Korupsi dan Otonomi Daerah

Korupsi di Era Otonomi Daerah . “ Suatu Tinjauan Kasus dari indeks korupsi hasil Penelitian World Bank 2007 “
a. Otonomi Daerah
Otonomi daerah merupakan suatu wujud demokrasi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah untuk mengurus sendiri rumah tanggannya dengan tetap berpegang kepada peraturan perundangan yang berlaku. Otonomi dijadikan sebagai pembatas besar dan luasnya daerah otonom dan hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari daerah otonom menjadi Negara dalam Negara. Daerah otonom adalah batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
Ada dua tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan desentralisasi yaitu tujuan politik dan tujuan administrative. Tujuan Politik akan memposisikan Pemda sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat local dan secara nasional untuk mempercepat terwujudnya civil society. Sedangkan tujuan administrative akan memposisikan Pemda sebagai unit pemerinthan di tingkat local yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif dan ekonomis. Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengantar dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti :
1. Hubungan luar negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan keuangan
4. Pertahanan dan keamanan
Era reformasi menjadi titik tolak bergesernya paradigma sentralisasi yang dianut Orde Baru ke era desentralisasi. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap otonomi daerah agar bisa membawa perubahan-perubahan dalam sistem bernegara. Sayangnya desentralisasi membawa virus maraknya korupsi di daerah. Desentralisasi dalam konteks Indonesia diyakini sebagai sebuah cara untuk membangun pemerintahan yang efektif, mengembangkan pemerintahan yang demokratis, menghargai keragaman lokal, menghormati dan mengembangkan potensi masyarakat lokal, serta memelihara integrasi nasional. Selain itu, sejatinya otonomi daerah lahir sebagai upaya untuk membongkar sentralisme kekuasaan (centralism of power) terutama dalam hal tata relasi pusat dan daerah. Artinya, desentralisasi dan demokratisasi menghendaki adanya pemencaran kekuasaan. Karena kekuasaan yang terlalu besar, akan disalahgunakan dan cenderung korup . Namun, pada ranah implementasi, pelaksanaan otonomi daerah justru jauh panggang dari api. Hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk LIPI (2007) dan UNDP (2008), memperlihatkan bahwa agenda ini lebih menunjukkan kegagalan daripada wujud kesuksesannya. Kegagalan yang sangat nyata adalah nampak dari “terdesentralisasikannya” korupsi ke daerah, sehingga banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa UU No 22/1999 yang kemudian diubah menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah memicu kegairahan baru yang membuka ruang kebebasan lebih bagi masyarakat dan elite lokal. Namun, kebebasan itu justru dipahami berbeda oleh para elite lokal sebagai kebebasan dalam berbagai hal.
b. Korupsi dan Desentralisasi
Perkembangan suatu negara sangat ditentukan dari pembangunan yang dilakukannya. Tidak ada suatu negara yang ingin maju tanpa dilakukannya pembangunan. Begitu pentingnya pembangunan sebagai sebab dari kemajuan maka banyak kemudian para pakar mulai meneliti dan merumuskan teori-teori pembangunan beserta dampak yang dihasilkan. Hasil dari berbagai penelitian yang telah dilakukan para ahli dijadikan landasan dalam menetapkan arah dan strartegi untuk mencapai kemajuan sesuai dengan yang diharapkan.
Indonesia sebagai salah satu negara yang sampai saat ini masih menyandang “gelar” negara berkembang sudah barang tentu akan sangat membutuhkan pembangunan yang tepat sasaran sebagai upaya untuk mempercepat langkah menuju terciptanya kemajuan di segala bidang. Untuk merealisasikan hal ini, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah termasuk di dalamnya yaitu otonomi daerah.
Otonomi daerah dibuat dengan tujuan agar daerah-daerah dapat mengelola secara mandiri segala sumberdaya, keuangan, maupun sumber-sumber lain sebagai pendapatan bagi daerah. Antusias yang tinggi “untuk meningkatkan kemajuan daerah” terlihat dari banyaknya daerah-daerah yang meminta dimekarkan sehingga terjadi pemekaran daerah besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang menarik dari “proses mekarnya suatu daerah” ini adalah menjamurnya praktik korupsi yang dilakukan oleh oknum yang bernama pemimpin/petinggi di daerah.
Kasus korupsi dinegeri ini agaknya memang sudah menggurita dari berbagai lapis dan lini birokrasi. Ketika otonomi daerah (otda) digulirkan, banyak kalangan menyambutnya dengan sikap optimis . rasa bosan dan trauma terhadap kekuasaan monolitik yang bertumpu di Jakarta, disadari atau tidak telah melahirkan Era Baru yang dinilai akan sanggup menyejahterakan rakyat. Otonomi daerah diharapkan akan mampu menumbuhkembangkan potensi genius lokal sehingga kesenjangan ekonomi antar daerah bisa dikurangi, tingkat kesejahteraan makin merata , rakyat makin makmur , bangsa kian mandiri, dan muncul semangat lokal berbasis global untuk memicu adrenalin-adrenalin baru dalam membangun pranata kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun apa yang terjadi ? bagaimana implementasinya ? jawabannya sungguh diluar dugaan. Semenjak Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah ini digulirkan, daerah justru menjadi sarang korupsi yang kian sulit terkontrol. Bupati/ Walikota, anggota Dewan, bagaikan pemimpin baru yang menggunakan pedang kekuasaan secara semena-mena untuk memanjakan naluri dan kemaruk politik. Siklus Pilkada lima tahunan menjadi ajang kompetisi “sesaat” untuk bersaing menggunakan ilmu pemalingan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Mereka yang diuntungkan secara politik makin angkuh dan menepuk dada .sementara mereka yang dianggap sebagai saingan politik harus disingkirkan dari percaturan kekuasaan ditingkat lokal. Praktik korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan melibatkan semakin banyak aktor ini tentu menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi. Yang mengkhawatirkan adalah, sebagian besar praktik korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelas-jelas di pilih oleh rakyat.
c. Desentralisasi penyebab maraknya Korupsi : Tinjauan Kasus dari indeks korupsi hasil penelitian World Bank tahun 2007
Negara Indonesia pada era reformasi telah membangun suatu komitmen yang tinggi tentang penegakan supremasi hukum di tanah air. Semangat reformasi kemudian bergema dan memberikan angin segar bagi setiap lapisan masyarakat yang tentunya para pencari keadilan. Pemerintah tidak lagi memberikan suatu keistimewaan (previllage) berupa “kekebalan hukum” bagi para kroni-kroninya yang telah melakukan tindak pidana korupsi seperti pada masa orde baru.
Di bawah kendali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah telah mengambil sikap yang keras terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menjadi penyakit dan menggorogoti setiap sendi dalam masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi dinyatakan sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Suatu kejahatan luar biasa karena telah merugikan keuangan negara dan tentunya mengakibatkan rakyat Indonesia semakin menderita.
Sikap tegas dari pemerintahan Indonesia untuk memerangi korupsi ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terbukti praktik korupsi semakin merajalela. Hingga negara Indonesia tepat bila dikatakan surga bagi koruptor. Pernyataan ini sangat beralasan. Bila dilihat dari indeks persepsi korupsi Indonesia versi Worl Bank 2007. Sejarah mencatat praktik korupsi di Indonesia sudah tumbuh subur dari masa ke masa. Praktik korupsi seiring dengan jalannya sistem penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan dapat menyejahterakan rakyat Indonesia. Suatu niat suci tetapi telah disalahartikan.
Dari masa ke masa praktik korupsi di Indonesia semakin meningkat dan meluas. Hal tersebut seiring dengan kondisi pemerintahan yang berlaku. Praktik korupsi pada masa orde lama tidaklah tercium karena kondisi politik dan ekonomi pada saat itu belumlah stabil. Berbeda halnya pada masa orde baru praktik korupsi lebih banyak dipertontonkan para elit negeri ini. Orde baru dengan penerapan sistem perekonomian yang berorientasi pada karakteristik “top down” mengakibatkan praktik korupsi berkutat di wilayah Presiden dan para kroni-kroninya. Tingkat kesejahteraan juga hanya berputar di pusat.
Setelah tumbangnya rezim orde baru semangat barupun tumbuh. Era reformasi membawa angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat menonjol terlihat dari segi penyelenggaraan pemerintahan yang bukan lagi terpusat di Ibukota negara (sentralisasi). Politik sentralisasi kemudian mengarah ke sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi daerah).
Semenjak politik desentralisasi diberlakukan pada bulan Januari 2001 telah membawa perubahan yang cukup besar bagi daerah dalam proses pengelolaan kekuasaan. Proyek politik desentralisasi telah memberikan “porsi” kekuasaan yang besar terhadap daerah. Implikasinya adalah kelompok elit politik lokal lebih memiliki akses dalam mengontrol sumber daya kekuasaan, dan lebih banyak terlibat dalam proses politik.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan dasar hukum berlakunya sistem desentralisasi. Pemerintah Daerah diberikan hak dan kewajiban dalam mengatur daerahnya sendiri (asas otonomi). Tujuan utama dari desentralisasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewahan suatu daerah. Pemerintah daerah dan DPRD menyelenggarakan tugas pemerintah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
Kekuasaan besar yang dimiliki pemerintah daerah, sangat rawan untuk disalahgunakan. Lord Acton seorang bangsawan Inggris terkenal dengan kalimat pendeknya mengemukakan “kekuasaan cenderung korup”. Diktum ini sesuai dengan wajah penguasa dengan konsep desentralisasi sekarang ini. Desentralisasi telah membentuk “Raja-Raja” baru di daerah. Pihak eksekutif maupun legislatif (DPRD) telah melakukan perselingkuhan dalam melanggengkan praktik korup. Dua lembaga yang memiliki otoritas dalam hal mengatur dan mengelolah anggaran. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah saling menimbulkan ketergantungan kepentingan yang menciptakan praktek-praktek korupsi , hal ini terindikasi dari hasil penelitian World Bank melalui Justice for the Poor Program. Studi itu juga mendokumentasi bagaimana aktor pendorong seperti LSM, jaringan kerja anti korupsi, akademisi, dan komponen masyarakat sipil lain di tingkat lokal yang terlibat dalam penyelesaian kasus korupsi menemui sukses atau kegagalan. Dan, The Local Governance Corruption Study diadakan di lima propinsi (Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat) dan meliputi 10 kasus korupsi besar yang melibatkan anggota DPRD dan pemerintahan daerah.
Data Korupsi di Tingkat Daerah
Sumber Data Kurun Waktu Jumlah Kasus Tersangka/Terdakwa/Terpidana
Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia Hingga September 2006 265 kasus 967 anggota DPRD
Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia 46 kasus 61 kepala daerah (eksekutif)
Catatan ICW (Indonesian Corruption Watch) Sepanjang 2004 48 kasus DPRD dan eksekutif
Sepanjang 2005 47 kasus Eksekutif
Sepanjang 2007 69 kasus Eksekutif
Sumber : Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi, World Bank, Mei 2007.

Modus korupsi di daerah pun bermacam-macam. Menurut hasil penelitian World Bank yang telah dilakukan sejak Mei hingga November 2006, modus korupsi yang dilakukan legislatif di daerah dilakukan dengan memperbanyak dan memperbesar mata anggaran dalam RAPBD, menyalurkan APBD kepada yayasan milik anggota DPRD serta memanipulasi dana kegiatan atau perjalanan dinas.
Sedangkan di tingkat eksekutif, korupsi dilakukan dengan menggunakan sisa dana tanpa prosedur, penyimpangan prosedur pengajuan, pencairan dana kas daerah, pemakaian sisa dana APBD serta memanipulasi proses pengadaan barang dan jasa. Modus ini tidak berubah dari yang sebelum-sebelumnya, ungkap, peneliti dari World Bank.
Fakta tumbuh suburnya praktik korupsi yang dilakukan pemerintah daerah dapat juga dilihat berdasarkan laporan Dr. M. Umar Hasibuan (Staf Khusus Menteri Dalam Negeri) juga mengemukakan bahwa aktor utama terjadinya praktik korupsi di daerah dilakukan oleh Walikota/Bupati. Sejak tahun 2004-2011 tercatat 16 wali kota/plt wali kota menjadi tersangka, 1 wali kota menjadi saksi, dan 8 wakil wali kota terkait dengadianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya, sehingga selisih anggaran tersebut “ditilap” oleh eksekutif dan legislatif. Keempat, biaya operasional fiktik. Salah satu modus operandi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunker atau ngelencer tersebut tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala ada kunker fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif.
Menanggapi hasil studi World Bank diatas, dapat dikatakan bahwa kontrol pemerintah yang dulu kuat, kini tak lagi kokoh. Penyebabnya adalah UU Otonomi Daerah, yang telah jelas membagi kekuasaan politik kepada DPRD dan kekuasaan keuangan kepada Kepala Daerah. Kontrol pemerintah pusat tidak sekuat dulu dan ada perubahan relasi politik di tingkat eksekutif dan legislatif di daerah. hubungan antara DPRD dan kepala daerah saling menimbulkan ketergantungan kepentingan yang menciptakan praktek-praktek korupsi. Terutama pada musim-musim tertentu. Saat pemilihan kepala derah, penetapan APBD dan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.
Hasil penelitian World Bank itu juga memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat sipil mempunyai peran sebagai pemain kunci dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus korupsi di Indonesia. Pendapat ini tentu tidak sepenuhnya benar, sebab pemberantasan korupsi tidak mungkin dilakukan jika hanya mengandalkan gerakan sosial. karena pengungkapan yang dilakukan masyarakat menjadi tidak berguna jika proses hukumnya kandas di tengah jalan karena ketidakseriusan aparat penegak hukum. Karena itu, yang satu (gerakan sosial kelompok masyarakat sipil) tidak menjadi lebih penting dibanding yang lainnya (proses hukum)

Kesimpulan
Menjamurnya korupsi di daerah dapat dilihat melalui tiga persoalan penting. Pertama, sadar atau tidak, program otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dalam pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari pemerintah pusat ke daerah, tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat. Dengan kata lain, program otonomi daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan di daerah. Karenanya, program desentralisasi ini hanya memberi peluang kepada elite lokal untuk mengakses sumber-sumber ekonomi dan politik daerah, yang rawan terhadap korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Kedua, tidak ada institusi negara yang mampu mengontrol secara efektif penyimpangan wewenang di daerah. Program otonomi daerah telah memotong struktur hierarki pemerintahan, sehingga tidak efektif lagi control pemerintah pusat ke daerah karena tidak ada lagi hubungan struktural secara langsung yang memaksakan kepatuhan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, tidak lagi ditentukan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan bertanggunjawab ke DPRD. Hubungan pemerintahan pusat dan daerah hanya fungsional, yaitu hanya kekuasaan untuk memberi policy guidance kepada pemerintah daerah tanpa diikuti oleh pengawasan yang memadai.
Ketiga, legislatif daerah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kontrol. Justru sebaliknya terjadi kolusi yang erat antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terjadi, sementara kontrol dari kalangan civil society masih lemah.
Yang perlu digarisbawahi, adanya lembaga kontrol seperti DPRD yang secara konstitusi harus mengawasi kebijakan pihak eksekutif (pemerintah daerah) tidak berarti peluang adanya penyelewengan dan korupsi menjadi hilang. Justru ketika kolusi terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif, sangat sulit bagi masyarakat untuk melakukan kontrol.
Langkah Strategis
Terkait berbagai problematika otonomi daerah tersebut, menjadi sangat urgen bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas dan strategis. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah, Pertama, segera merevisi UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama masalah pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah dan terkait pasal 126 yang memuat status kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Selama ini, dasar hukum tersebut memberi ketentuan bahwa sejauh belum menjadi terdakwa dan tuntutannya kurang dari lima tahun penjara, mereka bisa bebas dan tetap menempati jabatannya.
Status sebagai pejabat negara juga kerap menyulitkan aparat penegak hukum ketika akan menahan dan memeriksa mereka. Undang-undang mengharuskan pemeriksaan terhadap kepala daerah atas izin presiden. Sedangkan izin tersebut juga harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit. Dengan merevisi undang-undang tersebut, diharapkan gubernur, bupati/walikota yang tersangkut kasus korupsi akan dinon-aktifkan begitu menjadi tersangka. Jabatan dan hak mereka akan diberikan kembali jika penyidikan kasusnya dihentikan.

Kedua, pemerintah juga dapat mengefektifkan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya memerangi korupsi di daerah yang semakin menggurita. Argumentasi ini didasarkan pada kapasitas legal yang dimiliki KPK untuk untuk masuk ke semua lembaga negara dan melakukan evaluasi untuk pencegahan korupsi. Sebelum itu ditempuh, tentu langkah yang harus diambil adalah penguatan posisi KPK di daerah, yakni dengan pembentukan KPK di daerah.
Ketiga, penting untuk menerapkan asas pembuktian terbalik. Asas pembuktian terbalik merupakan aturan hukum yang mengharuskan seseorang untuk membuktikan kekayaan yang dimilikinya, sebelum menjabat dibandingkan setelah menjabat. Serta darimana sumber kekayaan itu berasal. Jika kekayaan melonjak drastis dan bersumber dari kas Negara atau sumber lain yang ilegal, tentu merupakan tindak pidana korupsi.
_____________________________________________________________
Daftar Pustaka

Kuncoro, Mudrajad. Otonomi dan Pembangunan Daerah , Penerbit Erlangga Jakarta, 2004.

Haris, Syamsuddin , Desentralisasi dan otonomi daerah : desentralisasi, demokrasi & akuntanbilitas pemerintahan daerah, LIPI Press jakarta, 2005.

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

http/www. Catatan dari Sawali Tuhusetya “ jadikan korupsi sebagai musuh bersama “.html

http://lailamaharani.blogspot.com/2011/05/otonomi-daerah.html

http://www.investor.co.id/home/otonomi-daerah-dan-menjamurnya-korupsi-di-daerah/

http://www.negarahukum.com/hukum/desentralisasi-dalam-%E2%80%9Ccengkraman%E2%80%9D-korupsi.html

http://politik.kompasiana.com/2011/10/12/korupsi-dan-kepala-darah-era-otonomi-daerah/

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: