pelaksanaan sistem Presidensial di Indonesia

Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

A. Pengantar
Negara-negara Demokrasi dapat dijalankan dengan beberapa sistem pemerintahan . Sistem pemerintahan dalam hal ini berkaitan dengan pengertian penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannya dengan fungsi legislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dibedakan dalam tiga macam, yaitu:
1. Sistem Parlementer
Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dalam suatu lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang bernama parlemen. Kedudukan kepala negara biasanya dipegang oleh raja, ratu, presiden, ataupun sebutan lain yang sesuai dengan bahasa resmi yang dipakai di negara bersangkutan, sedangkan jabatan kepala pemerintahan biasanya disebut perdana menteri (prime minister).
2. Sistem Presidensial
Karakteristik sistem presidensial adalah badan perwakilan tidak memiliki supremacy of parliament karena lembaga tersebut bukan lembaga pemegang kekuasaan negara. Untuk menjamin stabilitas sistem presidensial, presiden dipilih, baik secara langsung atau melalui perwakilan, untuk masa jabatan tertentu, dan presiden memegang sekaligus jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan.Sebagai kepala pemerintahan dan satu-satunya kepala eksekutif, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang berfungsi sebagai pembantu presiden dan memegang kekuasaan eksekutif dalam bidang masing-masing. Kabinet tidak bertanggungjawab secara kolektif, tetapi tiap-tiap menteri bertanggung jawab secara individual kepada presiden.
3. Sistem campuran (Semi Presidensial) yang mengandung unsur dua sistem pemerintahan (presidensial dan perlementer). Sistem pemerintahan Campuran (Semi Presidensial) adalah sistem yang menyatukan banyak keuntungan dari Presidensial dan parlementer murni. Perubahan antara fase presidensial dan fase parlementer memecahkan masalah kemandegan eksekutif-legislatif yang merupakan kelemahan paling buruk dari Presidensial. Selain itu sistem ini menggabungkan kelebihan Pemilu Langsung yang Demokratis dan masa jabatan tetap yang dihubungkan dengan pemerintahan pemerintahan Presidensial dan Fleksibilitas Kabinet Parlementer serta perdana Menteri.
Sebuah sistem pemerintahan demokratis lahir seiring dengan munculnya perspektif dispersion of power. Perspektif yang mengharuskan adanya pembagian kekuasaan dalam pemerintahan untuk menghindari adanya pengepulan kuasa di satu tangan. Dispersion of power merupakan salah satu implikasi dari asumsi dasar Lord Acton yang mengatakan bahwa kekuasaan cenderung melahirkan korupsi dan kekuasaan yang absolut akan cenderung menimbulkan penyimpangan yang absulut juga. Trend demokratisasi yang sedang berlangsung berdampak pada munculnya sistem pemerintahan yang demokratis. Dan salah satu sistem pemerintahan yang dianggap demokratis adalah sistem pemerintahan presidensial yang dicoba diadaptasikan di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan pasal tersebut, Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial.
Sistem presidensial sebagai pilihan sistem pemerintahan di Indonesia telah melalui proses perdebatan panjang dari para founding fathers dengan memahami konteks Indonesia pada masa itu. Namun perdebatan ini seakan terhenti dan tidak pernah dibicarakan pada masa kini. Indonesia telah menemukan pilihannya yaitu sistem pemerintahan presidensial. Melihat konteks Indonesia yang sangat plural dan dengan sistem multi partai, timbul pertanyaan apakah pilihan Indonesia sudah tepat atau justru menimbulkan banyak dilema dan permasalahan dalam prakteknya. Sistem pemerintahan Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (head of government) sekaligus sebagai kepala negara (head of state). Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan tugas dan wewenangnya masing-masing menurut undang-undang dasar. Karena itu, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak perlu dibedakan apalagi dipisahkan.
Presidensial merupakan sebuah sistem pemerintahan dimana president as a single chief excecutive. Kekuasaan eksekutif berada di tangan seorang presiden dan tidak terbagi. Pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dipikirkan ketika Indonesia memilih sistem presidensial, beberapa diantaranya adalah: kekuasaan presiden lebih terlegitimasi karena dipilih langsung oleh rakyat. Selain itu, adanya paralelisme antara lembaga eksekutif dan legislatif, mendukung berlangsungnya checks and balances dan saling supervisi untuk mencegah penyimpangan kekuasaan. Besarnya kekuasaan presiden akan mempercepat pengambilan keputusan dan kebijakan tertentu. Dan masa jabatan presiden yang pasti memungkinkan terjadinya stabilitas pemerintahan, dibandingkan dengan sistem parlementer dimana perdana menteri bisa dijatuhkan sewaktu-waktu. Sistem presidensial cenderung lebih stabil. Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bukti bahwa sampai tahun 1985, 13 dari 40 rejim (31%) negara dunia ketiga yang menganut sistem parlementaria jatuh akibat kudeta atau revolusi. (Riggs:1993)
Tulisan saya ini akan mencoba sedikit mengulas dilema, anomali dan permasalahan implementasi sistem presidensial di Indonesia. bagaimanakah implementasi sistem presidensialisme di Indonesia? Apakah sistem ini sudah bejalan sesuai harapan ? Beberapa kasus akan membantu menggambarkan permasalahan-permasalahan mendasar dalam praktek presidensialisme di Indonesia. Khususnya, dilema hubungan eksekutif dan legislatif dan permasalahan internal eksekutif dalam konteks multi partai.
B. Pembahasan
Jika sistem Pemerintahan Parlementer terkait dengan perkembangan sistem Parlementer Inggris, sistem pemerintahan Presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam literatur dinyatakan , Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran Presidensial , tetapi juga contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan Presidensial. Jimmy asshiddiqie mengemukakan bahwa Amerika Serikat sering disebut sebagai contoh ideal pemerintahan Presidensial di dunia.
Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter sistem Pemerintahan Presidensial sebagai berikut :
a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif
b. Presiden merupakan Eksekutif tunggal . kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja.
c. Kepala Pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknaya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan
d. Presiden mengangkat menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggungjawab kepadanya.
e. Anggota Parlemen tidak boleh menduduki jabatan Eksekutif dan demikian pula sebaliknya.
f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen.
g. Jika dalam sistem Parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen , maka dalam sistem Presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi . karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi.
h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat.
Sistem presidensial yang diadopsi banyak negara berkembang khususnya Asia dan Amerika Latin dianggap memiliki banyak kelebihan untuk menjaga kestabilan negara. Namun sistem yang diadopsi ini justru banyak menimbulkan masalah karena tidak memperhatikan konteks yang berbeda dari masing-masing negara. Amerika Serikat adalah sebuah pengecualian dimana sistem presidensial bisa diimplementasikan berdasarkan prosedur sehingga kestabilan sistem bisa terjaga. Douglas V.Varney mengemukakan pula kelebihan-kelebihan sistem presidensial, antara lain:
1. Stabilitas eksekutif didasarkan atas masa jabatan presiden yang tertentu (president’s fixed terms of office). Hal ini bertolak belakang dengan instabilitas eksekutif dalam sistem pemerintahan parlementer yang disebabkan oleh seringnya penggunaan kekuasaan legislatif untuk menumbangkan kabinet melalui mosi tidak percaya atau melalui bentuk-bentuk mosi tidak percaya lainnya, sebagai hasil dari hilangnya dukungan di legislatif terhadap kabinet.
2. Pemilihan oleh rakyat dipandang sebagai sesuatu yang lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan eksekutif yang dilaksanakan secara tidak langsung dalam sistem parlementer. Demokrasi tidak mewajibkan popular election untuk semua pejabat publik, tetapi kepala pemerintahan adalah seseorang yang sangat penting dan sebagai office-holders yang kuat dalam demokrasi.
3.Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi dalam rangka melindungi kemerdekaan individu dari tirani pemerintahan.
Sedangkan kelemahan dari sistem pemerintahan Presidensial pada saat ini adalah :
1. Terbentuknya pemerintahan minoritas akibat sistem multipartai
Mainwaring dalam studinya tahun 1993, menyimpulkan bahwa pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai cenderung mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan, risiko deadlock kebijakan pemerintahan negara, tindakan Presiden di luar konstitusi dan impeachment
2. Praktik korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan akan berkembang luas
3. Rule by decree atau menjadikan undang-undang sebagai instrument kekuasaan
4. Terancamnya konsolidasi demokrasi
5. Konflik DPR versus Presiden sehingga pemerintahan tidak efektif
6. Accountability blame by blaming
7. Impeachment
Dalam implementasi sistem Presidensial, terjadi pergeseran hingga sedikit menyentuh praktik sistem parlementer. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pemerintah yang sulit dipahami dan terjadi tarik menarik antar partai. Koalisi antar partai malah mengganggu kinerja Presiden. Adanya pergeseran implementasi sistem Presidensial itu terkait dengan fragmentasi politik yang multipartai. Padahal sistem Presidensial sebenarnya tidak tepat diterapkan di negara yang multipartai. Hal itu menyebabkan adanya kompromi-kompromi politik agar pemerintahan bisa bekerja. tanpa melakukan kompromi dengan partai-partai politik, sulit bagi pemerintah untuk melakukan programnya. Indonesia menganut sistem multipartai, dengan sistem pemilu yang berlaku maka semua partai itu punya peluang mendapat kursi baik di DPR maupun DPRD.
Diantara kelemahan-kelemahan yang telah disebutkan diatas, hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah salah satu problem dasar dalam sistem presidensial. Kedudukan yang paralel antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam konteks Indonesia justru banyak menimbulkan masalah. Latar belakang sistem multi partai adalah salah satu penyebabnya. Karakter partai di Indonesia yang bersifat sentrifugal dan amubais membuat kebijakan-kebijakan yang akan diambil presiden seakan dibayang-bayangi oleh kepentingan-kepentingan partai di legislatif. Seluruh partai tersebut ingin diakomodasi kepentingannya dan apabila kepentingan-kepentingan tersebut tidak terpenuhi presiden akan kehilangan dukungan dari partai-partai tersebut. Dalam kondisi ini, rancangan undang-undang yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif bukan lagi menjadi instrumen untuk menegakkan aturan melainkan sebuah komoditas yang bisa diperjual belikan untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu.
Mainwaring dan Linz mengatakan bahwa akan ada problem manakala sistem presidensial dikombinasikan dengan sistem multipartai. Kombinasi seperti ini akan menghasilkan instabilitas pemerintahan. Ini terjadi karena faktor fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen dan ”jalan buntu” bila terjadi konflik relasi eksekutif- legislatif. Karena itu, sistem presidensial lebih cocok menggunakan sistem dwipartai. Dengan menggunakan sistem ini, efektivitas dan stabilitas pemerintahan relatif terjamin. Masih berkaitan dengan implementasi sistem Presidensial di Indonesia, ada satu contoh yang berkaitan dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ada pengertian seolah Presiden dapat dibantu oleh sekretaris yang bertindak sebagai sekretaris Presiden sebagai kepala negara dan sekretaris Presiden sebagai kepala kabinet, juga tidak relevan untuk dibedakan apalagi dipisahkan. Sistem Presidensial tidak mengenal jabatan sekretaris negara dalam rangka dukungan staf terhadap kepala pemerintahan. Kebiasaan yang dipraktikkan di Indonesia sampai sekarang dengan adanya sekretaris negara dan sekretaris kabinet dikaitkan dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan juga merupakan kebiasaan yang salah kaprah.
Permasalahan yang mungkin muncul dari sistem multi partai biasanya merujuk pada pemerintahan minoritas. Ada dua kemungkinan. Pertama, pemerintah yang terdiri dari pluralitas aktor dengan latar belakang berbeda yang dalam pembentukan pemerintahan, tidak ada mayoritas absolut suara. Kedua, ketika pemerintah harus menghadapi lawan mainnya yang mayoritas menduduki kursi legislatif. Pemerintah minoritas semacam ini hampir tidak dapat dihindari karena adanya dinamika yang melekat pada sistem multi partai yang sentrifugal seperti di Indonesia. Dalam konstitusi selain dipilih langsung, presiden terpilih akan memegang jabatannya untuk jangka waktu lima tahun. Posisi presiden amat kuat sebab ia tidak bisa dihentikan di tengah jalan oleh MPR karena alasan politik yang multitafsir. UUD 1945 hasil amandemen ketiga mengatur, presiden dan/atau wakilnya hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya bila (i) melakukan pelanggaran hukum berat, (ii) perbuatan tercela, atau (iii) tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden (Jimly Asshidiqie, 2002).
Dengan kekuatan konstitusi semacam ini, seharusnya presiden tidak perlu terlalu menanggapi keinginan-keinginan partai politik di DPR dan kabinetnya. Namun yang terjadi dalam kasus reshuffle kabinet adalah, banyak sekali muatan politik dari partai-partai yang ingin menterinya mendapat kedudukan. Beberapa pakar menilai bahwa isu reshuffle lebih banyak mengandung muatan politis daripada mengakomodasi kepentingan masyarakat. Dilema dan permasalahan dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak hanya menyangkut masalah hubungan antara eksekutif dan legislatif. Tetapi juga masalah lembaga internal eksekutif. Dimana menteri-menteri dalam kabinet pemerintah juga berasal dari partai-partai yang berbeda dengan segala kepentingannya. Konstitusi telah menjelaskan bahwa menteri tidak menjabat sebagai anggota DPR, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa para menteri tersebut benar-benar bisa setia terhadap Presiden. Bisa jadi mereka masih loyal terhadap partainya dan berusaha mengakomodasi kepentingan partai tertentu melalui jabatannya.
Kerumitan permasalahan dalam lembaga internal eksekutif sangat terlihat dalam kasus reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini merupakan anomali kabinet dalam sistem Presidensial yang dilakukan Presiden. Kinerja pemerintahan seolah-olah menjadi tanggung jawab para menteri. Baik buruknya kebijakan pemerintah seakan-akan menjadi tanggung jawab anggota kabinet, padahal keputusan akhir suatu kebijakan seharusnya berada di tangan presiden.
Karena itu pula kegagalan para menteri negara dalam skema presidensial pada dasarnya adalah kegagalan presiden dalam mengarahkan, mengoordinasi, dan mengeksekusi kebijakan. Jadi aneh dalam praktik pemerintahan ketika kebijakan menteri perdagangan terkait komoditas pangan tertentu di satu pihak berbeda dengan menteri perindustrian dan menteri pertanian. Perbedaan kebijakan tentang beras, gula, garam, dan sebagainya sebenarnya tak perlu ada jika kepemimpinan presiden sebagai kepala kabinet efektif.
Artinya, acuan para menteri negara semestinya adalah arah kebijakan presiden yang telah dimandatkan rakyat melalui pemilu. Tugas para menteri adalah mengimplementasikannya sesuai tugas dan tanggung jawab kementerian masing-masing. Hanya saja, kita semua tidak ada yang tahu, sebenarnya arah kebijakan presiden tersebut ada atau tidak. Jadi, keseluruhan rangkaian proses perombakan kabinet sebenarnya tak perlu jika kita konsisten dengan skema presidensial. Kecuali memang tujuannya untuk menghibur rakyat, sehingga bisa jadi memang ada sebagian rakyat kita yang menikmatinya. Sekali lagi, jika Presiden SBY benar-benar hendak mewujudkan komitmen membangun demokrasi, keadilan dan kesejahteraan bagi semua unsur bangsa, saatnya berhenti berupacara. Kita wajib percaya, rakyat menantikan pemerintahnya bekerja, bekerja, dan bekerja, ketimbang sekadar prosesi.
Kasus ini sangat jelas menggambarkan dilema presidensialisme yang diterapkan di Indonesia. Proses-proses legislasi dan kebijakan seringkali sangat bermuatan politis. Melalui reshuffle, Presiden seakan ingin memperbaiki hubungannya dengan DPR. Dalam reshuffle kabinet yang dilakukan, dikhawatirkan bukan cheks and balances dalam lembaga pemerintahan yang terjadi melainkan sebuah mekanisme politik perkoncoan. Dimana kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Presiden tetap aman dan partai-partai terakomodasi kepentingannya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: