hasan al-Banna inheren dalam Islam, oleh karena Islam adalah agama yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. “Adapun dakwah kita disebut internasional, karena ia ditujukan kepada seluruh umat manusia. Manusia pada dasarnya bersaudara; asal mereka satu, bapak mereka satu, dan nasab mereka pun satu. Tidak ada keutamaan selain karena takwa dan karena amal yang dipersembahkannya, meliputi kebaikan dan keutamaan yang dapat dirasakan semuanya,” demikian tulisnya.

Konsep internasionalisme merupakan lingkaran terakhir dari proyek politik al-Banna dalam program ishlahul ummah (perbaikan umat). Dunia, tidak bisa tidak, bergerak mengarah ke sana. Persatuan antar bangsa, perhimpunan antar suku dan ras, bersatunya sesama pihak yang lemah untuk memperoleh kekuatan, dan bergabungnya mereka yang terpisah untuk mendapatkan hangatnya persatuan, semua itu merupakan pengantar menuju terwujudnya kepemimpinan prinsip internasionalisme untuk menggantikan pemikiran rasialisme dan kesukuan yang diyakini umat manusia sebelum ini. Dahulu memang harus meyakini ini untuk menghimpun unsur-unsur dasar, lalu harus dilepaskan kemudian untuk menggabungkan berbagai kelompok besar, setelah itu terwujudlah kesatuan total di akhirnya. Langkah ini, menurutnya memang lambat, namun itu harus terjadi.

Untuk mewujudkan konsep ini juga Islam telah menyodorkan sebuah penyelesaian yang jelas bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran masalah seperti ini. Langkah pertama kali yang dilakukan adalah dengan mengajak kepada kesatuan akidah, kemudian mewujudkan kesatuan amal. Hal ini sejalan dengan ayat dalam al-Qur’an surat Asyura 13: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nabi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa yaitu ‘Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.”

Dalam Risalah Pergerakan, Hasan al-Banna berharap pada negerinya yaitu Mesir yang mendukung upaya dakwah Islamiyah, menyatukan seluruh bangsa Arab untuk kemudian melindungi seluruh kaum muslimin di penjuru bumi.Namun, harapan ini tetaplah belum membuahkan hasil maksimal karena sejak Hasan al-Banna wafat sampai sekarang Mesir belum menjadi sentrum dari kesatuan umat Islam sedunia. Malah, pada beberapa kasus, seperti masalah invasi Israel ke Gaza Palestina (2009), Mesir banyak mendapat kecaman karena tidak kooperatif dengan aktivis pergerakan Islam namun dekat dan bahkan pada titik tertentu, mendapatkan intervensi dari Barat.

Hasan Al-Banna dan “Teori Maslahat”

Dalam empat pemikiran politik Hasan al-Banna diatas, kita menemukan bahwa kemaslahatan sangat ditekankan oleh al-Banna. Ini didasarkan oleh tafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang menghendaki umat Islam untuk tampil ke muka bumi sebagai khalifah untuk menciptakan masyarakat yang ber-Tauhid Islam. Dengan demikian, segala hal yang bisa mendatangkan kebaikan, itu dibolehkan dalam agama.

Hasan al-Banna meyakini bahwa Islam adalah ajaran yang universal. Menurutnya, “Islam adalah agama dan sistem kehidupan yang utuh sekaligus memuat di dalamnya aspek politik.” Islam, menurutnya, adalah akidah dan ibadah, negara dan kewarganegaraan, moral dan material, peradaban dan perundang-undangan. Tokoh Islam dari Mesir itu berkata, “Sebagai hasil pemahaman yang komprehensif dan utuh terhadap Islam dalam diri Ikhwanul Muslimin ini, fikrah mereka melingkupi seluruh perbaikan masyarakat dan tercermin di dalamnya setiap unsur dari berbagai pemikiran dalam rangka perbaikan (maslahat).”

Dari kutipan di atas kita melihat bahwa faktor kemaslahatan menjadi perhatian penting dalam pemikiran Hasan al-Banna. Konsep ‘Urubah (Arabisme) yang dikemukakannya adalah karena dalam sebagai muslim, ia berpatokan pada ketentuan dalam al-Qur’an dan hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Konsep ini dilontarkan olehnya karena melihat secara faktual bahwa orang Arab adalah bangsa pilihan tempat diturunkannya para nabi dan al-Qur’an dalam bahasa Arab. Dengan demikian, siapapun kaum muslim yang ingin mempertahankan Islam patut memberikan penghargaan kepada bangsa Arab, dalam batas-batas yang tidak keluar dari ajaran Islam. Lebih jauh dalam masalah Arab ini, ke-Araban juga tidak dimaknai semata sebagai sebuah suku di daerah Arab, akan tetapi secara umum umat Islam yang juga mempelajari bahasa Arab. Hadits Nabi tentang “Ingatlah, sesungguhnya Arab itu bahasa. Ingatlah, bahwa Arab itu bahasa”, bermakna bahwa siapapun umat Islam yang mempelajari al-Qur’an yang notabene berbahasa Arab, termasuk dalam Islam yang perlu membela Arab.

“Jika bangsa Arab hina, hina pulalah Islam, “ yang dikemukakan oleh al-Banna semata karena penghargaannya kepada bangsa Arab yang telah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia.

Dalam hal Wathaniyah (Patriotisme), kerinduan akan tanah air tempat manusia dibesarkan adalah sesuatu yang alamiah dalam fitrah manusia. Artinya, kecintaan pada negeri sendiri adalah bagian dari kepedulian umat Islam terhadap lingkungannya. Tujuan utama dari patriotisme ini, menurut al-Banna adalah untuk membimbing umat manusia menuju cahaya Islam, lain dari itu (seperti hanya mementingkan aspek-aspek fisik di Eropa), bertentangan dengan Islam. Dilihat dari kacamata Ibnu Qayyim, cinta pada negeri demi kemaslahatan negeri itu sendiri, termasuk dalam agama.

Dalam membahas Qaumiyah (Nasionalisme), al-Banna menfokuskan pada sikap loyal (wala’)pada Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman. Dalil yang dikemukakannya, salah satunya adalah, “Sesungguhnya Allah adalah Pelindung orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah: 257. Dengan demikian, jika ada orang-orang beriman yang berjuang untuk kemajuan negerinya agar dakwah Islamiyah berkembang, maka itu termasuk dalam perlindungan Allah. Nasionalisme ala al-Banna juga memposisikan diri secara diametral dengan nasionalisme ala Jahiliyah yang sarat dengan muatan pengagungan nenek moyang tanpa dalil yang pasti atau untuk menanamkan rasa bangga pada jiwa anak-anaknya. [7]

Nasionalisme Islam menurut al-Banna mengandung kemaslahatan karena membawa manusia agar meninggalkan fanatisme buta pada nenek moyang menuju penghambaan kepada Allah. Paganisme yang ada pada peradaban sebelum Islam yang kemudian berkembang dalam banyak bentuk juga ditentang oleh al-Banna. Menjadikan patung-patung, bahkan ideologi hasil pemikiran manusia sebagai sesuatu yang harus diikuti ketimbang dalil dari al-Qur’an dan Sunnah nabi juga ditentang. Al-Banna berkehendak menciptakan umat Islam yang menjalankan seluruh kehidupannya secara kaaffah (menyeluruh) dalam bingkai Islam. Dan, ini termasuk dalam kemaslahatan umat manusia.

Pandangan ‘Alamiyah (Internasionalisme) adalah berdasarkan pada dalil bahwa umat Islam dikeluarkan untuk menjadi “khairu ummah” (umat terbaik) yang Allah utus kepada manusia agar menjalankan kaidah menyeru kepada kebenaran dan mencegah pada yang mungkar. Rasulullah Saw juga diutus Allah untuk seluruh umat manusia (rahmatan lil ‘alamin). Dari perspektif ini, dakwah al-Banna berpatokan pada persaudaraan seluruh umat manusia. Dalil yang diambil oleh al-Banna berladaskan pada ayat, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa: 1)  

Kemaslahatan internasionalisme ini sekilas memiliki kesamaan dengan konsepsi kaum Zionis yang berupaya menciptakan pemerintahan satu dunia. Akan tetapi, Zionisme lebih menitikberatkan pada penguasaan kaum Yahudi atas kalangan goyyim (non-Yahudi) dengan memperlakukannya sebagai budak. Persaudaraan umat sedunia yang diinginkan oleh al-Banna, adalah karena umat manusia berasal dari satu nenek moyang yaitu Adam as. Selanjutnya, dalam dakwah menuju persaudaraan internasional, harus dijalankan berdasarkan fondasi nilai yang adil dan tidak diskriminatif.Dari sinilah kelak ada mekanisme take and give antar peradaban umat manusia. Unsur kerjasama demi kemaslahatan sangat ditekankan oleh Hasan al-Banna. [8]

Jadi, dilihat dari konsepsi Ibnu Qayyim tentang kemaslahatan, maka pemikiran politik Hasan al-Banna lebih menitikberatkan pada kemaslahatan umat Islam dan umat manusia.

 

IV. Hasan Al-Banna tentang  Lima Babak  Kebangkitan Umat Islam

 

 “Kebangkitan suatu bangsa di dunia selalu bermula dari kelemahan. Sesuatu yang sering membuat orang percaya bahwa kemajuan yang mereka capai kemudian adalah sebentuk kemustahilan. Tapi, di balik anggapan kemustahilan itu, sejarah sesungguhnya telah mengajarkan kepada kita bahwa kesabaran, keteguhan, kearifan, dan ketenangan dalam melangkah telah mengantarkan bangsa-bangsa lemah itu merangkak dari ketidakberdayaan menuju kejayaan.” (Hasan Al-Banna; Risalah Ila Ayyu Syain Nad u An-Naas.)

           Dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa, kebangkitan dan kemajuan adalah sebuah keniscayaan yang mesti diyakini. Namun, kelemahan yang sedang mengungkung suatu bangsa seringkali memicu keputusasaan sehingga bayang-bayang ketidakpastian dan kemustahilan menjadi begitu kuat. Realitas kejiwaan masyarakat inilah yang ingin didobrak oleh Hasan Al-Banna, dengan salah satu ungkapannya: “Inna haqaiqa al-yaumi hiya ahlamu al-amsi, wa ahlama al-yaumi haqaiqu al-ghadi (Sesungguhnya kenyataan hari ini adalah mimpi kemarin, dan mimpi hari ini akan menjadi kenyataan esok hari).”

Di atas keyakinan ini, Hasan Al-Banna menyodorkan perpektif baru dalam menatap kebangkitan. Bahwa, kehancuran material adalah indikasi fenomenalogis yang zhahir dari kelemahan suatu bangsa, sementara akar penyebab kelemahan yang sebenarnya ada pada kehancuran jiwa masyarakatnya. Ini yang secara kuat dicemaskan oleh Abul Hasan An-Nadwi dengan ucapannya, “Kemanusiaan sedang ada dalam sakratul maut.” (Abul Hasan An-Nadwi, Madza Khasira al-Alam bi Inkhithathi al-Muslimin , 1969). Bahkan, kecemasan dunia modern yang digjaya seperti Amerika misalnya, juga terletak di sini. Laurence Gould pernah mengingatkan publik Amerika, “Saya tidak yakin bahaya terbesar yang mengancam masa depan kita adalah bom nuklir. Peradaban AS hancur ketika tekad mempertahankan kehormatan dan nilai-nilai moral dalam hati nurani warga kita telah mati.” (Hamilton Howze, The Tragic Descent: America in 2020 , 1992).
Dari pemahaman inilah, Hasan Al-Banna menyimpulkan bahwa pilar kekuatan utama untuk bangkit adalah kesabaran (ash-shabru), keteguhan (ats-tsabat), kearifan (al-hikmah), dan ketenangan (al-anat) yang kesemuanya menggambarkan kekuatan kejiwaan (al-quwwah an-nafsiyah) suatu bangsa. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah kondisi kejiwaannya (QS. 13:11)[9]

Transisi politik merupakan titik-berangkat (muntholaq) untuk membangun kembali umat. Kepada para pelaku perubahan (anashir at-taghyir), Hasan Al-Banna mengingatkan dua pandangan dasar (an-nadhoriyah al-asasiyah) yang mesti dipegang teguh. Pertama, sekalipun jalan ini sangat panjang dan berliku, tetapi tidak ada pilihan lain selain ini. Kedua, bahwa seorang pekerja pertama kali harus bekerja menunaikan kewajibannya, baru kemudian boleh mengharap hasil kerjanya.

Dalam proses pembangunan kembali umat, Hasan Al-Banna menyimpulkan adanya lima babak yang akan dilalui. Kesimpulan ini berangkat dari analisa sejarah perjalanan bangsa-bangsa dan upaya memahami arahan-arahan Rabbani (taujihat rabbaniyah). Apa kelima babakan itu?

1. Kelemahan (adh-dho fu).

Faktor utama kelemahan adalah terjadinya kesewenang-wenangan rezim kekuasaan yang tiranik. Kekuasaan inilah yang memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memberangus potensi-potensi kebaikannya dengan dalih kepentingan kekuasaan. “Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah, dengan menindas segolongan dari mereka, membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Firaun termasuk orang yang membuat kerusakan.” (QS. 28:4) Itulah sebabnya tujuan pertama transisi politik menurut Al-Banna adalah membebaskan umat dari belenggu penindasan dalam kehidupan politik.

2. Kepemimpinan (az-zuaamah).

Sejarah perubahan menunjukkan bahwa upaya bangkit kembali dari kehancuran membutuhkan seorang pemimpin yang kuat. Kepemimpinan ini mesti muncul pada dua wilayah, yaitu pemimpin di tengah-tengah masyarakat (az-zuaamah ad-da wiyah) yang menyeru kepada kebaikan dan pemimpin pemerintahan (az-zuaamah as-siyasiyah) yang sejatinya muncul atau menjadi bagian dari mata rantai barisan penyeru kebaikan itu. “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi஦quot; (QS. 24:55). Ini artinya kekuatan-kekuatan Islam mesti mempersiapkan diri secara sistematis, sehingga masa transisi politik menjadi kesempatan untuk meneguhkan kepemimpinan dakwah dan untuk meraih kepemimpinan politik. Inilah tantangan sekaligus rintangan terberat kaum muslimin pada hari ini.

3. Pertarungan (ash-shiraa u)

Ketika suatu bangsa memasuki masa transisi politik, Al-Banna mengingatkan akan muncul dan maraknya berbagai kekuatan ideologis yang lengkap dengan tawaran sistem dan para penyerunya. Akan terjadi kompetisi terbuka untuk menanamkan pengaruh, meraih dukungan dan memperebutkan kekuasaan.

Ada dua karakter dasar ideologi-ideologi kuffar. Pertama, secara hakiki ia berlawanan dengan ideologi Islam. Dan kedua, untuk menjamin eksistensinya di muka bumi, ideologi-ideologi kuffar itu akan berupaya menghancurkan ideologi Islam. Pertarungan terberat adalah pada upaya untuk membebaskan diri dari mentalitas, sikap, perilaku dan budaya yang sudah terkooptasi oleh ideologi materialisme-sekuler. Pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan senjata, tetapi dengan bangunan keimanan baru yang memantulkan izzah (harga diri) umat di hadapan peradaban-peradaban kuffar.

4. Iman (Al-Iman)

Pertarungan ideologi di fase transisi menuju kebangkitan adalah masa-masa ujian berat bagi umat. Pertarungan akan memunculkan dua golongan manusia. Pertama, mereka yang tidak istiqamah dengan cita-cita Islam dan menggadaikan perjuangannya demi keuntungan-keuntungan material. Perjuangan bagi mereka adalah bagaimana mengumpulkan sebanyak-banyaknya perhiasan dunia sesuatu yang tidak mereka miliki sebelumnya. Golongan kedua, adalah mereka yang istiqamah dan iltizam dengan garis dan cita-cita perjuangan. Besarnya kekuatan musuh justru menambah keimanan mereka dan semakin mendekatkan diri mereka kepada Allah. Inilah golongan yang sedikit, tapi dijanjikan kemenangan oleh Allah. Proses kebangkitan umat tidak akan berjalan tanpa keberadaan mereka; orang-orang yang akan menorehkan garis sejarah panjang perjuangan yang diliputi berbagai keistimewaan dan keajaiban.
5. Pertolongan Allah (Al-Intishar)

Inilah hakikat kemenangan bagi umat, yaitu ketika Allah swt. telah menurunkan pertolongannya untuk mencapai kemenangan sejati. Kemenangan tidak semata diukur oleh terkalahkannya musuh. Tetapi, kemenangan adalah ketika tangan-tangan Allah ikut bersama kita menghancurkan seluruh kekuatan musuh. Inilah awal tumbuhnya kehidupan baru di mana Allah akan menerangi dengan cahayaNya dan Allah akan menaungi kehidupan umat dengan Keperkasaan dan Kasih-sayangNya. Di sinilah pembalikan keadaan (tabdil) dalam kehidupan akan terjadi. Kemakmuran, keamanan, kedamaian dan keadilan akan menjadi nikmat yang bisa dimiliki setiap makhluk yang mendiami negeri itu. “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmatNya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang besar.” (QS. Al-Fath: 1-3)

 

V .Karya-karya Hasan Al-Banna

Imam Hasan Al-Banna adalah seorang pendakwah Islam dan juga tokoh pembaharuan. Beliau tidak menurut cara-cara Syed Rasyid Ridha. Hasan Al-Banna himpunkan sekumpulan orang-orang Islam yang berwibawa serta mempunyai kesanggupan untuk hidup dan mati dalam memperjuangkan Islam. Bellau ingin menegakkan cara hidup Islam di Mesir. Lantaran itu, beliau menumpukan lebih banyak masanya di sudut amali gerakannya, iaitu memberi latihan akhlak dan rohani kepada para anggota Ikhwan. Pernah beliau ditanya, ‘Mengapakah awak tidak mengarang buku?’ Imam Hasan Al-Banna menjawab, ‘Saya ‘menulis’ manusia.’ Ini bermakna beliau melatih manusia dari segi akhlak dan ilmu untuk perjuangan Islam. Walau bagaimanapun beliau ada menulis beberapa buah buku berikut:

I ‘Muzakirat ad-Da’awah wa-Dai’yiah’ (Catatan Dakwah dan pendakwah)

Inilah hasil karyanya yang terulung. Buku ini terbahagi kepada dua bahagian.Bahagian pertama menyentuh kehidupan peribadinya dan bahagian kedua pula ialah mengenai kegiatan Ikhwanul Muslimin

II ‘Risaail-Al-Imamu-Syahid.’ Buku ini ialah himpunan beberapa makalah yang disusunnya pada waktu waktu tertentu sepanjang hayatnya. Buku ini terbahagi kepada tajuk-tajuk.

III Syarahan syarahan Imam Hasan AI Banna. Buku ini mengandungi syarahan syarahan dan kuliah-kuliah Hasan Al-Banna.Ia merupakan satu khazanah ilmu.

IV Maqalat Hasan Al-Banna. Buku ini ialah himpunan nasihat nasihat dan arahan arahan Imam Hasan Al-Banna kepada sahabat-sahabat dan para anggota Ikhwanul Muslimin

V Al-Ma’thurat. Buku ini ialah himpunan do’a-do’a dan zikir yang disusun oleh Imam Hasan
Al-Banna sendiri. la dibaca beramai-ramai oleh para anggota Ikhwan sebelum sholat
Maghrib. Ia merupakan pembaharuan ikrar mereka kepada Allah dalam.menjalankan dakwah Islamiah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  III

KESIMPULAN

 

Hassan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin, salah satu dari abad ke-20 terbesar dan paling berpengaruh organisasi Islam revivalis. Kepemimpinan Al-Banna adalah penting bagi pertumbuhan ikhwanul muslimin selama tahun 1930-an dan 1940-an. Seperti banyak orang lain, mereka menemukan bahwa belajar Islam dan kesalehan tidak lagi dihargai di ibukota (akibat paham sekular yang begitu kuat saat itu,paham itu dibawa oleh kolonial inggris untuk merobohkan semangat kaum muslimin), dan bahwa keahlian tidak bisa bersaing dengan industri berskala besar. berdirinya organisasi ikhwaul muslimin bertepatan dengan tanggal 20/maret/1928.

Gerakan Ikhwan Muslimin membawa perubahan hebat kepada Dunia Arab. Ia telah menegakkan semula kebenaran dan kekuatan Islam. Hasan Al-Banna adalah seorang yang berwibawa dan berhati tabah. Beliau memiliki peribadi Muslim sejati. Setiap tindakannya melambangkan ciri-ciri hidup Islam.

Beliau adalah seorang faqih dengan sebenarnya, politikus ulung, memiliki pengalaman yang luas, kejeniusan dan kedudukan yang disaksikan oleh setiap orang yang mengenalnya baik dari musuh maupun teman dalam kadar yang sama. Robert Jackson telah bertemu dengan Ustadz Hasan Al-Banna pada tahun 1946 mengatakan: “Saya memperkirakan akan datang suatu hari yang mana laki-laki ini mengusai kepemimpinan masyarakat, tidak hanya di Mesir, bahkan di seluruh wilayah Timur. Dr. Kamjian, seorang dosen ilmu politik di Universitas New York mengatakan: “Kemunculan Al-Banna merupakan contoh yang melambangkan kepribadian keluarga yang muncul pada waktu-waktu krisis untuk melakukan tugas kebebasan sosial spiritual.
Thanthawi Jauhari berkata: “Dalam pandangan saya, Hasan Al-Banna lebih besar dari Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Beliau memiliki temperamen yang menakjubkan yang berupa takwa dan kecerdikan politis, Beliau berhati Ali dan berotak Mu’awiyah. Saya melihat padanya sifat-sifat seorang pemimpin yang mana dunia Islam sedang kehilangan tokoh seperti itu.
Robert Jackson mengatakan tentang kepemimpinan Hasan Al-Banna: “Beliau adalah seorang yang paling jenius di antara para politisi, paling kuat di antara para pemimpin, paling berargumen di antara para ulama, paling beriman di antara para sufi, paling semangat di antara para atlit, paling tajam di antara para filsuf, paling diplomatis di antara para orator, dan paling bermisi di antara para penulis. Masing-masing sisi dari sisi-sisi ini muncul dengan istimewa pada waktu yang pas pula.

Hasan Al-Banna merupakan tokoh kharismatis yang begitu dicintai oleh pengikutnya. Cara memimpin jamaahnya bagai seorang syaikh sufi memimpin tarekatnya. Banna dalam segi gerakan sangat memperhatikan fungsi setiap komponen organisasi. Unit terkecil yakni usrah (keluarga) menurutnya memiliki tiga tiang. Yang pertama adalah saling kenal, yang akan menjamin persatuan. Kedua, anggota usroh harus saling memahami satu sama lain, dengan saling menasehati. Dan yang ketiga adalah memperlihatkan solidaritas dengan saling membantu. Bagi Hasan Al-Banna al-usroh merupakan mikrokosmos masyarakat Muslim ideal, di mana sikap orang beriman terhadap satu sama lain seperti saudara, dan sama-sama berupaya meningkatkan segi religius, sosial, dan kultural kehidupan mereka.

Hasan Al-Banna dengan segala kegigihannya telah berjuang untuk menegakkan tatanan Islam. Ia merupakan figur yang dengan keikhlasannya telah memperjuangkan nilai-nilai Islam. Usahanya yang tak kenal lelah dalam membangun masyarakat muslim yang berawal keluarga dapat menjadi contoh kita membuat gerakan dakwah melalui tatanan sosial yang paling kecil itu.

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Sumber buku :

 

Al- ghazali,  Abdul hamid. 2001, Meretas jalan Kebangkitan Islam , Solo: Era Intermedia

Al- bahnasawi , Sali ali. 1995,  Wawasan Sistem Politik Islam , Jakarta : Pustaka Al- Kautsar.

Hanafi , Hasan. 2003,  Aku Bagian dari Fundamentalis Islam , Yogyakarta: Futuh Printika

Mubarok, Jaik. 2004, Sejarah Peradaban Islam , Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

Zallum, Abdul Qadum.2001,  Pemikiran Politik Islam, Jawa Timur: Penerbit Izzah.

.

 

Sumber Internet :

 

http://yankoer.multiply.com/journal/item/270/Pemikiran_Politik_Hasan_al-Banna?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem

dari http://jurnalpamel.wordpress.com/politik-islam/pemikiran-politik-hasan-al-banna/

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-hasan-al-banna.html[1] Dikutip dari

 

http://muchlisin.blogspot.com/2010/01/tarbiyah-politik-hasan-al-banna.html

http://santrigenggong.wordpress.com/2011/01/23/politik-islam-seri-pemikiran-politik-hasan-al-banna-lima-babak-kebangkitan-umat/

 

 


[4] Sali ali Al- bahnasawi , 1995 , Wawasan Sistem Politik Islam , Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, hal 160

 

[6]  Abdul hamid Al- ghazali,2001,  Meretas jalan Kebangkitan Islam , Solo: Era Intermedia hal 110

 

[7] Abdul hamid Al- ghazal, op, cit, hal 198

contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia

Kasus Pelanggaran HAM di Lampung Masa Orde Baru

 

 

Ketika mantan Presiden Soeharto dirawat di rumah sakit pada 10 Januari 2008, semua media massa seperti saling berlomba mengabarkan ihwal kesehatan sang bapak pembangunan. Setiap media seolah tidak mau ketinggalan menyajikan informasi sekecil dan sedetail mungkin tentang perkembangan kesehatannya, yang sempat naik turun.  Dari sekian banyak pemberitaan soal Soeharto, kebanyakan media hanya membentuk opini publik untuk mengasihani sang jenderal besar yang terbaring gering, terutama media televisi yang selalu mengabarkan detik per detik kesehatan penguasa Orde Baru tersebut.  Saat Soeharto dinyatakan wafat, secepat kilat perhatian media massa pun tertumpah pada peristiwa yang dianggap teramat sangat dahysat tersebut. Media televisi menghapus acara-acara reguler, dan menggantinya dengan berita seputar kematian dan pemakaman Soeharto. Seolah-olah kebutuhan informasi rakyat Indonesia hanya soal Soeharto seorang. Lebih serunya lagi, kisah-kisah keberhasilan Soeharto selama 32 tahun pun diputar ulang siang dan malam di televisi. Media tidak lagi independen karena nyaris tidak mengulas sisi buruk Soeharto yang sarat dengan kekejaman, pelanggaran HAM, dan pembunuh demokrasi.

Belum lagi kisah keberhasilan Soeharto hapus dari media, muncul lagi wacana untuk menobatkan Soeharto sebagai pahlawan. Jelas, rencana itu mendapat tentangan keras kelompok pejuang demokrasi karena dinilai hanya akan menyakiti para korban pelanggaran hak asasi manusia, yang tersebar di Aceh, Tanjungpriok, Talangsari, dan korban-korban peristiwa G-30-S/PKI. Soeharto dinilai tidak layak menyandang gelar pahlawan karena semasa kepemimpinannya banyak sekali pelanggaran HAM dan menewaskan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan masyarakat Indonesia.   Di Lampung sendiri, jejak pelanggaran HAM Soeharto yang teramat nyata dan belum selesai hingga kini adalah kasus pembunuhan terhadap komunitas pengajian pimpinan Warsidi di Dukuh Cihideung, Dusun Talangsari III, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur (dahulu masuk Kecamatan Way Jepara, Lampung Tengah).  Menurut data Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung (Smalam), tim investigasi dan advokasi korban peristiwa Talangsari, setidaknya 246 penduduk sipil tewas dihajar senjata aparat pada 7 Februari 1989. Tanggal 7 Februari besok, berarti telah 19 tahun pelanggaran HAM itu terjadi.
Ratusan umat Islam itu dibantai hanya karena mengkritik pemerintah Orde Baru, yang kerap melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jemaah Warsidi mengecam pemerintah yang gagal menyejahterakan rakyat dan gagal menciptakan keadilan. Kemelaratan terjadi di mana-mana. Ekonomi hanya dikuasai kaum elite yang dekat dengan kekuasaan. Hukum tidak berpihak para rakyat kecil. Dalam semua sisi kehidupan baik ekonomi, politik, maupun hukum, pemerintah Orde Baru tidak berpihak pada rakyat. Jemaah Warsidi kemudian menyimpulkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah produk gagal.

Kritik yang digencarkan “pada masa yang tidak tepat” itu langsung membuat penguasa Orde Baru tersulut emosinya. Pendekatan kekuasaan pun dilakukan, dengan menghabisi komunitas tersebut. Jemaah Warsidi ditembak dan sebagian dibakar hidup-hidup dalam pondok. Kebanyakan yang dibakar hidup-hidup adalah wanita dan anak-anak. Mereka yang selamat kemudian dipenjarakan.  Orde Baru memang pemerintahan yang antikritik. Jangankan komunitas pengajian di perkampungan macam Talangsari, kaum intelektual dan mahasiswa pun dijebloskan ke bui. Mereka dituduh menghina kepala negara. Kritik dianggap distruktif yang hanya akan mengganggu proses pembangunan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi telah membunuh partisipasi publik dalam berdemokrasi.  Setelah Soeharto tiada, bukan berarti peristiwa pelanggaran HAM itu dihapus begitu saja. Momen itu justru menjadi harapan bagi korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan keadilan, yang selama ini terbenam dalam jubah kebesaran The Smiling General. Kini, harusnya membawa kasus itu ke pengadilan HAM menjadi relatif lebih mudah karena pengambil keputusan tertinggi dalam peristiwa tersebut telah tiada. Bagaimanapun pelaku pelanggaran HAM bukan Soeharto seorang. Melainkan juga para pengambil keputusan (decision maker) lainnya dan pelaku di lapangan, baik sipil maupun militer.

Walaupun begitu, mengadili pelaku pelanggaran HAM tetap akan diadang berbagai kendala. Menurut Mahfud M.D., menyelesaikan kasus pelanggaran HAM pasti menemui kendala teknis prosedural dan kendala politis. Persoalan prosedural menyangkut Undang-Undang Pengadilan HAM yang belum secara tegas mengatur proses dan tata cara pelaksanaan pengadilan HAM berat. Sedangkan kendala politis terkait dengan banyaknya tangan-tangan kuat yang menghalangi proses hukum pelanggaran HAM.  Kendala politik merupakan persoalan yang lebih serius dibanding dengan masalah teknis prosedural. Banyak pejabat penting di birokrasi pemerintahan yang secara langsung maupun tidak terlibat pelanggaran yang dilakukan rezim Orde Baru. Sistem yang dibangun Orde Baru telah memaksa banyak pejabat masuk jebakan sistem yang menyeretnya dalam kasus pelanggaran HAM. Mereka kini masih tersebar di berbagai instansi atau lembaga negara di tingkat pusat maupun daerah.  Hal yang terpenting dari sebuah pengadilan HAM adalah rehabilitasi nama baik dan memberikan hak para korban. Sampai kini para korban peristiwa Talangsari masih hidup dalam stigma Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), Komunitas Antipemerintah atau Islam PKI. Mereka terus menanggung beban sosial di masyarakat, dan tidak mendapatkan hak sebagai warga negara.  Seperti kisah seorang guru agama di Lampung Timur, yang ditangkap saat akan berangkat mengajar ketika aparat “membersihkan” gerakan Talangsari, pada 9 April 1989. Setelah 15 bulan ditahan, tidak ditemukan kaitan antara si bapak guru dan peristiwa Talangsari. Ketika kembali mengajar, dia hanya menerima separo gaji hingga pensiun pada 2005, dan tidak pernah mendapat kenaikan pangkat baik.  Tragisnya setelah pensiun, guru sekolah dasar itu tidak pernah mendapat tunjangan pensiun seperti pegawai negeri sipil pada umumnya.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menggapai hak, tapi hingga kini masih mentok.  Usulan yang menginginkan Soeharto dinobatkan menjadi pahlawan pasti akan ditolak para korban pelanggaran HAM. Logikanya, bila sang mantan Presiden dikukuhkan sebagai pahlawan, para korban pelanggaran HAM tetap dipandang sebagai “kaum pemberontak” atau GPK seumur hidup. Karena apa yang dilakukan pahlawan semasa hidup pastilah sudah benar. Penobatan sebagai pahlawan juga akan mempersulit aparat kejaksaan yang ingin mengembalikan uang negara yang sudah dikorupsi keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. (Cukup Soeharto bergelar Bapak Pembangunan karena pada masa Orde Baru ekonomi dan pembangunan cukup baik).  Wacana itu juga akan berdampak pada para pelaku pelanggar HAM yang masih hidup. Status pahlawan bagi Soeharto akan menjadi tempat berlindung yang empuk bagi mereka dari kejaran hukum sehingga pengadilan HAM pun bakal menemui jalan buntu. Pembunuhan yang dilakukan pada masa lalu pun akan terus dislogankan sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas nasional atau menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  Kepergian Soeharto seperti yang disiarkan media massa memang teramat syahdu. Dia telah meninggalkan pelajaran yang tak lengkap bagi penegakan hukum. Namun kita yang masih hidup tentunya tidak boleh membunuh optimisme bahwa satu saat dewi keadilan pasti menampakkan dirinya. Bila hukum bagi pelaku pelanggar HAM tidak ditegakkan, peluang terjadinya kejahatan HAM seperti pada masa lalu akan mudah terulang. Jangan sampai penegakan hukum di negara ini terus seperti menari poco-poco–meminjam istilah mantan Presiden Megawati Soekarnoputri–satu langkah maju, satu langkah mundur. Dua langkah maju, lalu mundur pun dua langkah.

SINOPSIS :

 

Sekitar 19 tahun lalu, di Lampung tepatnya di desa Way Jepara, umat Islam mengalami penindasan dan perlakuan yang buruk dari rezim pemerintahan orde baru di bawah presiden Soeharto. Di desa Way Jepara, terjadi pembantaian yang membuat ratusan jiwa kaum muslimin (versi pemerintah: 29 orang) meninggal dunia oleh tangan kotor pemerintah saat itu melalui Korem Garuda Hitam 043 Lampung.  Kaum muslimin di desa Way Jepara yang berada di bawah bimbingan ngaji Warsidi diserang oleh para pasukan loreng bersenjata lengkap pada saat subuh hari pada tanggal 7 Februari 1989. Para jamaah Warsidi ini dituduh memberontak dan merongrong Pancasila serta NKRI.

Saat itu, warga yang tengah terlelap tidur dikejutkan dengan suara letusan senjata api. Beruntun, rentetan senjata menembus tubuh warga orang tua, anak-anak, bahkan ibu-ibu yang tidak berdosa. Perlakuan serdadu berloreng tersebut sama sekali tidak menggunakan akal dan perikemanusiaan. Selain itu, sebelumnya, juga terjadi penculikan dan penangkapan terhadap jamaah pengajian yang dikenal Kelompok Warsidi atau Jamaah Mujahidin Fii Sabilillah.

Saat penyerbuan itu, berdasarkan laporan Kontras tentang kasus Talangsari, kampung dibakar dan kemudian ditutup untuk umum. Penyerbuan dilakukan menyusul dugaan adanya kelompok pengajian yang ingin mengganti Pancasila dengan asas Islam.

Salah satu tokoh di balik tragedi Talangsari atau Tragesi Lampung atau GPK Warsidi atau Jamaah Mujahidin Fii Sabilillah di Way Jepara, Jayus, menceritakan betapa dahsyatnya pembantaian yang dilakukan oleh aparat pada saat itu. Jayus mengaku menyaksikan sendiri sekitar ratusan korban meninggal yang dimakamkan di sekitar Talangsari akibat kejadian yang “menyakitkan” umat islam tersebut.

Kronologis Kasus Talangsari

7 Februari 1989

Minggu ke-3 Desember 1999- Januari Minggu II 1989 Perpindahan sejumlah warga dari kota Solo, Boyolali, Sukoharjo, Jakarta dan beberapa tempat di Jawa Barat ke Dusun Cihideung, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah.

Rabu, 12 Januari 1989

Lewat surat bernomor 25/LP/EBL/I/1989, Kepala Desa Rajabasa Lama, Amir Puspa Mega, setelah mendapat informasi dari Kadus Talangsari, Sukidi dan kaum melaporkan kegiatan jama’ah Talangsari yang disebutnya sebagai pengajian yang dipimpin Jayus dan Warsidi tanpa ada laporan ke pamong setempat ke Camat Way Jepara, Drs. Zulkifli Maliki.. Surat ditembuskan ke Danramil dan Kapolsek Way Jepara.

Hari itu juga Camat Way Jepara membalas surat Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor 451.48/078/09/331.1/1989 yang memerintahkan 3 hal, yaitu:

1. Kades agar menghadap Camat hari ini juga dengan membawa 4 orang yang anamanya tercantum dibawah ini.

2. Orang-orang tersebut adalah: Jayus, Warsidi, Mansur (Kaum setempat) dan Sukidi (Kadus Talangsari III).

3. Kades harus menghentikan dan melarang adanya kegiatan pengajian tersebut. Apalagi mendatangkan orang-orang dari luar daerah yang tidak diketahui/sepengetahuan pemerintah.
Surat yang akhirnya diantar oleh Sukidi tersebut juga ditembuskan kepada Danramil dan Kapolres Way Jepara.

Jum’at, 20 Januari 1989

Warsidi mengirim surat balasan yang isinya menjelaskan tiga hal:

1. Tidak bisa hadir dengan alasan kesibukan memeberi materi pengajian di beberapa tempat.
2. Memegang hadits yang berbunyi “Sebaik-baiknya umaro ialah yang mendatangi ulama dan seburuk-suruknya ulama yang mendatangi umaro.”

3. Mempersilahkan camat untuk datang mengecek langsung ke Cihideung agar lebih jelas.

Sabtu, 21 Januari 1989

Warsidi menjelaskan orang-orang yang datang ke Talang Sari kepada Camat, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari beserta staf pamong praja seluruhnya sekitar 7 orang yang pada saat itu datang meninjau lokasi transmigrasi di Talang Sari. Pertemuan yang berakhir dengan baik dan memenuhi keinginan yang dimaksud oleh kedua belah pihak, membicarakan konfirmasi camat soal surat balasan Warsidi dan ditutup dengan undangan camat kepada warsidi.

Minggu, 22 Januari 1989

Tengah malam, Sukidi, Serma Dahlan AR dan beberapa orang aparat keamanan mendatangi perkampungan, Sukidi dan Serka Dahlan yang bersenjata api masuk ke Musholla al Muhajirin tanpa membuka sepatu laras dan Serma Dahlan AR mencaci maki, mengumpat dengan perkataan “ajaran jama’ah itu bathil, menentang pemerintah, perkampungannya akan dihancurkan” bahkan mengacungkan senjata api dan menantang para jama’ah. Sekitar 10-an orang jama’ah yang antara lain terdiri dari Arifin, Sono, Marno, Diono, Usman berusaha menahan diri untuk tidak terpancing. Setengah jam kemudian melihat tidak ada respon dari jama’ah, kedua aparat tersebut pergi meninggalkan musholla.

Kamis, 26 Januari 1989

Kepala Desa Labuhan Ratu I melayangkan surat bernomor 700.41/LI/I/89 Camat Zulkifli soal Usman, anggota jama’ah Warsidi yang dianggap meresahkan pondok pesantren Al-Islam.

Jum’at, 27 Januari 1989

Camat Zulkifli mengirim surat bernomor 220/165/12/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapten Sutiman untuk meneliti Usman, Jayus dan Anwar yang dalam surat tersebut menurut mereka ketiga orang tersebut mengadakan kegiatan mengatasnamakan agama tanpa sepengetahuan pemerintah. Dalam surat yang ditembuskan ke Kapolsek dan Kepala KUA Way Jepara, Kades Labuhan Ratu I dan Rajabasa Lama

Sabtu, 28 Januari 1989

Kapt. Sutiman memerintahkan Kades Labuhan Ratu I, Kades Lanuhan Ratu Induk dan Kades Rajabasa Lama lewat surat bernomor B/313/I/1989 agar menghadapkan ketiga orang jama’ah tersebut pada hari Senen, 30 Januari 1989 atau selambat-lambatnya 1 Februari 1989. Surat yang ditembuskan kepada Dandim 0411 Metro, unsur pimpinan kecamatan Way Jepara dan Kepala KUA Way Jepara meminta Sukidi untuk menyerahkan daftar nama-nama jema’ah yang pernah dicatatnya bersama Bagian Tata Usaha Koramil 41121 Way Jepara.

Minggu, 29 Januari 1989

Jama’ah memperoleh informasi mengenai keputusan Muspika untuk menyerbu perkampungan jama’ah di Cihideung dari Imam Bakri, Roja’i suami ibu lurah Sakeh, salah seorang lurah yang mengikuti pertemuan tersebut. Informasi itu juga diterima jama’ah lainnya yaitu: Joko dan Dayat lewat salah seorang anggota Koramil 41121 Way Jepara yang mengingatkan bahwa dalam minggu-minggu ini perkampungan akan diserbu. Tak lama kemudian Jayus, salah seorang jama’ah menyaksikan Kepala desa Cihideung dan masyarakat yang berada disekitar perkampungan mengungsi karena tidak merasa melanggar peraturan, jama’ah tetap tinggal di Cihideung untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, jama’ah melaksanakan ronda malam
Rabu, 1 Februari 1989

Kades Rajabasa Lama mengirim surat dengan nomor 40/LP/RBL/1989 kepada Danramil 41121 Way Jepara, Kapt. Sutiman yang meminta untuk membubarkan pondok pesantren jama’ah dengan alasan pengajian gelap dan para anggota jama’ah telah menanti kedatangan aparat untuk memeriksa mereka dengan mempersiapkan bom Molotov. Surat tersebut ditembuskan kepada Kapolsek dan Camat Way Jepara.

Mendapat surat tersebut Kapt. Sutiman langsung menyurati Dandim 0411 Metro dengan nomor surat B/317/II/1989 yang isinya antara lain melaporkan informasi-informasi yang diterima, meminta petunjuk untuk mengambil tindakan dalam waktu dekat dan menyarankan agar menangkapi kesemua jema’ah pada waktu malam hari. Surat tersebut ditembuskan kepada Muspika Way Jepara, Danrem 043 Garuda Hitam di Tanjung Karang, Kakansospol TK II Lampung Tengah dan Kakandepag TK II Lampung Tengah.

Kamis, 2 Februari 1989

Camat Zulkifli menyampaikan informasi lewat surat bernomor 220/207/12/1989 kepada Bupati KDH TK II dan Kakansospol Lampung Tengah yang melaporkan seluruh perkembangan yang mereka dapatkan dan aksi kordinasi dengan Muspika Way Jepara untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

Pada saat yang sama di pondok Cihideung sekitar Pk 12.00 siang, datang lelaki tak dikenal dengan ciri-ciri fisik sangat kekar singgah di pondok. Orang tersebut mengaku habis melihat ladangnya di sekitar Gunung Balak lengkap dengan golok dan pakaian petani yang biasa ke ladang. Selama di perkampungan orang tersebut sempat makan dirumah Jayus, sholat dhuhur berjama’ah, mendengarkan ceramah di mushola Mujahidin dan bolak-balik dari dan ke rumah Jayus-Mushola. Jama’ah menyambut baik tanpa rasa curiga.

Minggu, 5 Februari 1989

Sekitar pukul 23.45, petugas yang terdiri dari Serma Dahlan AR (Ba Tuud Koramil 41121 Way Jepara), Kopda Abdurrahman, Ahmad Baherman (Pamong Desa), Sukidi (Kadus Talangsari III), Poniran (Ketua RW Talangsari III), Supar (Ketua RT Talangsari III) dibantu masyarakat yaitu, Kempul, Sogi dan 2 orang lainnya menyergap salah satu pos ronda jama’ah. 7 orang jama’ah yaitu: Sardan bin Sakip (15 th), Saroko bin Basir (16 th), Parman bin Bejo (19 th), Mujiono bin Sodik (16 th), Sidik bin Jafar (16 tahun), Joko dan Usman ditangkap, Joko terluka parah dihantam popor senjata. Tapi kemudian Joko dan Usman berhasil meloloskan diri.

Malam itu juga, Warsidi dan sekitar 20-an jama’ah berkumpul dan mengirim 11 orang jama’ah: Fadilah, Heriyanto, Tardi, Riyanto, Munjeni, Sugeng, Muchlis, Beni, Sodikin, Muadi dan Abadi Abdullah untuk membebaskan kelima orang jama’ah yang ditangkap.

Senin, 6 Februari 1989

Pukul 08.30

Serma Dahlan AR menyerahkan ke lima orang tersebut ke Kodim 0411 Metro. Kemudian Kasdim Mayor Oloan Sinaga mengirim berita ke Muspika dan melapor ke Danrem 043 Gatam tentang rencana penyergapan lanjutan ke Cihideung.

Pukul 09.30

Kasdim bersama 9 anggotanya antara lain Sertu Yatin, Sertu Maskhaironi, Koptu Muslim, Koptu Sumarsono, Koptu Taslim Basir, Koptu Subiyanto dan Pratu Kastanto (pengemudi jeep), Pratu Idrus dan Pratu Gede Sri Anta, tiba di Rajabasa Lama.\Muspika menyampaikan situasi dan keadaan di lokasi Talangsari III, Kasdim memberi petunjuk dan pengarahan kepada rombongan sebelum berangkat ke lokasi.

Sekitar Pk 11.00 WIB,

Rombongan bersama Muspika, Kades Rajabasa Lama, Kadus Talangsari III dengan menggunakan 2 buah Jeep dan 5 buah sepeda motor Danramil Way jepara Kapten Sutiman, beserta 2 regu pasukannya, menyerbu Cihideung. Tanpa didahului dialog dan memberikan peringatan terlebih dahulu, mereka menembaki perkampungan pada saat jama’ah baru tiba dari sawah dan ladang. Penyerbuan diawali dengan tembakan 1 kali dari rombongan aparat. Kemudian disambut pekik takbir oleh jama’ah. Pekik takbir itu dibalas dengan tembakan beruntun oleh aparat. Melihat serbuan sporadis, masyarakat yang masih berpakaian dan memegang alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, golok dan lain-lain berusaha mempertahankan diri. Dalam penyerbuan yang berlangsung sekitar setengah jam. Kapten Sutiman tewas, sertu Yatin cedera, Mayor Sinaga dan pasukannya kabur, Jeep dan 4 sepeda motor ditinggal dilokasi. Dipihak jama’ah, dua orang cedera berat. Ja’far tertembak dan jama’ah dari Jawa Barat cedera dibacok Sutiman yang membawa senjata api dan senjata tajam sekaligus.

Pukul 12.30

Rombongan Sinaga sampai di Puskesmas untuk menyerahkan Sertu Yatin lalu melaporkan kejadian tersebut ke Korem 043 Gatam dan Polres Lampung Tengah.

Pukul 14.00,

Fadilah mewakili kelompok 11 melaporkan kegagalan upaya pembebasan 5 orang yang disergap karena kesiangan. Fadilah kemudian diperintahkan Warsidi ke Zamzuri di Sidorejo untuk mengabarkan:
1. berita serbuan Danramil dan terbunuhnya Kapt. Sutiman;

2. Instruksi untuk membuat aksi yang dapat mengalihkan perhatian aparat agar mereka dapat mengungsi dan menyelamatkan diri dari kemungkinan adanya rencana penyerbuah lanjutan.

Pukul 15.00

Wakapolres Lampung Tengah bersama anggotanya tiba di Rajabasa Lama.

Pukul 17.00

Kasrem 043 Gatam, Letkol Purbani bersama anggotanya tiba di Rajabasa Lama dan memimpin pengintaian. Pada saat yang sama, Fadila tiba di Sidorejo.

Pukul 18.00

Bupati Lampung Tengah Pudjono Pranyoto bersama rombongan tiba di Rajabasa Lama.
Pukul 18.30

Danrem 043 Gatam, Kolonel Hendropriyono beserta pasukan tiba di Rajabasa Lama

Pukul 20.30.

11 orang jama’ah mencarter Bus Wasis untuk digunakan sebagai transportasi ke Metro. Didalam bus tersebut jama’ah menemukan Pratu budi Waluyo. Setelah terjadi dialog, Pratu Budi mengaku berasal dari Way Jepara. Karena dianggap termasuk orang yang menculik 5 orang jama’ah anggota TNI itu dibunuh. Mayatnya dibuang didaerah Wergen antara Panjang dan Sidorejo. Jema’ah juga mencederai supir dan kenek bus tersebut.

Pukul 24.00,

Riyanto melemparkan bom molotov ke kantor redaksi Lampung Pos yang memberitakan kasus secara tidak berimbang dan cenderung mendeskreditkan korban. Aksi tersebut juga memang diniatkan untuk mengalihkan perhatian aparat.

Selasa, 7 Februari 1989

Pukul 24.00

Terdengar 2 kali suara tembakan dari arah Timur. Sugeng (jama’ah Jakarta) membalas sekali tembakan dengan pistol yang ditinggal tewas Kapt. Soetiman.

Pukul 03.00

Salim seorang jama’ah yang melakukan ronda di pos sebelah selatan memergoki 2 orang tentara yang ingin mendekat ke lokasi jama’ah. Karena dipergoki kedua orang tentara tersebut melarikan diri

Pukul 05.30

Danrem 043 Garuda Hitam Kol. Hendropriyono bersama lebih dari satu batalion pasukan infantri dibantu beberapa Kompi Brimob, CPM dan Polisi setempat mengepung dan menyerbu perkampungan Cihideung dengan posisi tapal kuda.

Dari arah Utara (Pakuan Aji), Selatan (Kelahang) & timur (Kebon Coklat, Rajabasa Lama). Sementara arah barat yang ditumbuhi pohon singkong dan jagung dibiarkan terbuka. pasukan yang dilengkapi senjata modern M-16, bom pembakar (napalm), granat dan dua buah helikopter yang membentengi arah barat. Melihat penyerbuan terencana dan besar-besaran, dan tidak ada jalan keluar bagi jama’ah untuk meyelamatkan diri, jama’ah hanya bisa membentengi diri dengan membekali senjata seadanya. Tanpa ada dialog dan peringatan, penyerangan dimulai.

Pukul 07.00

Karena kekuatan yang tidak seimbang, pasukan yang dipimpin mantan menteri Transmigrasi berhasil menguasai perkampungan jama’ah dan memburu jama’ah. Dalam perburuan itu, aparat memaksa Ahmad (10 th) anak angkat Imam Bakri sebagai penunjuk tempat-tempat persembunyian dan orang yang disuruh masuk kedalam rumah-rumah yang dihuni oleh ratusan jema’ah yang kebanyakan terdiri dari wanita dan anak-anak. Setelah menggunakan Ahmad, aparat berhasil mengeluarkan paksa sekitar 20 orang ibu-ibu dan anak-anak dari pondok Jayus. Ibu Saudah, salah satu korban yang dikeluarkan paksa sudah melihat sekitar 80-an mayat yang bergelimpangan disana-sini hasil serangan aparat sejak pukul 05.30 tadi pagi.

Setelah dikumpulkan ke-20-an ibu-ibu dan anak-anak dipukul dan ditarik jilbanya sambil dimaki-maki aparat “Ini istri-istri PKI”. Didepan jama’ah seorang tentara mengatakan “Perempuan dan anak-anak ini juga harus dihabisi, karena akan tumbuh lagi nantinya”.

Pukul 07.30

Tentara mulai membakar pondok-pondok yang berisi ratusan jama’ah dan anak-anak rumah panggung. dengan memaksa Ahmad menyiramkan bensin dan membakarnya. Dibawah ancaman senjata aparat, Ahmad berturut-turut diperintahkan untuk membakar rumah Jayus, Ibu Saudah, pondok pesantren dan bangunan-bangunan yang diduga berisi 80-100 orang terdiri dari bayi, anak-anak, ibu-ibu banyak diantaranya yang masih hamil, remaja dan orang tua dibakar disertai dengan tembakan-tembakan untuk meredam suara-suara teriakan lainnya.

Sambil membakar rumah-rumah tersebut, Purwoko (10 th) dipaksa aparat untuk mengenali wajah Warsidi dan Imam Bakri diantara mayat-mayat jama’ah yang bergelimpangan. Mayat Pak War dan Imam Bakri ditemukan setelah Purwoko hampir membolak-balik 80-an mayat.

Pukul 09.30

Setelah ditemukan, kedua mayat tersebut kemudian diterlentangkan di pos jaga jama’ah dengan posisi kepala melewati tempat mayat tersebut diterlentangkan (mendenga’-leher terbuka-). Tak berapa lama, seorang tentara kemudian menggorok leher kedua mayat tersebut.

Pukul 13.00

Kedua puluhan ibu dan anak-anak tadi kemudian berjalan kaki sekitar 2 Km untuk dibawa ke Kodim 0411 Metro .

Pukul 16.00

Hendropriyono mengintrogasi ibu-ibu tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan: Ikut pengajian apa? Apa yang diajarkan? Gurunya siapa? Dan menerangkan bahwa jama’ah Warsidi batil karena menentang Pancasila dan mengamalkan ajaran PKI.

Pukul 17.00

Jama’ah kemudian dimasukan kedalam penjara. Sementara di Sidorejo pada pagi harinya atas informasi, Sabrawi, supir bis Wasis, aparat bersama warga mengepung rumah Zamjuri. Bersama Zamzuri ada 8 orang jema’ah yaitu: Munjeni, Salman Suripto, Soni, Diono, Roni, Fahrudin, Isnan dan Mursalin Karena dituduh perampok oleh aparat, terjadilah bentrok dengan Polsek Sidorejo. Serma Sudargo (Polsek Sidorejo), Arifin Santoso (Kepala Desa Sidorejo) tewas. Dipihak jama’ah, Diono, Soni dan Mursalin tewas.sedangkan Roni terluka tembak.

Kamis, 9 Februari 1989 , Pukul 08.40

Jama’ah yang marah mendengar kebiadaban dan penahanan jama’ah di Kodim 0411 Metro tersebut menyerbu Kodim dan Yonif 143. Dalam penyerbuan itu, 6 orang jama’ah tewas. Sedangkan dipihak aparat pratu Supardi, Kopda Waryono, Kopda Bambang Irawan luka-luka terkena sabetan golok. 1 sepeda motor terbakar dan kaca depan mobil kijang pick up pecah.

Dua minggu kemudian

Tahanan ibu-ibu di Kodim dipindahkan ke Korem 043 Gatam. Di Korem, Hendropriyono memerintahkan anak buahnya untuk melepas paksa jilbab-jilbab ibu-ibu jama’ah sambil berkata “tarik saja, itu hanya kedok”. penangkapan sisa-sisa anggota jama’ah oleh aparat dibantu masyarakat oleh operasi yang disebut oleh Try Sutrisno Penumpasan hingga keakar-akarnya;

Penangkapan para aktivis islam di Jakarta, Bandung, solo, Boyolali, mataram, Bima & dompu melalui operasi intelejen yang sistematis yang banyak diantaranya sama seklai tidak mengetahui kejadian.

Data Korban Kasus Talangsari Hasil investigasi Kontras 2005
Korban Penculikan : 5 orang
Korban Pembunuhan di luar proses hukum : 27 orang
Korban Penghilangan Paksa : 78 orang
Korban Penangkapan Sewenang-wenang : 23 orang
Korban Peradilan yang Tidak Jujur : 25 orang
Korban Pengusiran (Ibu dan Anak) : 24 orang

Jayus mendesak agar kasus Talangsari itu dapat diusut secara tuntas, sehingga para pelaku yang bertanggungjawab terhadap kematian sekitar ratusan orang–versi resmi pemerintah menyatakan yang meninggal hanya sekitar 29 orang–dapat diadili secara hukum.

Seorang tokoh lain dalam tragedi Lampung Berdarah itu, Sukardi dan Sudarsono mengakui bahwa saat itu di kompleks pengajian Warsidi tengah beraktivitas kelompok Islam yang bertujuan akhir untuk mendirikan cikal bakal Negara Islam Indonesia (NII).

Mereka mengaku tidak dapat berkompromi dengan aparat pemerintah dan aparat keamanan yang beberapa kali mengundang dan mengajak mereka berdialog dan menjelaskan aktivitas di sana.

Justru mereka yang minta camat dan Danramil (Kapten Sutiman yang tewas akibat tindakan warga) untuk datang bertemu penghuni pondokan yang kerap didatangi santri dan warga dari beberapa daerah di luar Lampung itu.

Kematian Danramil Way Jepara seusai mendatangi kompleks pengajian itu, diduga memicu tindakan aparat militer (TNI) kemudian mengambil tindakan keras terhadap mereka.

Namun, dengan dalih adanya Danramil yang tewas akibat ulah warga Talangsari maupun sikap mereka yang dianggap membangkang dengan pemerintah dan aparat saat itu, bukanlah alasan yang dapat membenarkan untuk melakukan penyerbuan secara militer.

“Karena itu, siapapun yang terbukti melakukan kesalahan dan tindak pidana di Talangsari saat itu, mesti dibawa ke pengadilan untuk diproses hukum secara adil,” ujar Usman Hamid, Koordinator KONTRAS.

Penulis buku “Talangsari 1989, Kesaksian Korban Pelanggaran HAM Peristiwa Lampung”, Fadilasari yang juga jurnalis dan mahasiswa pasca sarjana Fak. Hukum Universitas Lampung (Unila) berharap, dengan kesaksian para korban Talangsari itu dapat menjelaskan kondisi sebenarnya saat peristiwa tersebut.

“Tidak ada tujuan politik atau motivasi untuk mengangkat masalah agama di dalamnya, kecuali berusaha mengungkapkan kejadian sebenarnya secara obyektif dan berimbang,” tutur Fadilasari pula.

Kini penduduk Talangsari III yang berjumlah 102 KK atau 425 jiwa tersebar di empat RT. Kalau dulu penduduk desa tergolong dalam dusun yang tertinggal, kini mereka sudah menikmati berbagai kemajuan. Rumah-rumahnya yang dulu tak satu pun permanen, sekarang sudah ada 11 unit rumah permanen. Sekarang sudah berdiri sebuah SD Negeri di Talangsari, yang berdiri sejak 1990. Juga satu-satunya masjid yang ada sudah berdiri permanen ukuran enam kali enam meter.

Demikian pula sarana pertaniannya, jika dulu penduduk bertani dengan usaha sawah tadah hujan, sekarang sudah ada irigasinya. Persoalan yang dihadapi dusun itu kini tinggalah masalah pupuk. Setiap kali menjelang musim tanam, warga selalu kesulitan mendapatkannya.

Sisa-sisa yang menjadi saksi bisu masih ditemukan. Antara lain bekas pondasi masjid yang dulu bernama Masjid Mujahidin dan sebuah sumur tua.

Meskipun Komnas HAM telah menyerahkan penyelidikan Talangsari kepada Jaksa Agung karena telah terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dalam perisiwa tersebut di tahun 2008, namun hingga saat ini berkas tersebut masih diteliti oleh Tim Peneliti Direktorat Penanganan Pelanggaran HAM berat Kejaksaan Agung tanpa ada kejelasan tentang tindak lanjutnya.

Dari kedua peristiwa tersebut jelas bagaimana negara memperlakukan warga negaranya. Untuk itu kami mendesak kepada negara terutama pemerintah yang memiliki kewajiban dalam rangka penghormatan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM melakukan langkah-lamglah sebagai berikut;

  1. Jaksa Agung harus segera melakukan penyidikan terhadap Peristiwa Talangsari sesuai dengan UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
  2. Pemerintah harus memberikan pemulihan (kompensasi, rehabilitasi dan restitusi) kepada korban dan keluarga korban Talangsari
  3. Mendesak Kapolri untuk menindak tegas pelaku yang telah melakukan penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah dan pelaku kekerasan lainnya yang merugikan keberagaman dan mengganggu kebebasan beragama di Indonesia

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!