DESENTRALISASI DAN REALITAS KORUPSI DI DAERAH

DESENTRALISASI DAN REALITAS KORUPSI DI DAERAH

A. Desentralisasi
Desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu De yang berarti lepas , dan Centrum yang berarti pusat. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.
Indonesia saat ini sedang menjalankan upaya desentralisasi yang paling cepat dan meluas yang pernah ada dalam sejarah, dimotori oleh kekuatan-kekuatan politik regional yang muncul sejak jatuhnya pemerintahan Suharto yang sentralistik dan otoriter. Di masa lalu, ketidakpuasan timbul akibat pengendalian pemerintah pusat terhadap penghasilan dari sumber daya alam di daerah serta kurang sensitifnya pemerintah terhadap perbedaan antardaerah; ketidakpuasan ini kemudian memunculkan permintaan yang kuat akan pembagian kekuasaan. Berbagai proposal untuk desentralisasi fiskal telah dibuat sejak awal 1970-an, namun elemen-elemen utamanya tidak pernah terlaksana. Dipicu oleh krisis moneter dan pergolakan politik yang timbul setelah itu, Indonesia sekarang mengambil langkah raksasa dalam desentralisasi politik dan fiskal. Pemerintah merespon kepada permintaan akan desentralisasi yang semakin keras ketika DPR dengan cepat menyetujui dua undang-undang di bulan April 1999 dengan menetapkan tanggal 1 Januari 2001 sebagai mulai dilaksanakannya desentralisasi yang drastis, yang bisa dikatakan sebagai “big bang” (“ledakan keras”).
Elemen utama Undang –Undang dari desentralisasi ini adalah:
1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang terdesentralisasi.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian sumber-sumber pendapatan dan transfer antarpemerintah.
Undang-undang di atas mencakup semua aspek utama dalam desentralisasi fiskal dan administrasi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan dialihkan dari pusat ke daerah sejak awal 2001 dalam banyak hal melewati provinsi. Berdasarkan undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung jawab pemerintah daerah.
Pergeseran konstitusional ini diiringi oleh pengalihan ribuan kantor wilayah (perangkat pusat) dengan sekitar dua juta karyawan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mulai tahun 2005. Lebih penting lagi, Dana Alokasi Umum atau DAU yang berupa block grant menjadi mekanisme utama dalam transfer fiskal ke pemerintah daerah, menandai berakhirnya pengendalian pusat terhadap anggaran dan pengambilan keputusan keuangan daerah. DAU ditentukan berdasarkan suatu formula yang ditujukan untuk memeratakan kapasitas fiskal pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Pemerintah Pusat juga akan berbagi penerimaan dari sumber daya alam gas dari daratan, minyak dari daratan, kehutanan dan perikanan, dan sumber-sumber lain dengan pemerintah daerah otonom.
Kedua undang-undang baru ini serta perubahan-perubahan yang menyertainya mencerminkan realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan. Periode yang tengah dialami oleh Indonesia pasca dikeluarkannya UU No. 22/ 1999 yaitu periode transisi atau masa peralihan sistem. Artinya, secara formal sistem telah berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi. Tetapi, mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang baru.
B. Pelaksanaan Desentralisasi .
Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang timbul pada awal di canangkan Reformasi tahun 1998 pada awalnya bertujuan secara politik, tujuan Desentralisasi adalah untuk memperkuat Pemerintah Daerah, menunjang kemampuan dan keterampilan berpolitik para penyelenggara pemerintah dan masyarakat, untuk mempertahankan integrasi nasional. Serta bertujuan secara ekonomi meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi demi mewujudkan pembangunan daerah dan terciptanya kesejahteraan dimasing-masing daerah.
Namun dalam kenyataannya dilapangan desentralisasi di Indonesia justru menimbulkan raja-raja kecil di daerah serta penyebaran perilaku korupsi serta terciptanya aksi aksi kekerasan dalam setiap pilkada didaerah daerah, dimana pemerintah dikendalikan oleh tangan tangan tak kentara yang berada diluar system dan structural.
Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan dua belas tahun. Saat awal otonomi daerah dilaksanakan, orang membayangkan otonomi daerah adalah sebuah fase baru, yang bakal memberikan harapan sekaligus ruang hidup yang lebih leluasa. Wajar saja antusiasme pemberlakuan otonomi disambut di mana-mana, bahkan sampai ke pelosok yang terisolasi sekalipun. Tetapi, sejak UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah diberlakukan, bahkan sampai diganti dengan yang baru, yaitu UU No 32 Tahun 2004 diubah menjadi UU No 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan otonomi daerah seperti jalan di tempat dan masih jauh dari tujuan otonomi itu sendiri.
Bahkan, otonomi daerah telah menimbulkan masalah-masalah baru, di antaranya menjauh dari cita-cita persatuan bangsa seperti, pertama, fanatisme daerah. Kedua, mangarah paham separatis. Ketiga, kebocoran dana APBN ternyata masih terus berlanjut karena tidak terkontrol, di mana keberadaan bupati dan wali kota tidak punya hak untuk mencampuri proyek-proyek yang diperbantukan pusat kepada provinsi.
Keempat, yang tidak kalah menariknya adalah tentang suasana pemilihan langsung kepala-kepala daerah yang sangat mencekam. Malah sekarang ini di kalangan masyarakat mengatakan undang-undang ini membuat kita tidak terkendali atau kebablasan.
Harus diakui, sejak otonomi daerah diberlakukan, banyak kritik yang mengemuka terkait perilaku menyimpang para kepala daerah. Fenomena munculnya raja-raja kecil hingga maraknya korupsi di daerah menjadi petanda ada yang salah dengan otda. Belum lagi bila mengacu pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mayoritas habis untuk belanja birokrasi. APBD dinilai masih menjadi incaran para koruptor.
Hal ini dibuktikan terus meningkatnya potensi kerugian negara akibat korupsi yang menggerogoti APBD. Maraknya kasus korupsi yang melibatkan keuangan daerah, terutama APBD, jelas sangat ironis di tengah himpitan hidup masyarakat, kemiskinan, serta angka pengangguran yang telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Kasus-kasus korupsi tersebut juga menjadi bukti telah terjadi pembajakan makna desentralisasi sekaligus potret buram pelaksanaan otonomi daerah yang dengan susah payah mulai bangun.
Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah dan kasus Korupsi
Desentralisasi bukan hanya telah memperbanyak jumlah pejabat publik yang dipilih rakyat sehingga meningkatkan proses demokrasi di tingkat lokal, namun ternyata juga membuka pintu bagi korupsi dan politik uang. dapat kita lihat bahwa fenomena korupsi di daerah saat ini dapat disebabkan oleh faktor sistem Pemilukada, karena Dalam sejumlah kasus di Indonesia, uanglah yang berbicara dalam pemilihan pejabat daerah, sehingga merusak proses demokrasi pemerintahan lokal. Sebenarnyanya bukan desentralisasinya yang salah, tetapi sistem pemilihan langsung kepala daerah yang membuka peluang terjadinya peluang korupsi. Mahalnya biaya pilkada menjadi penyebab utama mengapa kepala daerah melakukan korupsi. Mereka ingin segera balik modal dengan memberikan secara gampang izin-izin yang menjadi diskresi dan kewenangannya.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat dari 524 kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), 173 di antaranya terlibat kasus korupsi pada 2004 – 2012. Dari jumlah tersebut, 70 persen telah diputus bersalah dan diberhentikan. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dalam sebuah rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Daerah menuturkan ada 155 kepala daerah yang tersangkut masalah hukum, 17 orang di antaranya adalah gubernur. Hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka. Dari 17 gubernur yang dipaparkan Gamawan itu, tak semuanya kini masih menjabat. Mereka yang sudah non-aktif antara lain adalah Gubernur Bengkulu Agusrin M Najamudin (kasus korupsi bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah) dan Gubernur Sumatera Utara Syamsul Ariffin (kasus korupsi proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran).
Dengan otonomi daerah, para kepala daerah dengan kekuasaannya memanfaatkan aji mumpung sebagai bupati/wali kota menciptakan modus baru korupsi, antara lain menahan setoran pajak ke pusat dengan menyimpan di rekening pribadi kepala daerah maupun modus pinjaman kas daerah untuk investasi pribad, Modus lain adalah pemanfaatan sisa dana tanpa pertanggungjawaban, manipulasi sisa APBD, manipulasi perizinan, gratifikasi dari dana BPD penampung anggaran daerah, hingga bantuan sosial yang tak sesuai peruntukan. Jadi, memang banyak cara, trik, dan modus yang dipergunakan kepala daerah dan birokrasi pemerintah daerah untuk memperkaya dirinya .
Kita mafhum bahwa desentralisasi politik yang saat ini tengah berjalan memang telah membalik arah seluruh logika kekuasaan secara sangat cepat dan mengurangi kekuasaan pusat secara amat signifikan. Konsekuensi dari kondisi tersebut adalah lahirnya kompleksitas persoalan yang luar biasa dalam spektrum otonomi daerah. Sebagian adalah persoalan lama yang belum tuntas dan sebagian merupakan persoalan baru. Di sisi lain, politik desentralisasi telah menyimpang jauh dari keinginan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Desentralisasi hanya dimaknai sebagai penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah menjadi urusan daerah, termasuk perilaku korupsi. Akibatnya desentralisasi berubah menjadi lahan subur transformasi korupsi dari pusat ke daerah. Desentralisasi hanya dijadikan kepala daerah sebagai alat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyak bukan bagaimana mensejahterakan masyarakat di daerah.
Sejak implementasi otonomi daerah boleh dikatakan hampir semua kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi belum ada yang dapat dikatakan sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Justru sebaliknya “sukses” membiakan korupsi. Bagaimana mungkin kita bisa berharap akan terwujudkannya kesejahteraan masyarakat di daerah, bila kemudian kepala daerah terpilih menjadi tersangka korupsi. Bahkan ada kepala daerah yang telah divonis penjara terpilih kembali. Betapa anehnya perjalanan otonomi daerah selama ini.
Pilkada sepertinya dianggap menjadi kunci dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilkada yang menelan biaya milyaran rupiah baik dari dana APBD dan dari calon kepala daerah ternyata tidak memberikan apa-apa bagi masyarakat selain penderitaan yang berkepanjangan. Begitu menang pilkada kepala daerah bukannya sibuk mengurus masyarakatnya dan menunaikan janji-janji selama kampaye. Tapi lebih sibuk untuk mengembalikan semua modal yang telah habis untuk biaya Pilkada yang akhirnya menyeretnya sebagai tersangka korupsi. Apabila banyak kepala daerah terlibat korupsi, maka sudah selayaknya implemetasi otonomi daerah dikaji ulang kembali. Karena selama ini otonomi daerah sudah berada dalam kondisi gawat darurat. Dengan kata lain, untuk apa dilaksanakan Pilkada dengan biaya besar kalau ternyata hanya memunculkan kepala daerah yang terlibat kasus korupsi?
Kesimpulan
Desentralisasi dan otonomi daerah di satu sisi menyimpan banyak harapan positif, bahwa kemandirian akan melahirkan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah, meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah, dan memaksimalkan potensi-potensi lokal. Namun di sisi lain, desentralisasi juga menimbulkan dampak negatif. Otonomi yang mengisyarkatkan bahwa pejabat di daerah memiliki kewenangan lebih, justru menyuburkan korupsi di daerah. Lebih parah lagi, tidak ada pihak-pihak yang aktif dan kritis mengontrol kewenangan pejabatnya. Institusi-institusi pengontrol sebenarnya sudah dibentuk. Hanya tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan mereka justru ikut terjerumus dalam praktik korupsi juga. DPRD sebagai perwakilan masyarakat di daerah, justru merupakan salah satu lembaga terkorup di daerah. Iktikad baik dari pihak-pihak terkait, terutama DPRD dan pemerintah daerah sendiri, untuk menunjukkan dan melestarikan budaya tansparansi sangat mutlak diperlukan, jika ingin dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah bisa benar-benar dihilangkan.
Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan rekomendasi antara lain:
1. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois dan melaksanakan fungsi serta kewajibannya dengan baik.

Daftar Pustaka

Chottob, Iskadir dan imam Suhardjo . Dari sentralisasi ke Otonomi, DPRD- DKI Jakarta , Jakarta , 2000.

Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah , Penerbit Erlangga Jakarta, 2004.

http://majidbsz.wordpress.com/2008/06/30/dampak-positif-dan-negatif-otonomi-daerah-terhadap-kemajuan-bangsa-indonesia-dilihat/

http://sidakpost.com/isi%20berita/Desentralisasi%20Dan%20Korupsi.html
http://www.shnews.co/detile-1598-potret-buram-otda.html
http://effanzulfiqar.wordpress.com/2012/01/13/korupsi-di-daerah-sisi-gelap-desentralisasi/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: